NERACA

Jakarta – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memastikan belum mengambil sikap soal penolakan tiga kontraktor PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) atas pergantian direktur utama. Menurut direktur utama BEI, Inarno Djajadi, pihaknya masih terus mengkaji perkembangan konflik tersebut. Adapun saat ini BEI juga masih melakukan suspensi terhadap saham KIJA.”Pokoknya lihat aturannya, kalau beberapa tidak mewakili seluruhnya, tidak bisa hanya satu lalu ambil kesimpulan," ujarnya di Jakarta, Kamis (18/7).

Sebagai informasi, tiga kontraktor proyek PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. menolak adanya pergantian direktur utama. Dalam siaran persnya yang dirilis di Jakarta, Kamis (18/7) disebutkan, tiga kontraktor tersebut yakni PT Praja Vita Mulia, PT Bhineka Cipta Karya, dan PT Grha Kreasindo Utama.”Kami selaku kontraktor di PT Jababeka Morotai yang berkepentingan atas usaha pada proyek di PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. merasa keberatan atas perubahan pada pengendali ataupun susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Kawasan Industri Jababeka Tbk.,”kata Direktur Grha Kreasindo Utama, Johan Jauhari.

Dirinya menyatakan bingung dan resah dengan adanya perubahan kepengurusan direksi dan komisaris KIJA yang berdampak akan gagalnya pembayaran atas proyek yang sedang dikerjakan sekarang. Hal senada dengan Johan, direktur Praja Vita Mulia, Prana Widjaja pun menegaskan penolakan atas perubahan susunan direksi yang dapat mengakibatkan perseroan dalam kondisi lalai. Dengan begitu, lanjutnya, Praja Vita Mulia pun terancam keberlanjutannya."Kami selaku kontraktor yang berkepentingan atas kesinambungan dan kestabilan usaha KIJA dan anak perusahaannya sangat dirugikan dengan adanya potensi dampak yang ditimbulkan dari perubahan pengendalian maupun kepemimpinan. Kami berkeberatan, menolak tegas maupun tidak menyetujuinya," papar Prana.
Menurutnya, hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 26 Juni 2019 telah mendorong mitranya tersebut ke dalam kondisi lalai atau default. Oleh sebab itu, Prana menolak keputusan yang diambil oleh para stakeholders. Sementara itu, Direktur Bhineka Cipta Karya Suratman mengungkapkan bahwa perusahaannya sangat merasa dirugikan dengan adanya isu perubahan susunan direksi. Perombakan itu dikhawatirkan akan berdampak pada progres pembayaran maupun kelangsungan perusahaannya.

Asal tahu saja, Bhineka Cipta Karya adalah kontraktor bagi anak perusahaan KIJA yaitu PT Grahabuana Cikarang.”Sehubungan dengan hal tersebut kami menolak dengan tegas dan berkeberatan terhadap tindakan pihak-pihak yang berakibat pada perubahan susunan Direksi dan Komisaris KIJA yang mengakibatkan perseroan berada dalam kondisi lalai dan akan berdampak pada kondisi anak perusahaan di mana kami bekerja," jelasnya.

Di sisi lain, Corporate Secretary KIJA Budianto Liman menyatakan bahwa keputusan agenda kelima dalam RUPST pada 26 Juni adalah perihal pergantian direksi. Berdasarkan notaris yang ditunjuk perusahaan dalam akta tercantum bahwa keputusan agenda kelima adalah bersyarat yaitu bergantung pada diperolehnya persetujuan dari pihak ketiga, termasuk kreditur perseroan. Oleh karenanya, pengangkatan jabatan/posisi Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang baru tidak berlaku efektif apabila tidak terdapat persetujuan dari pihak ketiga, termasuk kreditur perseroan.