Kuningan Raih APKB Terbaik Pertama Wilayah Cirebon

NERACA

Kuningan – Kesadaran masyarakat Kabupaten Kuningan dalam membayar pajak kendaraan bermotor ternyata cukup tinggi, dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kuningan bersama Bappenda Kota Cirebon mewakili wilayah tiga berhak maju ke tingkat Provinsi untuk memperebutkan penghargaan.

Salah satu penilaian yang memboyong Kuningan meraih penghargaan Anugerah Pajak Kendaraan Bermotor (APKB) 2019 terbaik pertama kategori kabupaten/kota tingkat wilayah tiga Cirebon, yaitu adanya penurunan jumlah KTMDU (Kendaraan Tidak Mendaftar Ulang) dari tahun sebelumnya. Dimana tahun 2017 jumlah KTMDU-nya sebanyak 72.032 unit kendaraan, dan di tahun 2018 menurun menjadi 61.370 unit kendaraan.

“Selain itu, Bupati Kuningan sangat responsif terhadap pajak kendaaraan ini, sehingga upaya untuk menurunkan KTMDU berhasil, dan ini merupakan keberhasilan Pemerintah Daerah yang ke-dua kalinya, setelah di tahun sebelumnya menempati peringkat ke-4 tingkat Provinsi Jawa Barat mewakili wilayah tiga Cirebon. Di tahun ini pun Kuningan bersama Kota Cirebon dipercaya kembali mewakili wilayah tiga untuk maju ke tingkat Provinsi lagi,” papar Kepala Bappenda Kuningan, DR. Asep Taufik Rohman, selepas mendampingi Bupati H. Acep Purnama menerima penghargaan Kategori Pertama APKB wilayah tiga Cirebon dari Bappenda Provinsi, di Hotel Aston Cirebon, pada Selasa (16/7).

Dijelaskan Asep, postur Pendapatan Daerah Kuningan memang masihh didominsi oleh penerimaan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Untuk itu, Pemda Kuningan sangat berkepentingan terhadap peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, karena akan membantu daya fiskal APBD.

Berbagai upaya dilakukan Bappenda Kuningan dalam peningkatan PKB. Dari mulai sosialisasi langsung kepada masyarakat, keterlibatan secara aktif unsur pemerintah baik seluruh SKPD hingga pihak kecamatan, memfasilitasi pembuatan outlet Samsat Masuk Desa (Samades) hinga membuat inovasi baru.”Kami akan melakukan peningkatan PPKB melalui kerjasama kolektif oleh BUMDes, Koperasi dan pemungutan PKB oleh kecamatan,” tandasnya. Nung