Penerimaan Pajak, Investasi, dan CAD Jadi Momok Ekonomi

Oleh: Djony Edward

Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan menolak pengajuan sengketa hasil Pilpres 2019. Dengan demikian Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan memimpin Indonesia untuk periode keduanya 2019-2024. Apa saja tantangan yang akan menghadangnya?

Capaian kinerja ekonomi Presiden Jokowi pada 2014-2019 sebenarnya tak begitu menggembirakan, oleh karena banyak persoalan ekonomi yang menggelayutinya. Terutama guncangan ekonomi global seperti Brexit yang tak mulus, perang dagang AS-China, ancaman perang nuklir AS-Iran dan pergolakan timur tengah yang setiap saat bisa melambungkan harga minyak dunia, pada saat yang lain bisa membuat harga minyak dunia terpuruk.

Gambaran kondisi global di atas membuat pertumbuhan ekonomi global melamban. Itu sebabnya Bank Dunia, lewat analisnya Franziska Ohnsorge, menurunkan outlook pertumbuhan ekonomi global dari 3% menjadi 2,9% dan diturunkan lagi menjadi 2,9%.

Bank Dunia baru-baru ini juga menurunkan outlook pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,2% menjadi 5,1%. Realisasi pertumbuhan ekonomi pada 2018 hanya tercatat 5,17% saja. Konsekuensinya semua asumsi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pun bergesert walaupun sedikit alias nol koma sekian persen.

Lepas dari melambatnya pertumbuhan ekonomi global dan ekonomi nasional, selama lima tahun terakhir kinerja ekonomi yang dipimpin Jokowi memang tidak maksimal. Tentu saja itu akan tergambar di akhir masa pemerintahannya yang pertama.

Setidaknya ada lima indikator ekonomi makro yang tentu akan menjadi tantangan bagi Pemerintahan Jokowi lima tahun ke depan.

Pertama, penerimaan pajak. Menurut data Kementerian Keuangan penerimaan pajak tahun 2018 hanya mencapai Rp1.315,9 triliun, atau hanya 92% realisasi dari target APBN 2018 sebesar Rp1.424 triliun. Artinya terjadi kekurangan penerimaan (shortfall) pajak sebesar 8% atau sebesar Rp108,1 triliun.

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Mei 2019 baru mencapai Rp496,65 triliun atau 31,48% dari target APBN 2019. Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Mei 2019, ditopang oleh Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas yang mencapai Rp294,14 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN dan PPnBM) sebesar Rp173,31 triliun.

Penerimaan pajak yang jauh dari target ini tentu saja berpotensi terulang pada 2019 oleh karena belum ada parameter yang menunjukkan terjadinya lonjakan penerimaan negara. Oleh karena sebagian besar kegiatan ekonomi korporasi dan UMKM menurun karena hantaman bertubi-tubi terhadap nilai tukar rupiah dan harga bahan bakar minyak (BBM).

Itu sebabnya Kabinet Jokowi ke depan harus lebih inovatis dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Terutama upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan kepatuhan pajak, bila perlu peningkatan penerimaan pajak dijadikan key performance indicator (KPI) sukses gagalnya seorang Dirjen Pajak.

Kedua, pertumbuhan investasi. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong mengungkapkan realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) untuk periode 2018 mencapai Rp721,3 triliun. Jumlah ini meningkat sebesar 4,1% dibandingkan pada 2017.

Dibandingkan dengan target realisasi investasi RPJMN sebesar Rp765 trilliun, investasi tahun 2018 tercapai sebesar 94,3%. Lembong mengakui realisasi investasi 2018 lalu gagal mencapai target sekitar 5,7%. Capaian ini tidak lebih baik dari 2017 yang berhasil melampaui target.

Adapun realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sepanjang tahun 2017 mencapai Rp692,8 triliun. Angka ini tumbuh 16,4% dan melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp678,8 triliun.

Pencapaian pertumbuhan investasi yang di bawah target ini menjadi catatan penting bagi Pemerintahan Jokowi ke depan. Sebab pertumbuhan investasi menjadi faktor penting untuk menggenjot pertumbuhan perekonomian secara keseluruhan.

Ketiga, defisit transaksi berjalan (current account deficit—CAD). Bank Indonesia (BI) mencatat defisit neraca transaksi berjalan pada kuartal IV 2018 meningkat sejalan dengan permintaan domestik yang kuat.

CAD sampai kuartal IV (Januari-Desember) 2018 tercatat melebar ke posisi US$8,57 miliar atau 3,57% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Capaian CAD 2018 ini menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Ketjuk Suhariyanto merupakan defisit terburuk sepanjang sejarah Indonesia, sejak merdeka 73 tahun silam.

Suhariyanto mengatakan bila ditarik ke belakang, CAD tahun 1975 masih di kisaran US$391 juta, pada 2012 sebesar US$1,7 miliar, pada 2013 sebesar US$408 miliar dan 2014 sebesar US$2,20 miliar.

Sementara pada 2015 hingga 2017 mengalami surplus masing-masing US$7,67 miliar, US$4,48 miliar dan US$11,84 miliar. Pada 2018 kita menorehkan CAD yang paling dalam yakni mencapai US$8,57 miliar.

Suhariyanto mengatakan defisit 2018 terutama dipicu migas sementara non migasnya surplus. Defisit migas dipicu minyak mentah dan hasil minyak sementara gas mengalami surplus.

Melihat kinerja CAD yang buruk, Presiden Jokowi sempat meluapkan kekesalannya. Sampai-sampai, CAD menjadi topik panas yang dibahas pada rapat terbatas (ratas) pada Rabu (19/6) lalu di Kantor Presiden.

Jokowi menekankan, ekspor dan investasi menjadi kunci utama memperbaiki defisit neraca perdagangan dan CAD yang sudah menahun jadi penyakit ekonomi nasional.

"Sesuai keinginan saya sejak awal untuk terobosan di bidang investasi, ekspor dan perdagangan. Saya sudah berkali-kali sampaikan ekspor, investasi, kunci utama," tegas Jokowi.

Yang patut disoroti, defisit perdagangan Indonesia dengan China pada 2018 lumayan besar, yakni mencapai US$18 miliar. Ini akan menjadi beban tersendiri buat Jokowi ke depan. (www.nusantara.news)

BERITA TERKAIT

Presiden Diminta Cermat dan Hati-Hati Pilih Menteri

NERACA Jakarta - Pengamat hukum tata negara dari Universitas Jember Bayu Dwi Anggono berpendapat Presiden Joko Widodo harus berhati-hati dan…

Badan Riset Dorong Prioritas Riset dan Inovasi Lebih Terarah

    NERACA   Jakarta - Wakil Direktur Indonesian Medical Education Research Institute (IMERI) Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI)…

RUU Pertanahan Bertentangan dengan Keinginan Jokowi Tarik Investasi - Anggota Panja RUU Pertanahan FPG Firman Subagyo

RUU Pertanahan Bertentangan dengan Keinginan Jokowi Tarik Investasi Anggota Panja RUU Pertanahan FPG Firman Subagyo NERACA Jakarta - Rancangan Undang-undang…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Wacana Tax Amnesty Jilid II, Layakkah Ide ini Dipertimbangkan?

  Oleh: Dwi Rachmad Kurniawan, Staf Ditjen Pajak Rupanya wacana tax amnesty Jilid 2 terus bergulir. Walaupun beberapa pihak menunjukkan…

Sah! MA Gugurkan Kewenangan Gubernur DKI untuk Menutup Jalan

  Oleh : Deny Kurniawan, Pengamat Sosial Kemasyarakatan Gubernur Anies Baswedan sebelumnya telah menertibkan Pedagang Kaki Lima PKL di Tanah…

Mencari The Smart & Wise Fintech

Oleh: Ade Febransyah, Guru Inovasi Prasetiya Mulya Business School Banyak yang masuk, banyak pula yang keluar!  Itulah aturan besi dalam…