Pemerintah Akan Terapkan B30 untuk Kurangi Porsi Impor Bahan Bakar

Pemerintah Akan Terapkan B30 untuk Kurangi Porsi Impor Bahan Bakar

NERACA

Jakarta – Kepala Litbang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan, pihaknya tengah melakukan uji coba dan memastikan apakah kandungan biodiesel B20 bisa diterapkan sebagai standar campuran kandungan B30. Menurutnya, hasil uji coba ini akan menjadi parameter bagi pemerintah untuk memutuskan apakah penerapan B30 bisa berjalan atau tidak pada 1 Januari 2020.

"Kita sedang uji coba dan memastikan untuk kandungan campuran biodiesel terutama monogriserida yang harus kita uji lebih detail, apakah cocok atau tidak, kalau ini lolos ya kita pakai, kalau tidak cocok, terpaksa kita pakai biodiesel yang standarnya lebih tinggi dari yang digunakan di luar negeri," kata Dadan seusai Diskusi Ilmiah betrtajuk "Tantangan dan Peluang Imoplementasi B30 & B100" yang digelar Masyarakat Pelumas Indonesia (MASPI) di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Rabu (17/7).

Lebih lanjut Dadan mengatakan ada delapan mobil bermesin diesel dan 3 kendaraan komersial menggunakan B30 yang akan menyelesaikan jarak 50 ribu kilometer. Kendaraan penumpang yang diuji akan menempuh rute Lembang - Cileunyi - Nagreg - Kuningan - Tol Babakan - Slawi - Guci - Tegal - Tol Cipali - Subang - Lembang sejauh 560 km per hari dengan target 50 ribu km. Secara total, perjalanan tersebut memakan waktu 159 hari. Sementara itu tiga unit kendaraan komersial dengan berat di atas 3,5 ton akan diuji melewati Lembang - Karawang - Cipali - Subang - Lembang sejauh 350 km per hari dengan target 40 ribu km selama 149 hari.

Dadan menargetkan penelitian dan uji coba biodiesel 30 persen ini dapat rampung pada pertengahan bulan Oktober 2019. "Insya allah pertengahan Oktober selesai. Ini kan diuji 50 ribu kilometer (km), jadi per 2,500 km kita record, perlu sekitar 80 harian," ucapnya.

Ditambahkan Dadan, Kementerian ESDM saat ini tengah memastikan bahwa kualitas biodieselnya sudah sesuai dan mencukupi."Saat ini jumlahnya sudah cukup, dan metode monitoringnya juga sudah ada. Jadi dari segi bahan bakar sudah tidak ada masalah," ungkapnya.

Dia mengatakan, Menteri ESDM meminta penerapan B30 jangan sampai meningkatkan biaya perawatan, serta mengurangi kinerja bahan bakar yang terlalu jauh."Nah, dua hal ini yang saat ini sedang kita pantau, di B20 kan tidak terjadi. Asumsi saya, kendaraan di Indonesia sudah siap untuk menuju B30, tapi kan mesti dibuktikan terlebih dahulu," terang Dadan.

Dadan menjelaskan, saat ini kapasitas biodiesel mencapai 12 juta kiloliter (KL) per tahun. Sedangkan untuk kebutuhan sebesar 9 juta KL per tahun."Sekarang untuk B20 kita perlu 6 juta KL per tahun, secara perhitungan masih ada dan cukup," katanya.

Ia memastikan bahwa penerapan B30 dapat mengurangi porsi impor bahan bakar Indonesia."Impor kita sebenarnya bukan tidak banyak, tapi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya semakin menurun. Nah, jika B30 diterapkan, impor solar akan 0 (nihil), jadi tahun depan sudah tidak perlu impor untuk solar lagi, karena produksi Pertamina juga sudah mulai nambah untuk solar," kata dadan.

Namun, Dadan justru khawatir jika tidak tidak ada lagi impor solar akan membuat produksi solar Pertamina melimpah."Tidak adanya impor akan membuat produksi solar Pertamina suplus, sambil berjalan kita akan carikan solusinya. Jika ingin diekspor, tinggal kita carikan pembelinya," papar Dadan.

Sekedar informasi, B30 atau yang disebut dengan Biodiesel 30% merupakan bahan bakar alternative yang dibuat dari minyak solar murni dicampur dengan FAME 30%, yang dihasilkan berasal dari bahan nabati bisa berupa kelapa sawit, kemiri sunan, biji matahari serta beragam produk organik lainnya.

Manfaat B30 adalah sebagai pengganti bahan bakar konvensional yang berasal dari minyak bumi. Jadi B30 kombinasi 70% solar murni dan 30% biodiesel yang telah diolah melalui proses esterifikasi dan transesterifikasi. Mohar/Iwan

BERITA TERKAIT

Ridwan Kamil Raih Penghargaan OpenGov untuk Program Desa Digital

Ridwan Kamil Raih Penghargaan OpenGov untuk Program Desa Digital   NERACA Bandung - Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil menerima penghargaan…

Alokasikan Capex Rp 15,1 Triliun - Telkom Kebut Perluasan Jaringan Untuk 4G

NERACA Jakarta – Perluas jaringan pelayanan 4G di seluruh Indonesia, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) fokus mengejar realisasi belanja…

AKIBAT KENAIKAN IMPOR NONMIGAS - NPI Defisit US$63,5 Juta di Juli 2019

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, data neraca perdagangan Indonesia (NPI) pada Juli 2019 terjadi defisit US$ 63,5 juta, yang merupakan…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Ridwan Kamil Sampaikan Capaian Pembangunan Jabar di HUT ke-74 RI

Ridwan Kamil Sampaikan Capaian Pembangunan Jabar di HUT ke-74 RI   NERACA Bandung - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menyampaikan…

Gubernur Sumsel: Pemberian Beras untuk ASN Ditiru Provinsi Lain

Gubernur Sumsel: Pemberian Beras untuk ASN Ditiru Provinsi Lain   NERACA Palembang - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru mengatakan, pemberian…

Semester Pertama, Pajak Daerah Kota Sukabumi Sudah Mencapai 65,67 Persen

Semester Pertama, Pajak Daerah Kota Sukabumi Sudah Mencapai 65,67 Persen   NERACA Sukabumi - Realisasi pendapatan pajak daerah yang dikelola oleh…