NERACA

Jakarta---Pmberian dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikkan BBM bersubdisi selama sembilan bulan ternyata direvisi menjadi 6 bulan. Alasanya sisa dana itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Rencana awalnya sembilan bulan, namun ada kemungkinan menjadi enam bulan," kata Menko Kesra Agung Laksono di Jakarta, Kamis (29/03)

Menurut Agung, pengurangan pemberian BLSM menjadi enam bulan. Karena dana kompensasi BLSM tiga bulan sisanya akan digunakan untuk biaya percepatan pembangunan infrastruktur Bahan Bakar Gas (BBG). "Selain itu akan digunakan juga untuk biaya wajib belajar 12 tahun serta perbaikan angkutan kota dan desa," tambahnya

Lebih jauh Agung menambahkan, Selain BLSM pemerintah juga akan memberikan subsidi kepada transportasi umum sebesar Rp 5 triliun karena diperkirakan terkena dampak langsung kebijakan tersebut. “pemerintah juga akan menyalurkan bantuan beras miskin (raskin) serta peningkatan subsidi terhadap siswa miskin,” tambahnya.

Ditempat terpisah, Kementerian Sosial menyambut baik kesepakatan Badan Anggaran DPR yang menambahkan tambahan anggaran untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp591,5 miliar.  "Hal ini menandakan pemerintah dan DPR serius mengefektifkan dana kompensasi, yakni selain BLSM (bantuan langsung sementara masyarakat) Rp17,08 triliun, dan bantuan infrastruktur perdesaan Rp7,88 triliun," kata Tenaga Ahli Mensos bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Kehumasan Sapto Waluyo mengutip pernyataan Mensos, Kamis.

Sapto menambahkan, PKH merupakan BLT (bantuan langsung tunai) bersyarat sebagai pengembangn sejak 2007.  Untuk tahun 2012, katanya, PKH direncanakan untuk 1,56 juta rumah tangga sangat miskin (RTSM) senilai Rp1,8 triliun.  Dengan dana tambahan itu, kata dia, maka indeks rata-rata bantuan ditingkatkan Rp1,89 juta/RTSM.

PKH merupakan bantuan langsung tunai bersyarat yang digulirkan sejak 2007. Pada 2012, target PKH direncanakan untuk 1,56 juta rumah tangga sangat miskin (RTSM) senilai Rp1,8 triliun. Dengan dana tambahan tersebut, indeks rata-rata bantuan ditingkatkan Rp1,89 juta untuk setiap RTSM.  

Selain PKH, berbagai bantuan langsung kepada masyarakat juga diberikan seperti Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp17,08 triliun dan bantuan infrastruktur pedesaan mencapai Rp7,88 triliun.

Sementara itu, Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Bambang Widianto mengatakan pemberian dana BLSM kepada 18,5 juta kepala keluarga yang ada di Indonesia sebesar Rp150 ribu/bulan bukan dimaksudkan untuk penanggulangan kemiskinan.  "Bantuan ini diberikan oleh pemerintah untuk mempertahankan kesejahteraan masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan, bila terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM)," katanya.

Menurut Bambang, metode penyaluran dana BLSM akan diperbaiki, sehingga penyalurannya tepat sasaran. "Penyaluran dana BLT pada tahun 2005 banyak masalah karena kurangnya pengawasan. Konsultasi kepada pemuka agama juga menjadi masalah karena yang bersangkutan, malah memberikan dana BLT tersebut sanak saudaranya yang seharusnya tidak masuk dalam data penerima BLT," Bambang.

Ke depan, lanjut Bambang,  pihaknya hanya akan berkonsultasi kepada masyarakat miskin, sehingga penyalurannya lebih efektif dan tepat sasaran.  Pemberian dana BLSM sebesar Rp150 ribu/bulan selama kurun waktu enam bulan itu akan disalurkan melalui kantor Pos, sehingga masyarakat bisa datang sendiri ke kantor pos terdekat.  "Penyaluran dana BLSM akan dilakukan setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM pada 1 April 2012. Kemungkinan tanggal 2 April 2012," ujar Bambang.  **mohar/bari

.