Menkeu Proyeksi Defisit APBN Capai Rp310,8 Triliun

NERACA

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 berpotensi mencapai 1,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau sebesar Rp310,8 triliun. Lubang defisit fiskal itu lebih besar dibanding asumsi defisit dalam APBN 2019 yang sebesar 1,84 persen PDB atau Rp296 triliun.

Menurut Menkeu Sri Mulyani dalam rapat Badan Anggaran DPR di Jakarta, Selasa (16/7), lebih tingginya perkiraan defisit APBN dibanding asumsi atau target defisit karena tekanan terhadap penghimpunan pendapatan negara, yang juga merupakan imbas dari perlambatan perekonomian global. "'Outlook' (perkiraan) APBN 2019 untuk defisit di atas yang ditetapkan untuk 2019, tapi dengan deviasi yg tidak terlalu jauh. Hal Ini karena ada tekanan penerimaan dan perlambatan ekonomi global," kata Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Perkiraan defisit itu berdasarkan proyeksi belanja negara akan mencapai Rp2.341,6 triliun atau sebesar 95,1 persen dari pagu APBN 2019 yang sebesar Rp2.461.1 triliun. Sedangkan, pendapatan negara diperkirakan Sri Mulyani lebih rendah dari belanja negara yakni Rp2.030,8 triliun atau sebesar 93,8 persen dari pagu APBN 2019 yang sebesar Rp2.165,1 triliun.

Jika merujuk pada realisasi APBN 2019 untuk semester I 2019, pencairan belanja negara mencapai Rp1.034,5 triliun, dengan pendapatan negara sebesar Rp898,8 triliun. Oleh karena itu, defisit APBN 2019 hingga semester I 2019 sebesar 0,84 persen PDB atau 135,8 triliun. Meskipun demikian, Sri Mulyani menyebutkan tekanan dan risiko fiskal terhadap kinerja instrumen fiskal hingga saat ini masih dapat dikendalikan.

"Kinerja fiskal sampai dengan semester I 2019 cukup baik ditandai dengan pendapatan negara yang tetap tumbuh dan kinerja belanja negara yang meningkat serta manajemen pengelolaan kas semakin baik ditandai dengan Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan) yang lebih rendah," ujar Sri.

Sementara itu, Ekonom Bahana Sekuritas Satria Sambijantoro memproyeksikan defisit anggaran pada akhir 2019 bisa mencapai 2,21 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau melebar dari target dalam APBN 1,84 persen terhadap PDB. "Defisit anggaran pada akhir 2019 bisa mencapai Rp356,19 triliun atau 2,21 persen terhadap PDB," kata Satria.

Satria mengatakan prediksi ini dengan asumsi pola penerimaan pajak serta realisasi belanja yang terjadi pada periode Januari-Mei 2019 terus berlanjut hingga akhir tahun. Dalam periode ini, pendapatan negara kurang terakselerasi karena ada pertumbuhan penerimaan perpajakan yang melambat dibandingkan periode akhir Mei 2018. Padahal, kegiatan belanja pemerintah sedang tumbuh pesat terutama untuk Kementerian Lembaga seiring dengan tingginya belanja pegawai dan barang.

"Defisit anggaran yang lebih tinggi dari perkiraan dapat menyebabkan pemerintah harus mengkalibrasi ulang rencana fiskal, termasuk pemberian insentif pajak yang telah direncanakan," kata Satria. Dalam kondisi ini, Satria memperkirakan defisit anggaran, yang diasumsikan dalam pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro 2020 sebesar 1,52 persen-1,75 persen terhadap PDB, berada dalam batas atas.

Proyeksi batas atas itu terjadi karena target pertumbuhan pada 2020 sebesar 5,3 persen-5,6 persen memerlukan kebijakan fiskal yang lebih ekspansif. Selain itu, pemerintahan terpilih diperkirakan akan memberikan potongan pajak dan berbagai insentif fiskal lainnya untuk mengundang masuknya arus modal atau investasi pada 2020.

Salah satu potongan pajak yang berpotensi diberikan sebagai insentif adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Menurut dia, penurunan tarif PPh Pasal 25 dari 25 persen ke 20 persen, berpotensi memperlebar defisit anggaran Rp71,45 triliun per tahun. "Terdapat juga berbagai keringanan pajak yang sedang disiapkan termasuk untuk sektor infrastruktur, properti maupun industri penerbangan," ujar Satria.

BERITA TERKAIT

Teknologi Sambung Rambut Tanpa Bahan Kimia, Hisato Ciptakan Volume +

    NERACA   Jakarta – Teknologi penyambungan rambut yang dahulu masih mengandalkan bahan kimia, bisa menyebabkan kerontokan pada rambut.…

Smelter Belum Bisa Olah Ore Kadar Rendah?

  NERACA   Jakarta - Larangan ekspor ore nikel yang akan berlaku awal tahun 2020 rupanya menyisakan kekhawatiran dari sejumlah…

Pembayar Pajak Terbesar, Bhinneka.Com Terima Penghargaan dari DJP

    NERACA   Jakarta - PT Bhinneka Mentaridimensi (Bhinneka.Com), B2B2B Business Super-Ecosystem, kembali memperoleh apresiasi dari Direktorat Jenderal Pajak…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Permintaan Ruang Sewa Diprediksi Meningkat, SpotQoe.com Gandeng Ismaya Group

  NERACA   Jakarta - SpotQoe.com, platform online layanan pemesanan ruang meeting dan event terbesar di Indonesia, mengumumkan kerjasama strategis…

LG Kenalkan Mesin Cuci dengan Perlindungan Kesehatan - Usung Teknologi AI

    NERACA   Jakarta - PT. LG Electronics Indonesia memperkenalkan seri mesin cuci front loading AI DD terbaru yang…

Presiden Minta Pemda Percepat Akses Keuangan

  NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo mendorong pemerintah daerah mempercepat akses keuangan masyarakat karena tingkat literasi masih tergolong…