Antisipasi Kenaikan BBM, Pemerintah Gelontorkan Raskin Ke-14

NERACA

Jakarta - Usulan pemerintah untuk menggelontorkan beras untuk kaum miskin (raskin) ke-14 diterima oleh DPR walaupun sebelumnya sempat ditolak beberapa fraksi di komisi IV DPR. Ketua Komisi IV DPR, Romahurmuzy, menyebutkan, persetujuan tersebut dengan catatan dilakukan setelah evalusasi pelaksanaan raskin pada semester I-2012.

Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan kebijakan pengalokasian raskin ke-14 sebagai antisipasi kenaikan BBM dan mengurangi dampak peningkatan kemiskinan. "Harga beras dalam negeri cenderung naik, ini dianggap bisa menambah kemiskinan jika tidak dibantu raskin," katanya dalam rapat kerja dengan komisi IV DPR di Jakarta, Rabu (28/03).

Sutarto menambahkan, untuk itulah pemerintah melalui Menkokesra memerintahkan Bulog melakukan penyaluran raskin ke-14 yang sudah dibahas saat Rakortas Pangan. Penyaluran raskin ke 14 ini dalam rangka antisipasi kenaikan BBM yang akan dirasakan masyarakat golongan pendapatan rendah.

Terkait pertanggungjawaban Bulog, menurut Sutarto, persentase realisasi Raskin adalah tahun 2008 sebesar 96,83%. Tahun 2009 sebesar 97,74%, tahun 2010 turun 95,02% karena Raskin ke 13 baru diputuskan akhir 2010, sehingga ada keterlambatan dalam pelaksanaan penyaluran. "Tahun 2011 terealisasi 98,66%, dan Kami sudah capai realisasi 21,13% dari target 1 tahun 2012. Artinya, Bulog sudah salurkan beras 775.930 ton raskin, plus operasi pasar 220 ribu ton. Jadi total sudah hampir 1 juta ton dalam rangka menjaga stabilitas harga dilapangan," paparnya.

Sutarto juga menyampaikan data bahwa jumlah KK miskin yang jadi sasaran tahun 2012 sebanyak 17.488.007 dengan rencana durasi penyaluran 14 bulan dan jumlah beras per KK tetap 15 kg dengan total pagu alokasi raskin nasional tahun 2012 sebanyak 3.672.241 ton.

Kemudian Komisi IV DPR RI juga hanya menyetujui subsidi pangan pada APBNP tahun anggaran 2012 sebesar Rp.193 milyar untuk menyesuaikan harga pembelian pemerintah (HPP) dan 13 kali penyaluran raskin. Sedangkan selisih anggaran sebesar Rp1,5 milyar yang berasal dari relokasi RAPBN-P subsidi pangan tahun anggaran 2012 akan dialkoasikan untuk anggaran prioritas. “Komisi IV sepakat dengan Perum Bulog untuk tidak ada perubahan besaran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pada APBN-P tahun 2012,” jelas Ketua komisi IV DPR RI Romahurmuzy

Perlu diketahui bahwa sebelumnya Perum Bulog mengajukan penambahan anggaran hingga Rp 5,3 triliun. Ini untuk memenuhi rencana pemberian bantuan beras untuk orang miskin (raskin) yang menjadi 14 kali penyaluran.

Lebih lanjut lagi, Sutarto mengatakan bahwa dalam APBN 2012 yang disepakati anggaran untuk raskin sebesar Rp 15,7 triliun. Dengan penambahan itu berarti Bulog membutuhkan Rp 21 triliun pada tahun ini. "Jadi Rp 5,3 triliun itu karena kami diminta menyalurkan raskin 14 kali dalam setahun," katanya.

Anggaran Bulog tahun ini dalam APBN 2012 untuk penyaluran raskin sebesar Rp 15,7 triliun dengan penyaluran 12 kali. Penyaluran itu diberikan ke setiap rumah tangga sasaran masing-masing 15 kg dengan harga Rp 1.600/kg.

Sutarto beralasan, diperlukan penambahan anggaran karena dalam APBN 2012 belum mempertimbangkan penyaluran raskin ke-14 dan kenaikan HPP beras. "Dulu dianggarkan Rp 15,7 triliun belum memperhitungkan yang lain. Kan terjadi perubahan-perubahan harga dan HPP sehingga jumlahnya perlu tambahan Rp 5,3 triliun," ujarnya.

Related posts