Menkeu: Pertumbuhan Semester I Capai 5,1% - DEFISIT APBN MELEBAR HINGGA RP 135 TRILIUN LEBIH

Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di semester I-2019 mencapai 5,1%. Angka ini berdasarkan perhitungannya terhadap kontribusi berbagai indikator, yakni konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, hingga realisasi ekspor dan impor Indonesia. Sementara itu, defisit APBN dalam periode yang sama melebar hingga mencapai Rp 135,8 triliun hingga Juni 2019, lebih tinggi dari 2018 yang tercatat defisit Rp 110,6 triliun.

NERACA

Dengan demikian, outlook pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ini diproyeksikan berada di angka 5,2%. Lebih rendah dari yang tercatat dalam APBN 2019 sebesar 5,3%. "Kita lihat realisasi semester I dari sisi asumsi makro growth di 5,1%. Ini masih estimasi, karena BPS (Badan Pusat Statistik) baru akan mengeluarkan (rilis) pada Agustus. Untuk semester II-2019 growth realisasi diperkirakan di 5,2%,” ujar Sri Mulyani di ruang rapat Banggar DPR-RI, Jakarta, Selasa (16/7).

Menkeu menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan ditopang oleh sektor konsumsi rumah tangga. Sementara dari sektor investasi, diyakini akan mengalami pelemahan.

Pelemahan tersebut disebabkan kondisi perekonomian domestik yang terdampak tekanan dari eksternal, salah satunya yaitu menguatnya ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan China. "Sehingga meskipun tingkat konsumsi rumah tangga masih cukup kuat dan tumbuh tinggi, namun kami melihat untuk investasi mulai terjadi kecenderungan melambat," ujarnya.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi didorong adanya tekanan suku bunga acuan The Fed yang tinggi, membuat investasi langsung asing mengalami perlambatan. "Dan juga adanya tekanan suku bunga yang meningkat menyebabkan FDI (Foreign Direct Investment) mengalami perlambatan," tutur dia.

Sementara itu, inflasi semester I-2019 dilaporkan berada di level 3,3% secara tahunan (yoy), dan diproyeksikan untuk semester II-2019 inflasi berada di level 3,1%.

Di sisi lain, defisit APBN semester I-2019 melebar hingga mencapai Rp 135,8 triliun hingga Juni 2019. Angka tersebut lebih tinggi dari tahun 2018 yang hanya defisit Rp 110,6 triliun.

Menurut Menkeu, meski lebih tinggi dari tahun sebelumnya, namun defisit tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata 4 tahun terakhir. "Total defisit anggaran sampai semester satu adalah Rp 135,8 triliun, dalam hal ini lebih besar dibandingkan defisit semester satu tahun lalu sebesar Rp 110,6 triliun," ujarnya.

Dia mengungkapkan melebarnya defisit APBN dikarenakan belanja negara sepanjang semester satu lebih besar dibandingkan penerimaan. "Realisasi APBN semester satu dilihat dari postur adalah sebagai berikut, pendapatan negara tercapai Rp 898,8 triliun atau 41,5% dari target," ujar Sri Mulyani.

Sementara itu, belanja yang sudah digelontorkan adalah Rp 1.034,5 triliun atau 42% dari target tahun 2019. "Atau terjadi pertumbuhan belanja negara 9,6%, di mana belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp 342,3 triliun, atau tumbuh 15,7%, dan belanja non K/L Rp 288,2 triliun atau tumbuh 9,8%,” ujarnya seperti dikutip merdeka.com.

Sebelumnya Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuka pintu bagi pemerintah apabila ingin menambah besaran defisit anggaran. Sesuai peraturan perundang-undangan, batas maksimal defisit anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahunan yakni 3%.

Menurut Wakil Ketua Banggar DPR-RI Said Abdullah, pemerintah diperbolehkan jika ingin memaksimalkan defisit anggaran batas maksimal tersebut. Asalkan defisit anggaran tersebut dipergunakan untuk keperluan belanja yang produktif.

"Defisit anggaran Malaysia 7%, Filipina 6%, Vietnam 5%. Kita dikasih maksimal 3% tapi yang diajukan hanya 1,5%. Kita ini negara yang sombong," kata Said dalam dalam rapat panja di ruang sidang DPR RI, Jakarta, belum lama ini.

Secara langsung Said menyebut, Menkeu Sri Mulyani Indrawati tak perlu khawatir disebut sebagai pencetak utang. Sebab, utang yang digunakan selama ini pun untuk kegiatan yang produktif "Tidak perlu takut, selagi utang itu untuk kegiatan produktif,"ujarnya.

Di samping itu, pihaknya juga meminta agar pemerintah mulai tahun depan dapat mengelola subsidi energi sesuai perencanaan. Khususnya terkait subsidi gas elpiji 3 kilogram (kg) yang sampai dengan saat ini diperjualbelikan secara bebas atau tidak tepat sasaran.

Pertumbuhan Semester II/2019

Sebelumnya Menkeu menyebutkan proyeksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal II tahun ini dalam rentang 5,02-5,13%. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi periode yang sama pada tahun lalu sebesar 5,27%.

Dia mengungkapkan prediksi ini didapat usai memperhitungkan sentimen-sentimen yang akan berdampak terhadap perekonomian RI, baik dari luar maupun dalam negeri. "Ini adalah perkembangan dari asumsi makro hingga kuartal I-2019. Kami terus melakukan forecasting. Kita menggunakan indikator terkini dari forecast ekonomi," ujarnya saat di Ruang Rapat Komisi XI DPR-RI, belum lama ini.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Rodrigo Chaves membeberkan lima kunci yang harus menjadi fokus pemerintahan Jokowi pada periode II guna mendorong pertumbuhan ekonomi di 2019. Lima kunci tersebut ialah pembangunan infrastruktur, sumber daya alam, sumber daya manusia, pajak dan belanja negara.

"Kita berharap pemerintah dapat fokus pada kelima area tersebut sehingga dapat meningkatkan produktifitas masyarakatnya dan juga kapasitas pemerintah itu sendiri," ujarnya di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Chaves menjelaskan, penarikan pajak untuk upaya pengembangan RI dapat dilakukan melalui sektor kemaritiman. "Sektor perikanan Indonesia merupakan yang terbesar kedua di dunia dan memainkan peranan yang sangat krusial pada ketahanan pangan dan lapangan pekerjaan," ujarnya.

Oleh karena itu, menurut dia, sektor pariwisata Indonesia mendapat banyak manfaat dari kekayaan laut dan pantai kelas dunia yang menjadi faktor utama pendorong wisatawan.

Chaves pun menekankan, Samudera Indonesia dapat dimanfaatkan untuk memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, dibutuhkan investasi multi sektor untuk melindungi kekayaan laut dan pantai dari sampah laut. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

Kejar Pertumbuhan Penjualan 20% - Lorena Mengandalkan Bisnis Angkutan Udara

NERACA Jakarta – Kejar pertumbuhan penjualan atau sales naik sebesar 15% - 20% sepanjang 2019,  PT Eka Sari Lorena Transport…

Alokasikan Capex Rp 15,1 Triliun - Telkom Kebut Perluasan Jaringan Untuk 4G

NERACA Jakarta – Perluas jaringan pelayanan 4G di seluruh Indonesia, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) fokus mengejar realisasi belanja…

Metrodata Serap Capex di Semester Pertama

Sepanjang semester pertama 2019, PT Metrodata Electronics Tbk (MTDL) telah menyerap seluruh dana belanja modal atau capex sebesar Rp 200…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Bankir: Resesi Global Masih Jauh dari Kondisi Nyata

NERACA Jakarta-Kalangan bankir menilai resesi ekonomi global masih jauh dari nyata. Dengan demikian, masyarakat diimbau tak perlu menanggapi isu tersebut…

PERLU NILAI TAMBAH EKONOMI DIGITAL - JK: Tiru China Bangun Inovasi Digital

Jakarta-Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengingatkan agar pengusaha muda Indonesia tidak hanya membangun marketplace. Generasi muda katanya juga harus berpikir…

AKIBAT KENAIKAN IMPOR NONMIGAS - NPI Defisit US$63,5 Juta di Juli 2019

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, data neraca perdagangan Indonesia (NPI) pada Juli 2019 terjadi defisit US$ 63,5 juta, yang merupakan…