Waspadai Penyebab Defisit

Dua lembaga pemantau cuaca, BMKG dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mengingatkan masyarakat akan perubahan cuaca yang sangat dinamis dengan potensi datangnya gejala El Nino yang dapat menimbulkan gagal panen dan kebakaran hutan. Parahnya lagi, bencana hydrometeorologi merupakan yang paling sering terjadi di Indonesia.

Menurut hasil pemantauan mereka, ancaman dan jenis bencana hydrometeorologi tersebut adalah kekeringan dan banjir, serta tanah longsor saat curah hujan tinggi. Dampak lanjutannya akan sangat banyak seperti gagal panen, abrasi, hingga kebakaran hutan.

Sepanjang Januari hingga April 2019, BNPB mencatat sedikitnya 1.566 peristiwa bencana di Indonesia. Dari jumlah itu lebih dari 90 persen bencana yang terjadi merupakan bencana hydrometeorologi, sementara sisanya adalah bencana geologi.

Bencana ini tentu menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan nasional. Sektor pertanian akan terkena dampaknya berupa penurunan produksi. Yang dikhawatirkan juga adalah pengaruhnya terhadap penyediaan kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, minyak goreng, dan produk pertanian tujuan ekspor yang menjadi andalan Indonesia.

Pada saat yang hampir bersamaan, Indonesia juga mengalami defisit neraca perdagangan. Perang dagang antara AS dan China yang semakin sengit dan diperkirakan berlangsung tidak dalam jangka pendek berdampak pada ekspor Indonesia, menimbulkan defisit hingga 2,5 miliar dolar AS pada April 2019. Jika tidak ada perbaikan kinerja ekspor dan pengendalian impor, tidak mustahil defisit akan terus terjadi.

Perhelatan demokrasi lima tahunan yang masih menyisakan PR gugatan kecurangan penghitungan suara dalam Pemilu membuat bangsa ini belum bisa hidup tenang. Alih-alih masayarakat adem dan tenteram dengan kepastian kepemimpinan negara 5 tahun ke depan, tantangan justru makin berat dengan adanya potensi bencana hydrometeorologi dan defisit neraca perdagangan yang masih menganga.

Padahal keduanya, kelangsungan pertanian yang baik dan surplus neraca perdagangan, dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan sekaligus memperkuat ekonomi nasional. Maka secara sederhana bisa menjelaskan mengapa neraca berjalan (x - m) perlu diseimbangkan, jangan sampai berubah ke arah negatif, tetapi justru harus dibuat positif. Bila positif, dimana ekspor lebih besar dari impor maka akan terjadi surplus, semakin banyak devisa yang dihimpun.

Sebaliknya, jika impor lebih besar nilainya dari ekspor maka akan terjadi defisit yang harus ditutup dengan cara melepas aset pemerintah melalui privatisasi BUMN, melepas cadangan devisa, atau berutang.

Cara penyelesaikan defisit seperti itu memiliki keterbatasan. Devisa bisa habis terkuras, aset ludes terjual, sementara utang meminta pengembalian investasi (return) yang tidak kecil, disamping jaminan aset juga.

Di sisi lain, defisit neraca yang terus menerus menunjukkan ada hal fundamental yang terjadi di Tanah Air, yakni adanya kelebihan permintaan seperti meningkatnya konsumsi rumah tangga, pemerintah, dan perusahaan atau adanya kemungkinan penurunan produktivitas.

Untuk mengembalikan keseimbangan, pilihannya adalah mengendalikan sisi permintaan dengan mengerem pengeluaran pemerintah sekaligus menaikkan pajak, mengeluarkan kebijakan pengetatan moneter untuk menahan laju konsumsi dan investasi. Namun pilihan stabilisasi ini tidak populer, cenderung ditentang, dan efektif dalam jangka pendek saja.

Pilihan lain adalah meningkatkan produksi dalam negeri yang bersifat jangka panjang melalui reformasi struktural dengan merevitalisasi kelembagaan, melakukan deregulasi dan debirokratisasi, menyediakan infrastruktur dan teknologi, serta memacu pemanfaatan ekonomi digital yang semuanya bermuara pada peningkatan produktivitas nasional.

Kita tentu dihadapkan pada dua pilihan tersebut sebagai tawaran untuk menqatasi defisit neraca berjalan. Di tengah potensi ancaman bencana hydrometereologi, tidak mudah mengambil keputusan. Tapi yang perlu diingat, hindari pemikiran sempit yang justru dapat memperparah defist di masa depan.

BERITA TERKAIT

UU KPK Sah Berlaku

Undang-undang (UU) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) hasil revisi, telah sah berlaku terhitung sejak hari ini (17/10). Seiring…

Ganjalan Investasi di Indonesia

Langkah pemerintah Indonesia untuk menarik minat investor asing melalui berbagai kemudahan fasilitas di sektor Kepabeanan sebenarnya sudah baik. Namun di…

Paradigma Baru Perbankan

Perbankan di dalam negeri memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran. Selain itu, bank juga sebagai agent…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

UU KPK Sah Berlaku

Undang-undang (UU) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) hasil revisi, telah sah berlaku terhitung sejak hari ini (17/10). Seiring…

Ganjalan Investasi di Indonesia

Langkah pemerintah Indonesia untuk menarik minat investor asing melalui berbagai kemudahan fasilitas di sektor Kepabeanan sebenarnya sudah baik. Namun di…

Paradigma Baru Perbankan

Perbankan di dalam negeri memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran. Selain itu, bank juga sebagai agent…