Pemprov Jabar Terbitkan Obligasi Daerah - Percepat Pembangunan di Jabar

NERACA

Jakarta –Besaranya minat pemerintah daerah untuk menerbitkan obligasi daerah, terus bertambah. Kali ini, pemerintah provinsi Jawa Barat kembali menyampaikan rencana menerbitkan instrumen obligasi daerah atau municipal bond pada tahun depan untuk mengakselerasi pembangunan di Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat, Ridwal Kamil menyatakan saat ini pemerintah provinsi Jawa Barat sedang berkonsultasi lebih lanjut dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hanya saja, dia juga belum menyebutkan berapa nilai emisi yang akan diterbitkan. Jawa Barat merupakan daerah yang berpotensi menerbitkan obligasi daerah selain Jawa Tengah dan DKI Jakarta,”Mudah mudahan tahun depan diterbitkan, insya Allah,"ujarnya di Jakarta, kemarin.

Disampaikannya, ada beberapa prasyarat yang mesti ditempuh untuk menerbitkan obligasi daerah, di antaranya syarat laporan keuangan yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Dirinya menambahkan, pihaknya juga sering berdiskusi dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo terkait penerbitan instrumen ini.

Ridwan Kamil menyebutkan, penerbitan obligasi daerah akan mempercepat pembangunan di Jawa Barat dan tidak hanya mengandalkan pembiayaan dari APBN maupun APBD. Apalagi saat ini pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat mencapai 5,6%.”Kalau hanya ngandelin APBD ibaratnya mobil Jawa Barat kecepatannya hanya 50 km per jam, tapi dengan obligasi daerah, dengan public private partnership itu bisa naik 80 km per jam," tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap merealisasikan penerbitan obligasi daerah pada Januari tahun depan. Ini akan menjadi penerbitan obligasi daerah perdana di Indonesia. OJK terus mendorong agar pemerintah daerah bisa mandiri dalam mencari sumber pendanaan dalam pembangunan proyek infrastrukur melalaui penerbitan obligasi.

OJK telah merilis Peraturan OJK (POJK) mengenai obligasi daerah tahun 2017 lalu. Dengan adanya aturan tersebut, pembangunan infrastruktur di daerah dapat dipercepat dan menjadi solusi bagi pemerintah daerah yang kesulitan membangun infrastruktur di daerah karena keterbatasan pembiayaan.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hoesen pernah bilang, penerbitan obligasi daerah tergantung pada kesiapan pemerintahan daerah karena OJK selaku regulator hanya memfasilitasi. “Yang minat kelihatannya cukup banyak. Tapi saya tidak berani menyebutkan secara spesifik karena 'trigger'-nya lebih ke kesiapan pemda," katanya.

Disampaikannya, sejak OJK menerbitkan paket regulasi obligasi daerah pada akhir tahun lalu, cukup banyak pemda yang tertarik untuk menerbitkan obligasi daerah. Hoesen menjelaskan, persiapan di daerah merupakan tahap awal dari mekanisme penerbitan obligasi daerah. Oleh karena itu, kepala daerah harus membentuk tim persiapan. Nantinya, tim persiapan kemudian menentukan kegiatan dan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penerbitan obligasi daerah.”Lalu, kepala daerah harus meminta persetujuan dari DPRD," ujar Hoesen.

BERITA TERKAIT

Salurkan KPR Rp 300 Triliun - BTN Telah Biayai 5 Juta Masyarakat Indonesia

Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) KPR ke 43 yang jatuh pada tanggal 10 Desember mendatang, PT Bank Tabungan Negara (Persero)…

Geliat Bisnis Jalan Tol - WTR Beri Pinjaman CCT Rp 206,57 Miliar

NERACA Jakarta- Dukung pengembangan bisnis di jalan tol, PT Waskita Karya Tbk (WSKT) melalui anak usahanya, PT Waskita Toll Road…

CJ CGV Restrukturisasi Saham di Graha Layar

NERACA Jakarta - CJ CGV Co Ltd merestrukturisasi kepemilikan sahamnya pada PT Graha Layar Prima Tbk (BLTZ). Perusahaan bioskop asal…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Transjakarta Bagikan Dividen Rp 40 Miliar

NERACA Jakarta- Berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST), PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) memutuskan untuk membagikan dividen perusahaan kepada…

Raup Ceruk Pasar Luar Negeri - WIKA Targetkan Kontrak Baru Capai Rp 6 Triliun

NERACA Jakarta – Sukses meraih kontrak baru di Afrika menjadi batu loncatan bagi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) untuk…

Transformasi Pasar Modal Kredibel - OJK Terus Perkuat Supervisi Pengawasan

NERACA Jakarta – Kasus gagal bayar keuntungan reksadana yang menimpa Minna Padi Aset Manajemen dan Narada Aset Manajemen menjadi alasan…