Keterlibatan Sektor UKM dalam Rantai Nilai Global Masih Rendah - Usaha Kecil

NERACA

Jakarta – Wakil Ketua Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta menyatakan bahwa keterlibatan sektor usaha kecil menengah (UKM) Indonesia dalam rantai nilai global masih sangat rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara.

"Hanya 6,3 persen dari total UKM yang ada di Indonesia yang mampu terlibat dalam rantai perdagangan di wilayah Asia Tenggara," ujar Arif disalin dari Antara. Apabila dibandingkan dengan negara-negara lain Asia Tenggara, rantai nilai global UKM Indonesia tertinggal jauh. Malaysia mencatatkan 46,2 persen UKM dalam GVC, Thailand (29,6 persen), Filipina (20,1 persen), dan Vietnam (21,4 persen).

Kontribusi sektor UMKM terhadap ekspor nasional di Indonesia juga masih tergolong rendah dibandingkan negara lain. Indonesia hanya mencatatkan 15,8 persen atau sekitar 23 miliar dolar AS (323 triliun rupiah) dari total ekspor nonmigas, atau jauh di bawah Thailand dengan 29,5 persen atau Vietnam 20 persen.

Rendahnya angka kontribusi UKM Indonesia itu disebabkan beberapa faktor seperti pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 5 persen, neraca perdagangan dan pembayaran yang defisit, transaksi berjalan (current account defisit) yang terus melebar, ketimpangan pendapatan, dan lapangan kerja yang terbatas.

"Cara memperbaiki ini semua kita harus bicara struktur pelaku ekonomi. Padahal kontribusi UMKM menyumbang 60 persen PDB dan penyerapan tenaga kerja 97 persen, sementara bisnis besar 0,01 persen dengan serapan tenaga kerja 3 persen, dan distribusi terhadap PDB 40 persen. Harus didorong UMKM dalam pemerataan ekonomi," kata dia.

Menurutnya, beberapa hal yang bisa dilakukan untuk melakukan pertumbuhan ekonomi nasional dan global perlu dilakukan perbaikan kebijakan perpajakan. Tarif pajak tidak bisa disamaratakan antara usaha kecil, mikro, dan menengah. Unit usaha mikro tidak boleh ada yang dikenai pajak. "Ada rentang Threshold bagi UMKM yang tidak perlu dikenai pajak. Rentang omzet unit usaha yang wajib dikenakan pajak UMKM adalah Rp1,1 miliar hingga Rp4,8 miliar,"

Kemudian kebijakan finansial yang mendorong penyaluran pembiayaan melalui kerja sama modal usaha. Skema pembiayaan harus berjalan fleksibel dan variatif tergantung kebutuhan UMKM. Lalu melarang masuknya perusahaan besar untuk sektor-sektor usaha yang layak digarap UMKM.

"Di sisi kebijakan pemasaran mengusulkan UU promosi subkontrak untuk mencegah praktik penyimpangan yang dilakukan perusahaan besar seperti menunda atau mengurangi pembayaran atas kerja sama yang dilakukan dengan UMKM," katanya.

Apabila sokongan bagi UMKM dilakukan secara serius dan merata, ia yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih dari 7 persen. "Hal ini menggambarkan bahwa selama ini UMKM hanya dianggap sebagai eksternalitas bukan sebagai pelaku strategis dalam perekonomian nasional," kata dia.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyarankan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berorientasi ekspor, tidak masuk ke sektor produk massal karena akan kalah bersaing dengan produk massal dari negara-negara yang sudah memproduksinya.

"Jangan masuk yang mass product, itu bersaing kita kalah dengan negara-negara yang sudah memproduksi secara massal," kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai membuka pameran Karya Kreatif Indonesia 2019 di Jakarta Convention Center.

Kepala Negara mengatakan hal itu menanggapi program UMKM Indonesia masuk pasar internasional sementara kondisi pasar dunia sedang melemah. "Enggak semua melemah. Sebetulnya kan pasar-pasar tertentu itu masih banyak peluang," kata Presiden didampingi Gubernur BI Perry Warjiyo, Seskab Pramono Anung dan Kepala Bekraf Triawan Munaf.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebutkan UMKM Indonesia memiliki peluang besar masuk pasar global di produk handycraft atau produk yang penuh dengan ketrampilan tangan.

"Kekuatan kita ada di situ. Coba dilihat produk-produk yang ada di sini. Semuanya kelihatan kelasnya. Masuknya di situ. Kalau kita misalnya UKM kita masuknya ke produk-produk massal, ya kalah dengan barang-barang dari negara lain," katanya.

Dalam kesempatan itu, Presiden memuji langkah Bank Indonesia dalam membina dan mengembangkan produk-produk UMKM Indonesia hingga masuk pasar ekspor. "Saya melihat ada lompatan dari sisi kualitas, baik kualitas, kemasan, upaya membangun brand saya lihat bagus, kemudian disain berubah sangat drastis dan mulai dimasukkan ke marketplace, ke pasar digital," katanya.

Ia berharap makin banyak produk yang masuk pasar internasional termasuk melalui saluran digital. "Cara-cara yang dilakukan BI ini sangat bagus, saya lihat ada seleksi. Ada yang menguratori, memang proses nya seperti itu sehingga ketemu produk-produk premium, produk dengan kualitas tinggi sehingga dijual dengan harga berapapun orang akan senang," katanya.

Mengenai dukungan infrastruktur digital, Jokowi mengatakan saat ini seluruh daerah di Tanah Air sudah tersambung semua. "Memang belum secepat yang kita ingin, tapi paling tidak seluruh Tanah Air sudah tersambung," kata Jokowi.

BERITA TERKAIT

Hotel Berbintang di Kota Tangerang Sediakan Pojok UKM

Hotel Berbintang di Kota Tangerang Sediakan Pojok UKM   NERACA Tangerang - Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Koperasi dan UKM berkomitmen…

Faktor Ekonomi Masih Jadi Penarik Utama Korban TPPO

Faktor Ekonomi Masih Jadi Penarik Utama Korban TPPO NERACA Jakarta - Faktor ekonomi masih menjadi penyebab utama banyak orang terjebak…

Dunia Usaha - Ekonomi Kreatif Harus Didorong Jadi Industri Digital Unggulan

NERACA Jakarta – Pemerintah akan mendorong ekonomi kreatif menjadi salah satu industri digital unggulan untuk menjawab tantangan penciptaan lapangan kerja…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Otomotif - Industri Komponen Mobil Listrik Dipacu Dengan Pengurangan Pajak

NERACA Jakarta – Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan untuk mengembangkan produksi mobil listrik massal, maka…

Kemenperin Bikin Material Center IKM Logam dan Komponen Otomotif

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) bersama Dinas Perindustrian Kabupaten Tegal menginisiasi…

Dunia Usaha - Demi Substitusi Impor Elpiji, Kemenperin Usul DMO Batubara Dicabut

NERACA Jakarta – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengusulkan kebijakan kewajiban pasokan ke pasar domestik (domestic market obligation/DMO) batubara dicabut untuk…