Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan segera mengkaji rencana penurunan pajak terutama pajak penghasilan (PPh) badan atau perusahaan yang saat ini berada pada besaran 25%. Ini merupakan salah satu janji Presiden Jokowi dalam lima tahun mendatang. Presiden juga mengingatkan, RAPBN 2020 harus mampu beradaptasi dengan suasana global yang dinamis belakangan ini.

NERACA

"Untuk 5 tahun ke depan sesuai arahan Bapak Presiden tentu beberapa yang sifatnya headline yaitu bagaimana mengubah peraturan perpajakan yang sesuai dengan aspirasi dan juga janji yang disampaikan bapak presiden, aspirasi dari dunia usaha dan janji bapak presiden," ujar Sri Mulyani di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Senin (15/7).

Terkait penurunan pajak, menurut dia, saat ini sedang masuk dalam tahap kajian rancangan undang-undang (RUU). RUU tersebut nantinya akan dibahas kembali bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pelaku usaha dan masyarakat.

"Pertama, penurunan tarif. Kita sedang membuat RUU-nya dan nanti kita akan konsultasi dengan masyarakat termasuk dunia usaha dan kita harapkan akan bisa disampaikan Presiden pada bulan mendatang. Tentu kita akan konsultasi proses politiknya dan seluruh parpol untuk mengantisipasi suatu inisiatif RUU perpajakan," ujarnya seperti dikutip merdeka.com.

Tidak hanya PPh badan, pemerintah juga akan terus fokus menarik pajak dari ekonomi digital atau e-commerce. Sehingga ke depan, ada kesetaraan perpajakan antara konvensional dan digital."Ini tidak hanya tarif tapi kita juga akan mengadress isu-isu selama ini yang dekat dengan masyarakat, termasuk ekonomi digital di situ. Kita akan melihat dari sisi PPN dan dari sisi tata kelola bagaimana kita mengelola perpajakan secara lebih kredibel dan dipercaya," ujarnya.

Meski demikian, rencana-rencana tersebut tetap akan mempertimbangkan keuangan negara. Bendahara negara akan terus memantau bagaimana dampak kebijakan tersebut terhadap kondisi Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun berjalan.

"Ini yang sedang kita siapkan, kita tentu terus mendapatkan arahan dari Bapak Presiden sekaligus juga kita mengelola APBN-nya. Karena setiap perubahan pajak pasti mempengaruhi APBN secara langsung. Jadi kita harus mendesain APBN tahun 2020 dan seterusnya dengan antisipasi reform tersebut," ujar Sri Mulyani.

Kualitas SDM

Sementara itu, dalam rapat terbatas pagu indikatif RAPBN 2020 bersama menteri kabinet kerja di Kantor Presiden, Presiden Jokowi berharap dalam RAPBN 2020 mampu untuk beradaptasi dan mengantisipasi dinamika ekonomi global yang terus bergerak dan berubah dinamis.

"Kita semua harus bisa mengantisipasi dinamika ekonomi global yang terus bergerak dan berubah dengan dinamis. Oleh karena itu, RAPBN 2020 harus mampu beradaptasi dengan suasana global yang dinamis tersebut," ujar Jokowi saat membuka ratas di kantornya, kemarin.

Karena itu, ada beberapa hal yang harus diprioritaskan dalam RAPBN 2020 tersebut, salah satunya yaitu memperbaiki kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, pelatihan-pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar serta industri.

"RAPBN 2020 utamanya kita prioritaskan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, pelatihan-pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan industri dan juga memberikan stimulus, rangsangan ini penting sekali," ujar Presiden.

Sebelumnya Jokowi dalam paparan Visi Indonesia ke depan mengungkapkan antara lain, pemerintah juga menyiapkan anggaran 5% di bidang kesehatan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan di seluruh Tanah Air. Terutama soal stunting, gizi, hingga keselamatan ibu hamil saat melahirkan serta program imunisasi. "Itu betul-betul harus jadi fokus kita dalam pembangunan sumber daya manusia," ujarnya.

Selain itu, Jokowi meminta infrastruktur lebih difokuskan kembali, dan dihubungkan dengan kegiatan serta sentra-sentra produksi. Baik itu ekonomi, kawasan pariwisata hingga mikro kecil dan menengah. "Infrastruktur, saya minta lebih difokuskan, kemudian disambungkan dengan kegiatan dan sentra-sentra produksi, baik itu di kawasan ekonomi khusus, kawasan pariwisata, kawasan industri kecil," ujarnya.

Tidak hanya itu. RAPBN 2020 juga harus mampu mengurangi kemiskinan. Jokowi berharap anggaran tersebut nantinya akan difokuskan untuk membantu dana desa, bantuan modal untuk pengusaha mikro, UMKM.

Untuk belanja pegawai, menurut Presiden, harus dikaitkan dengan reformasi birokrasi. Baik di pusat dan daerah. Kemudian dia menegaskan agar memastikan semua anggaran sesuai sasaran. "Gunakan anggaran seefisien mungkin, kurangi belanja-belanja yang kurang produktif, dan pastikan semuanya tepat sasaran," ujarnya.

“Kita harus mengundang investasi yang seluas-luasnya dalam rangka membuka lapangan pekerjaan. Jangan ada yang alergi terhadap investasi.  Dengan cara inilah lapangan pekerjaan akan terbuka sebesar-besarnya. Oleh sebab itu, yang menghambat investasi, semuanya harus dipangkas, baik perizinan yang lambat, berbelit-belit, apalagi ada punglinya! Hati-hati, ke depan saya pastikan akan saya kejar, saya kontrol, saya cek, dan saya hajar kalau diperlukan. Tidak ada lagi hambatan-hambatan investasi karena ini adalah kunci pembuka lapangan pekerjaan,” tegas Jokowi. 

Hal lainnya yang mendapat sorotan Presiden, adalah mereformasi birokrasi. “Reformasi struktural! Agar lembaga semakin sederhana, semakin simpel, semakin lincah! Hati-hati! Kalau pola pikir, mindset birokrasi tidak berubah, saya pastikan akan saya pangkas! 

Kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, menjadi kunci bagi reformasi birokrasi. Akan saya cek sendiri! Akan saya kontrol sendiri! Begitu saya lihat tidak efisien atau tidak efektif, saya pastikan akan saya pangkas, copot pejabatnya. Kalau ada lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, akan saya bubarkan!”. 

Karena itu tidak ada lagi pola pikir lama. Tidak ada lagi kerja linier, tidak ada lagi kerja rutinitas, tidak ada lagi kerja monoton, tidak ada lagi kerja di zona nyaman. “Harus Berubah!Sekali lagi, kita harus berubah. Kita harus membangun nilai-nilai baru dalam bekerja, menuntut kita harus cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Maka kita harus terus membangun Indonesia yang Adaptif, Produktif, Inovatif dan Indonesia yang Kompetitif,” ujarnya.

Presiden juga menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Setiap rupiah yang keluar dari APBN, “semuanya harus kita pastikan memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat,” bari/mohar/fba