Himbara Bakal Perluas Layanan Pembayaran Pajak

NERACA

Jakarta - Bank Milik Negara (Himbara) akan memperluas kanal di masing-masing perbankan untuk digunakan masyarakat dalam membayar pajak. Direktur Distribusi dan Jaringan PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk (BTN) Dasuki Amsir di Jakarta, Senin (15/7), mengatakan Himbara akan memperbanyak kanal pembayaran seperti internet perbankan (internet banking), layanan perbankan dalam gawai (mobile banking), agen laku pandai, dan ATM yang memiliki kemampuan pembuatan otomatis akun pembayaran pajak (auto create ID Billing).

"Pada peringatan Hari Pajak bersinergi ini, Himbara memudahkan akses pembayaran pajak masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).," kata Dasuki melalui keterangan tertulis terkait Peringatan Hari Pajak 2019. Melalui fitur pembuatan otomatis akun pembayaran pajak, para Wajib Pajak dapat langsung memperoleh ID Billing atau kode bayar pajak, setelah memasukkan data pembayaran pajak melalui kanal transaksi perbankan. Setelah itu, Wajib Pajak dapat langsung membayar dan memperoleh Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

Dengan kemudahan akses dan cara pembayaran pajak tersebut, Himbara berharap dapat mendukung peningkatan pembayaran pajak sehingga bisa memperkuat penerimaan negara. “Kami berharap dengan kemudahan akses pembayaran pajak ini dapat mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, yang pada akhirnya dapat mendukung pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Dasuki, bersama Direktur Keuangan dan Strategi PT Bank Mandiri Persero Tbk Panji Irawan, Direktur Keuangan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk (BNI) Anggoro Eko Cahyo, dan Direktur Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk (BRI) Haru Koesmahargyo.

Pengembangan layanan pajak ini, lanjut Dasuki, memiliki durasi waktu yang berbeda-beda pada setiap kanal Bank Himbara. Pasalnya, setiap bank sangat memperhatikan stabilitas sistem, kondisi jaringan, maupun ketentuan lain yang diatur oleh regulator. "Umumnya masyarakat membayar pajak-pajak seperti PPh25 OP, PPh25 Badan, PPh21 Masa, PPh22 Masa, PPh23 Masa, PPh Final PP 23, dan PPN Masa. Dengan layanan yang diberikan Himbara ini, masyarakat maupun pelaku usaha mikro, kecil dan menengah tidak perlu jauh meninggalkan lokasi usaha dan antre lagi," ujar Dasuki.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan tentang pentingnya reformasi perpajakan di tubuh Direktorat Jenderal Pajak. "Saat ini fokus perbaikan kami arahkan pada reformasi perpajakan," ujar Sri Mulyani. Ia mengatakan reformasi perpajakan akan difokuskan pada lima aspek, yakni aspek organisasi, aspek sumber daya manusia, aspek teknologi informasi berbasis data, aspek proses bisnis, dan aspek regulasi perpajakan.

Dia menjelaskan dari aspek organisasi, Kementerian Keuangan telah melakukan terobosan dengan membentuk dua direktorat baru di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Direktorat Data dan Informasi Perpajakan serta Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pembentukan dua direktorat itu, kata Sri Mulyani, menjadi penanda bahwa Kemenkeu terus berupaya melakukan perbaikan guna merespon perubahan zaman di dalam menghadapi tantangan dunia usaha serta perubahan teknologi yang kompleks.

"Pembentukan dua unit baru dilakukan agar tata kelola data dan tata kelola teknologi informasi perpajakan dapat menghasilkan output yang dapat dipercaya, dapat diandalkan dalam setiap pengambilan keputusan dan di dalam menyusun strategi organisasi penerimaan negara," ucap Sri Mulyani. Reformasi perpajakan dalam aspek organisasi juga akan dilakukan dengan rencana mengubah konsep struktur kantor yang selama ini diterapkan dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. "Konsep struktur kantor one office fix all sudah semakin tidak cocok untuk diterapkan di masa kini. Kantor pelayanan pajak ke depan agar diklasifikasikan berdasarkan variabel keragaman, jenis, jumlah, dan segmentasi wajib pajak serta cakupan wilayah administrasi," kata Menkeu.

Selanjutnya untuk reformasi perpajakan pada aspek sumber daya manusia, ia mengatakan, reformasi utama yang dilakukan adalah dengan memastikan adanya perlindungan hukum yang cukup bagi para insan pajak yang bertugas dan berjuang dalam mencapai target penerimaan negara. Selain itu, kata dia, perbaikan juga akan difokuskan dalam pembentukan SDM yang memiliki kompetensi prima, berkinerja baik, mempunyai semangat serta motivasi yang tinggi di dalam melaksanakan tugas organisasi dan mencapai visi organisasi.

BERITA TERKAIT

CIMB Niaga Serahkan Beasiswa #KejarMimpi

      NERACA   Jakarta - PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) mengumumkan 50 mahasiswa dari 18 universitas…

Sejumlah Bank Daerah Tertarik Konversi Ke Syariah

      NERACA   Jakarta - Direktur Bisnis Komersil BRI Syariah Kokok Alun Akbar mengatakan sejumlah Bank Pembangunan Daerah…

Gaet Bank Mustika, FWD Life Luncurkan Asuransi Perancang Dana

    NERACA   Jakarta - PT FWD Life Indonesia (FWD Life) dan PT Mestika Dharma Tbk. (Bank Mestika) mengumumkan…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

CIMB Niaga Serahkan Beasiswa #KejarMimpi

      NERACA   Jakarta - PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) mengumumkan 50 mahasiswa dari 18 universitas…

Sejumlah Bank Daerah Tertarik Konversi Ke Syariah

      NERACA   Jakarta - Direktur Bisnis Komersil BRI Syariah Kokok Alun Akbar mengatakan sejumlah Bank Pembangunan Daerah…

Gaet Bank Mustika, FWD Life Luncurkan Asuransi Perancang Dana

    NERACA   Jakarta - PT FWD Life Indonesia (FWD Life) dan PT Mestika Dharma Tbk. (Bank Mestika) mengumumkan…