Presiden Minta Menteri Antisipasi Dampak Kekeringan

NERACA

Jakarta - Presiden Joko Widodo memerintahkan para menteri kabinet kerja untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang terjadi pada musim kemarau 2019. "Saya minta para menteri dan kepala lembaga, gubernur untuk turun melihat langsung ke lapangan dan segera melakukan langkah antisipasi, mitigasi terhadap dampak kekeringan ini," kata Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di kantor Presiden Jakarta, Senin (15/7).

Rapat terbatas itu membahas soal rapat terbatas Antisipasi Dampak Kekeringan yang dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Sosial Agus Gumiwang, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil dan menteri kabinet lainnya. "Saya dapat laporan dari BMKG bahwa musim kemarau di 2019 akan lebih kering dan mencapai puncaknya di bulan Agustus sampai nanti September," tambah Presiden.

Menurut Presiden, beberapa daerah di Indonesia sudah mengalami keadaan 21 hari tanpa hujan, berarti statusnya waspada, 31 hari tanpa hujan berarti status siaga, dan juga 61 hari tanpa hujan, ini statusnya sudah awas. "Yang terjadi di beberapa provinsi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, NTB, NTT," ungkap Presiden.

Ia meminta agar tetap tersedia suplai air bersih dan untuk irigasi pertanian. "Saya juga minta suplai air bersih maupun suplai air untuk pertanian agar pasokan air terjaga dan risiko terjadinya gagal panen bisa kita hindari. Kalau perlu kita lakukan modifikasi cuaca, pembangunan sumur bor," tegas Presiden.

Presiden memerintahkan agar Kementerian LHK memantau dan mengendalikan potensi titik panas (hotspot) yang ada. "Dan kita harapkan kebakaran hutan dan lahan gambut bisa kita antisipasi dan kita hindari," tambah Presiden. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika sebelumnya mengungkapkan puncak musim kemarau 2019 di 342 Zona Musim (ZOM) diprakirakan umumnya terjadi pada bulan Agustus 2019.

Bendungan

Sebagai antisipasi terjadinya kekeringan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang mendapat tugas membangun 49 bendungan baru dan melanjutkan 16 bendungan periode sebelumnya kini siap melelang pembangunan 9 bendungan. “Tahun 2019 sebanyak 9 bendungan baru akan dilelang untuk melengkapi 65 bendungan tadi,” kata Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Hari Suprayogi.

Kesembilan bendungan yang akan dibangun tahun ini yaitu: Bendungan Mbay di NTT, Jenelata di Sulawesi Selatan, Pelosika dan Ameroro di Sulawesi Tenggara, Jragung di Jawa Tengah, Riam Kiwa di Kalimantan Selatan, Tiro di Nanggroe Aceh Darussalam, Budong-Budong di Sulawesi Barat, dan Tiu Suntuk di Nusa Tenggara Barat.

Dalam kesempatan itu Dirjen SDA Kementerian PUPR juga menyampaikan, ada tiga bendungan lainnya yang siap untuk dilakukan pengisian dan diresmikan. Ketiga bendungan tersebut adalah Bendungan Sei Gong di Kota Batam, Sindangheula di Serang, Banten, dan Passeloreng di Sulawesi Selatan. Bendungan Muara Sei Gong di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau memiliki Kapasitas Tampung 11,8 juta m3, luas Genangan: 246,8 Ha yang akan menjadi sumber air baku berkapasitas sebesar 400 liter per detik.

Sedangkan Bendungan Sindangheula merupakan bendungan multifungsi memiliki manfaat besar bagi masyarakat di Kabupaten Serang maupun Kota Serang untuk irigasi di Daerah Irigasi Cibanten seluas 1.000 hektare, pengendalian banjir daerah hilir Kabupaten Serang dan Kota Serang dengan kapasitas tampung banjir 1,5 juta m3 dan akan menyuplai air baku 0,8 m3/detik bagi Kabupaten dan Kota Serang.

BERITA TERKAIT

RAKER BANGGAR DENGAN MENTERI KEUANGAN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) memberikan paparan saat mengikuti rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen, Senayan,…

KPK: Presiden Tidak Lupakan Penindakan Dalam Hukum

KPK: Presiden Tidak Lupakan Penindakan Dalam Hukum   NERACA Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menilai Presiden Joko…

KPA Minta Pemerintah dan DPR Tunda Pengesahan RUU Pertanahan

KPA Minta Pemerintah dan DPR Tunda Pengesahan RUU Pertanahan   NERACA Jakarta - Wakil Organisasi Masyarakat Sipil Konsorium Pembaruan Agraria (KPA)…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Defisit BPJS Kesehatan Tahun Ini Diprediksi Meningkat

      NERACA   Jakarta – Defisit BPJS Kesehatan pada tahun ini diprediksi semakin meningkat. Hal itu seperti dikatakan…

Meccaya Pharmaceutical Genjot Kapasitas Produksi hingga 150%

    NERACA   Jakarta – PT Meccaya Pharmaceutical ingin menambah kapasitas produksi terutama dengan penambahan mesin-mesin yang modern dan…

Potensi Pasar Besar, Acer Masuk Bisnis Solusi IoT

    NERACA   Jakarta - Menyambut megatrend big data, Acer hadir sebagai perusahaan TI yang end-to-end, memperkenalkan solusi teknologi…