Revisi UU Perkawinan Bukan Hanya Soal Naikkan Usia

NERACA

Jakarta - Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lenny N Rosalin mengatakan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bukan hanya untuk menaikkan usia perkawinan, melainkan banyak variabel lain untuk melindungi anak.

"Revisi Undang-Undang Perkawinan merupakan salah satu upaya agar anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga menjadi generasi yang bisa bersaing saat Indonesia Emas 2045," kata Lenny dalam bincang media yang diadakan di Jakarta, Jumat (12/7).

Lenny mengatakan anak-anak saat ini merupakan sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang. Menaikkan usia perkawinan untuk mencegah perkawinan anak mencakup beberapa aspek yang ujungnya adalah kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

Dari aspek kesehatan, perkawinan anak akan berisiko menimbulkan komplikasi medis karena seorang anak harus hamil dan melahirkan. Risiko utamanya adalah gangguan kehamilan hingga kematian ibu dan bayi, kekurangan gizi, anak kerdil, serta gangguan kesehatan mental ibu yang masih anak-anak.

"Dari aspek pendidikan, anak yang dikawinkan akan putus sekolah. Karena itu, untuk mendukung wajib belajar 12 tahun, setidaknya seseorang harus berusia 18 tahun ke atas untuk menikah," tutur Lenny.

Karena berpendidikan rendah, anak yang dikawinkan akhirnya harus bekerja di sektor informal untuk menghidupi keluarganya. Menurut Lenny, terdapat beberapa masalah dalam hal itu, yaitu pekerja anak, serta kompetensi yang rendah yang akhirnya berpenghasilan rendah.

"Karena kompetensinya dan penghasilannya rendah, akhirnya kesejahteraan keluarganya menjadi tidak terpenuhi. Pada akhirnya akan berujung pada kemiskinan," kata dia. 

Kemudian Lenny berharap Mahkamah Agung (MA) akan memperketat syarat-syarat pemberian dispensasi terhadap perkawinan anak."Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya fokus pada putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu masalah batasan usia," kata Lenny.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang memimpin pembahasan revisi Undang-Undang Perkawinan mewakili pihak pemerintah tidak ingin melampaui putusan MK.

Lenny mengakui salah satu permasalahan dari Undang-Undang Perkawinan adalah peluang dispensasi dari pengadilan agama yang memungkinkan perkawinan anak."Meskipun hanya fokus pada masalah usia perkawinan, bukan berarti akan berhenti di situ. Ketika menyusun naskah akademik, kami juga melibatkan pihak MA," tutur dia. 

Lenny mengatakan MA saat ini tengah menyusun peraturan MA. Dia berharap pengaturan dispensasi bagi perkawinan anak dengan memperketat persyaratan dan fokus pada aspek pencegahan masuk dalam peraturan tersebut.

"Dengan adanya peraturan MA tersebut, kami berharap akan melengkapi Undang-Undang Perkawinan yang akan direvisi dari sisi regulasi," kata dia. 

Pemerintah akan mengusulkan usia perkawinan minimal 19 tahun untuk merevisi Undang-Undang tentang Perkawinan. Pemerintah sudah menyelesaikan naskah akademik, naskah rancangan undang-undangnya dan melakukan harmonisasi. Ant