Wakil Presiden - Mutu Sekolah Favorit Tidak Turun Dengan Sistem Zonasi

Jusuf Kalla

Wakil Presiden

Mutu Sekolah Favorit Tidak Turun Dengan Sistem Zonasi

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2019 tidak bertujuan untuk mengurangi kualitas sekolah favorit di suatu daerah, melainkan untuk mendekatkan siswa dengan sekolah sehingga kualitas belajarnya optimal.

"Itu tidak berarti mengurangi mutu sekolah-sekolah favorit. Sistem zonasi itu bukan untuk mengurangi mutu sekolah favorit, tapi berusaha mendekatkan sekolah dengan kediaman murid agar terjangkau dengan mudah," kata Wapres JK saat memberikan Pembekalan Calon Perwira Muda (Capaja) TNI-Polri di GOR Ahmad Yani Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta, Senin (15/7).

Dengan penerapan sistem zonasi, lanjut Wapres, siswa akan mudah dalam menjangkau sekolah. Selain itu juga sistem tersebut bertujuan mewujudkan pemerataan kualitas sekolah, sehingga siswa dengan nilai tinggi tidak semuanya masuk ke sekolah tertentu.

"Itu sebenarnya mempermudah mencapai sekolah, karena kalau anak-anak itu banyak pergi ke sekolah favorit itu bisa jauh sekolahnya sehingga menimbulkan masalah bagi anak itu sendiri. Tujuannya tentu agar sekolah itu mempunyai mutu yang sama dengan sekolah favorit," jelas dia.

Sistem zonasi dalam PPDB daringtahun 2019 diterapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018. Dalam sistem tersebut, nilai ujian nasional siswa tidak dipertimbangkan sebagai syarat penerimaan sekolah.

Syarat utama penerimaan siswa baru adalah jarak antara sekolah dengan kantor kelurahan dimana siswa terdaftar dalam kartu keluarga. Semakin dekat jarak tersebut, maka peluang siswa diterima semakin besar.

Peranan pemerintah daerah dalam penerapan sistem zonasi PPDB juga diperlukan dengan memberikan fasilitas untuk sekolah, seperti perlengkapan komputer dan laboratorium. Pemda juga diminta memperhatikan kualitas tenaga pengajar dengan memberikan pelatihan kepada guru-guru sekolah negeri di daerahnya. Ant

BERITA TERKAIT

Jaksa Agung - Pernyataan BPK Cukup Tentukan Kerugian Negara

Sanitiar Burhanuddin Jaksa Agung Pernyataan BPK Cukup Tentukan Kerugian Negara  Jakarta - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan bahwa pernyataan dari…

Ketua MPR RI - Wacana Publik Hadirkan Kembali Utusan Golongan

Bambang Soesatyo Ketua MPR RI Wacana Publik Hadirkan Kembali Utusan Golongan Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan ada…

Menko Polhukam - Pendanaan Terorisme Sudah Via Smartphone

Mahfud MD Menko Polhukam Pendanaan Terorisme Sudah Via Smartphone  Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam)…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Dirut PT Transjakarta Terjerat Kasus Hukum, Anies Diminta Lebih Selektif

Dirut PT Transjakarta Terjerat Kasus Hukum, Anies Diminta Lebih Selektif NERACA Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi mencopot…

Ombudsman Pertanyakan Keseriusan Pengawasan Reklamasi Pascatambang

Ombudsman Pertanyakan Keseriusan Pengawasan Reklamasi Pascatambang   NERACA Jakarta - Anggota Ombudsman RI Laode Ida mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan…

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2019 Naik Jadi 40

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2019 Naik Jadi 40   NERACA Jakarta - Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK)…