Wakil Presiden - Mutu Sekolah Favorit Tidak Turun Dengan Sistem Zonasi

Jusuf Kalla

Wakil Presiden

Mutu Sekolah Favorit Tidak Turun Dengan Sistem Zonasi

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2019 tidak bertujuan untuk mengurangi kualitas sekolah favorit di suatu daerah, melainkan untuk mendekatkan siswa dengan sekolah sehingga kualitas belajarnya optimal.

"Itu tidak berarti mengurangi mutu sekolah-sekolah favorit. Sistem zonasi itu bukan untuk mengurangi mutu sekolah favorit, tapi berusaha mendekatkan sekolah dengan kediaman murid agar terjangkau dengan mudah," kata Wapres JK saat memberikan Pembekalan Calon Perwira Muda (Capaja) TNI-Polri di GOR Ahmad Yani Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta, Senin (15/7).

Dengan penerapan sistem zonasi, lanjut Wapres, siswa akan mudah dalam menjangkau sekolah. Selain itu juga sistem tersebut bertujuan mewujudkan pemerataan kualitas sekolah, sehingga siswa dengan nilai tinggi tidak semuanya masuk ke sekolah tertentu.

"Itu sebenarnya mempermudah mencapai sekolah, karena kalau anak-anak itu banyak pergi ke sekolah favorit itu bisa jauh sekolahnya sehingga menimbulkan masalah bagi anak itu sendiri. Tujuannya tentu agar sekolah itu mempunyai mutu yang sama dengan sekolah favorit," jelas dia.

Sistem zonasi dalam PPDB daringtahun 2019 diterapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018. Dalam sistem tersebut, nilai ujian nasional siswa tidak dipertimbangkan sebagai syarat penerimaan sekolah.

Syarat utama penerimaan siswa baru adalah jarak antara sekolah dengan kantor kelurahan dimana siswa terdaftar dalam kartu keluarga. Semakin dekat jarak tersebut, maka peluang siswa diterima semakin besar.

Peranan pemerintah daerah dalam penerapan sistem zonasi PPDB juga diperlukan dengan memberikan fasilitas untuk sekolah, seperti perlengkapan komputer dan laboratorium. Pemda juga diminta memperhatikan kualitas tenaga pengajar dengan memberikan pelatihan kepada guru-guru sekolah negeri di daerahnya. Ant

BERITA TERKAIT

RAKER BANGGAR DENGAN MENTERI KEUANGAN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) memberikan paparan saat mengikuti rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen, Senayan,…

Manipulasi Perintah Hakim, Jaksa Agung Dinilai Abaikan Larangan Presiden

  NERACA Jakarta - Pada pidato Sidang Tahun DPR/MPR 16 Agustus kemarin, Presiden Joko Widodo menginginkan tidak adanya ego sektoral…

Tiga Bank Lokal Minta Izin Kerjasama dengan WeChat dan Alipay

  NERACA Jakarta -  Bank Indonesia (BI) menyebutkan setidaknya ada tiga bank domestik yang sudah mengajukan izin kerja sama dengan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Swasta Dipastikan Berperan dalam Pengelolaan SDA

Swasta Dipastikan Berperan dalam Pengelolaan SDA NERACA Jakarta - Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Hari Suprayogi memastikan swasta bisa…

Presiden Berwenang untuk Tidak Sahkan RUU Pertanahan - Guru Besar Hukum Unpad, Prof Ida Nurlinda

Presiden Berwenang untuk Tidak Sahkan RUU Pertanahan Guru Besar Hukum Unpad, Prof Ida Nurlinda NERACA Jakarta - Guru besar Hukum…

Web Sanken Dicatut, IPW Imbau Polda Minta Bantuan Patroli Siber

Web Sanken Dicatut, IPW Imbau Polda Minta Bantuan Patroli Siber NERACA Jakarta - Kejahatan di dunia maya yang mencatut nama…