Rekonsiliasi Politik, Rekonsiliasi Ekonomi untuk Indonesia

Oleh: Ir. Yahya Agung Kuntadi MM, Institute of Research and Community LPPM UGM

Belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia, suatu kontestasi pemilihan presiden seperti Pilpres 2019. Begitu tajam gesekan dua kubu paslon yang tidak hanya di dunia nyata namun juga di dunia virtual khususnya medsos. Setelah melalui proses sidang di Mahkamah Konstitusi maka KPU pada Minggu, 30 Juni 2019 menetapkan sosok petahana: Joko Widodo didampingi Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih Indonesia untuk periode 2019-2024.

Selepas penetapan KPU tersebut, suasana panas politik di Indonesia tidak kunjung reda karena belum terjadi pertemuan antara dua tokoh sentral: Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Saat yang dinanti-nanti itu akhirnya tiba juga. Pagi hari Sabtu, 13 Juli 2019 di stasiun MRT Lebak Bulus keduanya bertemu. Mereka berjabat tangan dan bertukar salam pipi tanda akrab dua orang sahabat. Rekonsialiasi politik mulai terjadi.

Pertemuan Jokowi dan Prabowo tidaklah serta merta mengubah perekonomian Indonesia yang masih digayuti sejumlah masalah. Namun optimisme yang tercipta dari pertemuan itu menjadi modal menghadapi berbagai tantangan ekonomi Indonesia ke depan.

Salah satu hal yang menentukan arah perkembangan ekonomi lima tahun mendatang adalah komposisi kabinet Jokowi-Ma’ruf pada Oktober 2019, khususnya tim ekonominya. Menebak-nebak sosok dalam tim ekonomi kabinet Jokowi-Ma’ruf biarlah menjadi domain para pengamat politik. Namun demikian dari perspektif ekonomi, dapat disampaikan proyeksi sejumlah tantangan kritis untuk dijawab tim ekonomi nantinya.

Tantangan ekonomi yang harus dijawab tim ekonomi Jokowi-Ma’ruf untuk lima tahun ke depan dibentangkan dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

Jangka pendek, tim ekonomi harus mampu melanjutkan semua program ekonomi warisan kabinet Jokowi-JK yang berhasil atau menunjukkan efektivitasnya secara konsisten dan disiplin. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan kebijakan tim ekonomi sehingga dapat mewujudkan janji Jokowi kepada rakyat Indonesia. Tema konektivitas wilayah baik pembangunan infrastruktur nyata maupun virtual harus terus dilakukan. Simplifikasi serta transparansi perijinan usaha atau kegiatan ekonomi lainnya dengan tetap mengutamakan akuntabilitas juga harus dilanjutkan. Tantangan baru yang harus diselesaikan tim ekonomi Jokowi-Ma’ruf adalah mengurangi CAD (Current Account Deficit) sesegera mungkin agar tidak menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja.

Jangka menengah, tim ekonomi harus mampu membangun sistem ekonomi yang berlandas pada ekonomi kreatif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sepenuhnya. Pranata sosial ekonomi dan hukum harus disiapkan benar mendukung ekonomi digital yang diharapkan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk lolos dari middle income trap.

Jangka panjang, tim ekonomi harus mampu menyiapkan rencana besar perpindahan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan Tengah, menurut isu yang beredar. Jokowi nampaknya sudah berketetapan hati melaksanakan hal ini. Oleh karena itu, rencana perpindahan Ibu Kota harus dihitung cermat agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi, malah dimanfaatkan untuk memicu pertumbuhan ekonomi khususnya di wilayah Ibu Kota baru nantinya. Strategi investasi di ibukota baru sudah harus disiapkan agar para pelaku ekonomi dapat mulai menyusun rencana bisnis mereka. Hal penting yang harus diingat adalah pelaksanaan semua kegiatan tersebut di atas harus berlandas peraturan dan perundangan secara transparan untuk menutup peluang korupsi dan moral hazard lainnya.

Rekonsiliasi politik yang ditunjukkan Jokowi dan Prabowo kiranya tidak berhenti di stasiun MRT Senayan, namun dapat diteruskan ke rekonsiliasi ekonomi di mana semua pihak berkontribusi membangun Indonesia tanpa memandang latar belakang dan aliran politiknya. Semoga Republik Indonesia diberi kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa menjadi negara yang masyarakatnya adil, makmur dan sejahtera. (www.watyutink.com)

BERITA TERKAIT

APRESIASI BRI UNTUK TIM PASKIBRAKA NASIONAL

Anggota Tim Paskibraka Nasional 2019 menunjukkan Kartu ATM BRIZZI disela acara penyerahan dana pembinaan total sebesar Rp.241 juta berupa Tabungan…

BTN Dorong Pertumbuhan Ekonomi Bengkulu

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) siap mendorong pertumbuhan ekonomi di Bengkulu agar bisa lebih maju lagi, salah satunya melalui…

Menggenjot Pertumbuhan Ekonomi

Indonesia saat ini membutuhkan investasi yang besar dari luar sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Apalagi, dengan realitas rendahnya kapasitas tabungan domestik…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Politik Pangan dan Kedaulatan Pangan di Hari Kemerdekaan

Oleh: Pril Huseno   Memaknai Hari Kemerdekaan RI ke 74 pada Sabtu (17/8), barangkali akan lebih berarti jika semua stakeholder bangsa ini…

Menghalau Langit Kelabu Jakarta

Oleh: Ahmad Safrudin, Direktur Komite Penghapusan Bensin Bertimbel  Pencemaran udara telah menjadi bahaya laten karena tidak pernah surut setidaknya hampir…

74 Tahun Indonesia Merdeka: Kaum Milenial Harus Bijak di Era Digital

  Oleh : Irfan Nur Hidayat, Pengamat Komunikasi Massa   Saat ini Indonesia telah merdeka selama 74 tahun lamanya, semangat…