Pemkot Sukabumi Harus Jamin LP2B

Pemkot Sukabumi Harus Jamin LP2B

NERACA

Sukabumi - Banyaknya proyek besar yang akan berdiri di Kota Sukabumi seperti halnya tol Bocimi, Double track dan bandara Sukabumi akan berimbas ke pertumbuhan pembangunan lainya. Melihat fenomena tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi Yunus Suhandi mendorong agar Pemkot Sukabumi untuk menjamin lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) tetap bertahan.

Pasalnya, lanjut Yunus, tidak menutup kemungkinan dengan adanya ketiga proyek besar tersebut akan memicu adanya pembangunan lainya. Misalkan sektor properti ataupun perumahan yang menyisir di Kota Sukabumi."Kita tahu beberapa proyek besar akan berimbas ke kota Sukabumi, seperti adanya tol Bocimi, Double track dan bandara Sukabumi. Tentunya lahan pertanian bisa saja tergerus, makanya kita harus bisa mempertahankannya mulai dari sekarang," ujar Yunus saat ditemui diruang kerjanya, Jumat kemarin (12/7).

Meskipun kata Yunus, saat ini di Kota Sukabumi sudah memiliki Perda nonor 1 tahun 2016 tentang perlindungan LP2B. Artinya kata Yunus, pemerintah harus menjamin lahan pertanian tidak beralih fungsi menjadi kawasan-kawasan yang lain.

"Sudah jelaskan beberapa persen dari luas daerah itu harus disisihkan dengan lahan pertanian. Kebetulan saat ini kita sedang merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), nah dari aturan itu bisa menekankan kawasan pertanian di wilayah mana," katanya.

Tapi yang menjadi khawatiran saat ini, ketika lahan pertanian itu milik masyarakat bagaimana mempertahankannya. Untuk itu harus ada lahan pertanian murni yang dimiliki oleh pemerintah."Lahan masyarakat kan tidak bisa diintervensi pemerintah, kalau masyarakat ingin dijual, ya mau gimana lagi. Disini perlu ada pergantian lahan tersebut," jelasnya.

Salah satu solusinya Pemkot Sukabumi dapat menyediakan anggaran untuk membeli lahan-lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat. agar lahan pertanian itu tidak dialihfungsikan atau dijual ke investor."Sudah saatnya pemerintah membeli lahan pertanian yang sudah menjadi kawasan pertanian. Jangan sampai dibiarkan, nanti bisa habis lahan pertanian kita," tuturnya.

Solusi tersebut aku Yunus, selalu disampaikan oleh anggota DPRD lainya melalui rapat - rapat di DPRD. Namun pihak pemerintah selalu berdalih terkendala anggaran."Memang benar juga kita terbatas dnegan anggaran. Tapi bisa juga di anggarakan setiap tahunnya, sehingga tidak terlalu berat kalau disekaliguskan," pungkas Yunus. Arya

BERITA TERKAIT

Semester Pertama, Pajak Daerah Kota Sukabumi Sudah Mencapai 65,67 Persen

Semester Pertama, Pajak Daerah Kota Sukabumi Sudah Mencapai 65,67 Persen   NERACA Sukabumi - Realisasi pendapatan pajak daerah yang dikelola oleh…

Pemkot Tangerang Masukkan Pembangunan "Water Way" Dalam RPJMD

Pemkot Tangerang Masukkan Pembangunan "Water Way" Dalam RPJMD NERACA  Tangerang - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang memasukkan program pembangunan "Water Way"…

KPPU Usulkan Pemkot Makassar Buat Penyimpanan Stok Pangan

KPPU Usulkan Pemkot Makassar Buat Penyimpanan Stok Pangan   NERACA Makassar - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengusulkan kepada Pemerintah Kota…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Mantan Menteri BUMN Apresiasi Kepedulian Pertamina atas Mangrove

Jakarta-Mantan Menteri BUMN Mustafa Abubakar memberikan apresiasi kepada Pertamina terkait pelestarian lingkungan yang pernah dilakukan. Termasuk di antaranya, penanaman 90…

Sampai Akhir Juli, BPSK Kota Sukabumi Terima 14 Kasus

Sampai Akhir Juli, BPSK Kota Sukabumi Terima 14 Kasus NERACA  Sukabumi - Jumlah pengadaun konsumen yang masuk ke Badan Penyelesaian…

Pelantikan DPRD Banten 2019-2024 Pada 2 September 2019

Pelantikan DPRD Banten 2019-2024 Pada 2 September 2019   NERACA Serang - Pelantikan anggota DPRD Banten terpilih periode 2019-2024 direncanakan pada…