Pemkot Sukabumi Harus Jamin LP2B

Pemkot Sukabumi Harus Jamin LP2B

NERACA

Sukabumi - Banyaknya proyek besar yang akan berdiri di Kota Sukabumi seperti halnya tol Bocimi, Double track dan bandara Sukabumi akan berimbas ke pertumbuhan pembangunan lainya. Melihat fenomena tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi Yunus Suhandi mendorong agar Pemkot Sukabumi untuk menjamin lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) tetap bertahan.

Pasalnya, lanjut Yunus, tidak menutup kemungkinan dengan adanya ketiga proyek besar tersebut akan memicu adanya pembangunan lainya. Misalkan sektor properti ataupun perumahan yang menyisir di Kota Sukabumi."Kita tahu beberapa proyek besar akan berimbas ke kota Sukabumi, seperti adanya tol Bocimi, Double track dan bandara Sukabumi. Tentunya lahan pertanian bisa saja tergerus, makanya kita harus bisa mempertahankannya mulai dari sekarang," ujar Yunus saat ditemui diruang kerjanya, Jumat kemarin (12/7).

Meskipun kata Yunus, saat ini di Kota Sukabumi sudah memiliki Perda nonor 1 tahun 2016 tentang perlindungan LP2B. Artinya kata Yunus, pemerintah harus menjamin lahan pertanian tidak beralih fungsi menjadi kawasan-kawasan yang lain.

"Sudah jelaskan beberapa persen dari luas daerah itu harus disisihkan dengan lahan pertanian. Kebetulan saat ini kita sedang merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), nah dari aturan itu bisa menekankan kawasan pertanian di wilayah mana," katanya.

Tapi yang menjadi khawatiran saat ini, ketika lahan pertanian itu milik masyarakat bagaimana mempertahankannya. Untuk itu harus ada lahan pertanian murni yang dimiliki oleh pemerintah."Lahan masyarakat kan tidak bisa diintervensi pemerintah, kalau masyarakat ingin dijual, ya mau gimana lagi. Disini perlu ada pergantian lahan tersebut," jelasnya.

Salah satu solusinya Pemkot Sukabumi dapat menyediakan anggaran untuk membeli lahan-lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat. agar lahan pertanian itu tidak dialihfungsikan atau dijual ke investor."Sudah saatnya pemerintah membeli lahan pertanian yang sudah menjadi kawasan pertanian. Jangan sampai dibiarkan, nanti bisa habis lahan pertanian kita," tuturnya.

Solusi tersebut aku Yunus, selalu disampaikan oleh anggota DPRD lainya melalui rapat - rapat di DPRD. Namun pihak pemerintah selalu berdalih terkendala anggaran."Memang benar juga kita terbatas dnegan anggaran. Tapi bisa juga di anggarakan setiap tahunnya, sehingga tidak terlalu berat kalau disekaliguskan," pungkas Yunus. Arya

BERITA TERKAIT

Amartha Perkuat UMKM Wanita Indonesia - Hadapi Resesi Ekonomi Dunia 2020

Amartha Perkuat UMKM Wanita Indonesia Hadapi Resesi Ekonomi Dunia 2020 NERACA Jakarta - PT Amartha Mikro Fintek atau Amartha menggelar…

Puluhan Perusahaan di Banten Ajukan Penangguhan UMK 2020

Puluhan Perusahaan di Banten Ajukan Penangguhan UMK 2020   NERACA Serang - Puluhan perusahaan di Provinsi Banten seperti Kabupaten/Kota Tangerang dan…

Pemkot Sukabumi Terus Perkuat UMKM

Pemkot Sukabumi Terus Perkuat UMKM NERACA Sukabumi - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi terus berupaya optimal mendorong dan menumbuhkan para pelaku…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Mahaka Tuntas Susun Strategi dan Restrukturisasi Hadapi 2020

Jakarta-PT Mahaka Radio Integra Tbk (Perseroan) bergerak cepat menyongsong datangnya 2020. Yang paling utama dilakukan adalah menyusun strategi dengan memperkuat…

Amartha Perkuat UMKM Wanita Indonesia - Hadapi Resesi Ekonomi Dunia 2020

Amartha Perkuat UMKM Wanita Indonesia Hadapi Resesi Ekonomi Dunia 2020 NERACA Jakarta - PT Amartha Mikro Fintek atau Amartha menggelar…

Puluhan Perusahaan di Banten Ajukan Penangguhan UMK 2020

Puluhan Perusahaan di Banten Ajukan Penangguhan UMK 2020   NERACA Serang - Puluhan perusahaan di Provinsi Banten seperti Kabupaten/Kota Tangerang dan…