NERACA

Jakarta (Berita): Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit hasil perumusan RUU APBNP-P) 2012  terkait subsidi BBM yang membengkan hingga Rp178 triliun. Karena hal ini ada potensi mark-up atau pengelembungan dalam penghitungan subsidi BBM. “Kalau harga BBM naik ataupun tidak naik,  kami akan sampaikan ke KPK bahwa ada potensi korupsi. Dan meminta kepada BPK melakukan audit tatacara mekanisme penghitungan subsidi BBM,” kata Koordinator Program Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas saat menemui Fraksi PDI Perjuangan di Gedung DPR, Senayan, Kamis (29/3).

 Menurut Firdaus, pihaknya sudah melakukan konfirmasi data yang dikeluarkan pemerintah. Bahan optimis ada potensi terjadinya mark-up. “Data kami ini valid dan sudah 99% confirm. Ada sesuatu yang ditutupi pemerintah,”tambahnya

Firdaus menambahkan, jika harga BBM premium dan solar tidak naik, dalam arti tetap di harga Rp 4.500 perliter, maka total beban subsidi BBM dan LPG hanya Rp 148 triliun. Hal ini berbeda dengan versi pemerintah yang menyebut jika BBM tidak naik maka, beban subsidi BBM bisa mencapai Rp 178 triliun.

Perbedaan hitungan itu, menurut Firdaus menunjukkan indikasi mark up mencapai sekitar Rp 30 triliun. Menurutnya, berdasarkan asumsi pemerintah, kalau BBM tidak naik subsidi BBM yang menggunakan dana APBN akan jebol sampai Rp 178 triliun. Namun, lanjut Firdaus, jika dihitung secara cermat, beban subsidi hanya Rp 148 triliun. “Jadi ada selisih lebih rendah Rp 30 triliun dari asumsi  pemerintah. Pertanyaannya dari mana masalah perbedaan ini muncul,” kata Firdaus.

Firdaus mengemukakan  metode perhitungan biaya subsidi BBM pemerintah tidak transparan. “Jika harga BBM dinaikkan, total beban subsidi Rp 68 triliun, sedangkan menurut hitungan pemerintah Rp 111 triliun. Selisihnya hampir Rp 43 triliun. Kita menggunakan parameter asumsi yang sama, metode yang sama dengan pemerintah. Tetapi kenapa ada hasil perhitungannya bisa berbeda. Ini persoalan pada tidak transparan penghitungan,” imbuhnya

Sedangkan Ismayatun, anggota Fraksi PDI Perjuangan Komisi VII DPR dalam pertemuan itu menyebut data ICW ibarat tambahan energi dan peluru. "Kami merasakan penentuan harga minyak mentah Indonesia (ICP) dari hulu ke hilir ada ketidakpastian dan ini menjadi alasan pemerintah mengkambinghitamkan fluktuasi harga minyak,” imbuh Ismayatun yang juga anggota Badan Anggaran DPR itu.

Yang jelas, anggpta F-PDIP,  Theodorus Jacob Koekrits menambahkan pihak akan  menggunakan data- dan masukan ICW untuk pembahasan Rencana Kerja Pemerintah. Data ini berguna untuk mengubah cara menghitung subsidi dan landasan perundang-undangan subsidi karena selama ini dikatakan subsidi memboroskan.

“Terus terang kami dituduh menghambat pembahasan. Padahal kami menggunakan hak konstitusi kami dan ini tidak ada kalah-menang tapi untuk menjaga keputusan itu dalam koridor maka kami ikut pembahasan,”paparnya

Dijelaskan, Fraksi PDI-P tidak bisa lagi melobi fraksi-fraksi dan mereka juga tidak bisa melobi Fraksi PDI Perjuangan. Karena, dalam pembahasan di Banggar kami meminta tidak dikotomikan oposisi-koalisi karena tidak dikenal dalam konstitusi tapi kami menantang program pemerintah yang kredibel dan etis.“Saat-saat terakhir ini pun di Banggar DPR sedang ada akal-akalan pemerintah dengan mengusulkan pasal BBM tidak boleh naik, tapi kalau BBM 5 persen maka berhak menaikkan BBM. Ini yang terus kami waspadai,” ungkapnya. **cahyo