Harga BBM Naik, Ongkos Transportasi Laut Bakal Melonjak Hingga 40%

NERACA

Jakarta - Rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi mulai 1 April nanti akan berdampak terhadap sektor transportasi laut. Mengingat saat ini, BBM bersubsidi masih menjadi andalan moda transportasi angkutan laut nasional, khususnya kapal niaga nasional yang beroperasi untuk kegiatan pengangkutan bahan kebutuhan pokok, kapal penumpang, angkutan pelayaran rakyat, perintis dan penyebrangan.

Kenaikan harg BBM ini akan mengakibatkan terjadinya kenaikan ongkos angkutan barang. “Khusus di sektor angkutan niaga, kenaikan biaya angkut mencapai 10%,” ungkap Komite Tetap Perhubungan Laut Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Carmelita Hartoto di Kantor Kadin, Kamis (29/3).

Menurut dia, dengan kenaikan BBM, maka akan terjadi kenaikan tarif angkutan penumpang sebesar 10%, sedangkan tarif angkutan barang dengan kapal pelayaran rakyat diperkirakan akan naik 15%. Disusul dengan tarif angkutan penyeberangan yang akan naik 30-40%.

“Untuk mengurangi dampak yang lebih besar dari kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Kami minta pada operator pelabuhan di Indonesia agar tidak menaikkan biaya kepelabuhan, sehingga tidak menambah biaya operasional kapal yang meningkat akibat akses penaikan harga BBM bersubsidi,” terang Carmelita.

Dia juga menekankan, guna memacu percepatan akselerasi industri pelayaran nasional sesuai amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2005, meminta pemerintah mempercepat realiasasi proyek-proyek infratruktur pelabuhan, baik pembangunan baru, perbaikan akses jalan menuju pelabuhan, pendalaman alur pelayaran dan kolam, perbaikan fasilitas di atas dermaga, peningkatan alat keselamatan hingga pengembangan industri galangan.

Kompensasi Kenaikan

Sebagai Ketua Umum Asosiasi perusahaan pelayaran nasional (Indonesian National Shipsowner’s Association/INSA), Carmelita juga sudah meminta pemerintah untuk menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) BBM kapal niaga sebagai kompensasi atas kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi. "Tidak perlu BBM subsidi bagi kami. Tetapi PPN BBM bagi kami dihapus," ujarnya.

Menurut Carmelita, pemberian BBM subsidi kepada kapal niaga akan sulit direalisasikan, karena kuotanya tidak jelas dan pembagiannya tidak merata. Kondisi seperti akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat sesame perusahaan pelayaran. "Lebih baik PPN BBM 10 persen dihapus," tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Carmelita juga meminta pemerintah untuk merevisi KMK Nomor 70 Tahun 2003 yang membebani kepada perusahaan pelayaran nasional PPN sebesar 10% bagi kapal yang mengangkut barang-barang untuk dieskpor.

Sementara kapal asing dibebaskan dari PPN dalam mengangkut barang. "Ini tidak adil. Justru sebaliknya kapal domestik yang dibebaskan dari PPN 10% ketika mengangkut barang-barang untuk tujuan ekspor," tegasnya lagi.

Dia menambahkan, dengan adanya beban PPN 10%, perusahaan pelayaran nasional sulit berkembang dan bersaing dengan perusahaan pelayaran asing yang tidak dikenai PPN muatan barang eskpor. "Kami bersama dengan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan sedang membahas untuk merevisi KMK Nomor 70 Tahun 2003, agar kapal-kapal nasional dapat bersaing dalam mengangkut muatan untuk ekspor agar bisa bersaing dengan kapal asing," kata Carmelita.

Related posts