Jakarta-Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, penarikan pajak untuk perusahaan digital seperti Google, Microsoft, Facebook, dan Amazon menjadi masalah dunia. Masalah ini termasuk dirasakan Indonesia. Hal ini sudah menjadi pokok bahasan dalam pertemuan G-20 melalui Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Lembaga internasional itu nantinya menetapkan skema pengenaan pajak bagi Industri digital.

NERACA

"Itu masalah dunia. Jadi dia minta gratis juga pajaknya, tetapi dia mengambil manfaat bahwa iklan dalam negeri sehingga ini bukan saja masalah kita semua masalah dunia," ujar JK di acara Smart Business Talk 'Making Indonesia 4.0 vs Super Smart Society 5.0'  yang diselenggarakan PWI Pusat di Jakarta, Kamis (11/7).

Empat perusahaan tersebut menguasai dunia, mereka juga memiliki keuntungan yang sangat banyak. Tetapi, saat ini perusahaan digital tersebut tidak mau membayar pajak. Dia menjelaskan mereka hanya mau melaksanakan bila ada kesepakatan dunia bukan per negara. "Sebab itu dunia akan mengatur itu. Jadi bukan hanya masalah Indonesia tetapi juga masalah dunia agar mereka membayar lebih baik sesuai dengan pendapatannya," ujar Wapres.

Karena itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat ini masih mencari formula untuk menarik pajak perusahaan digital tersebut. Sri Mulyani masih membicarakan hal itu dengan negara-negara anggota G-20. "Menkeu Sri Mulyani juga masih mencari secara bersama sama anggota G20 cara agar mereka bayar pajak, karena teknologi itu lintas negara dan dunia maya bagaimana memajaki dunia maya, itu juga masalah," ujarnya.  

Sebelumnya, Sri Mulyani beberapa waktu lalu menyebut Indonesia dan beberapa negara di dunia masih kesulitan menarik pajak digital. Hal ini pun sudah menjadi pokok bahasan dalam pertemuan G-20 melalui Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Lembaga internasional itu nantinya menetapkan skema pengenaan pajak bagi Industri digital.

Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Suahasil Nazara, alasan pemerintah masih sulit mengumpulkan pajak digital seperti Google dan Facebook. Salah satunya karena model bisnis perusahaan digital beroperasi di lintas negara, sementara sistem pemajakan di seluruh dunia tidak sama.

"Hampir di setiap rapat G20 dalam beberapa tahun terakhir, sampai dengan G20 menugaskan OECD membuat studi yang akan dilaporkan segera seperti apa seharusnya konsep pemajakan ini di tingkat internasional, nanti harapan kita hasil studi ini jadi acuan," ujarnya di Jakarta, Selasa (9/7).

Pada dasarnya, pemerintah berencana menggunakan skema pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN sebesar 10 persen terhadap industri digital. Meski demikian, Indonesia belum memiliki landasan hukum untuk menerapkan itu terhadap perusahaan yang berbasis di luar negeri atau yang tidak memiliki Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

"Sekarang bayangkan kalau mau memajaki PPN atas lagu yang ada di handphone, yang harusnya memungut siapa? Ada lagu di Spotify, bayar per bulan, harusnya dalam Rp 60.000, 10 persen PPN untuk negera. Tapi sekarang Rp 60.000 yang menerima perusahaan yang di sana, yang dibayar lewat operator, jadi sekarang wajib pungutannya siapa? Nah ini sekarang yang sedang kita tangani," ujar Suahasil seperti dikutip merdeka.com.

Dengan adanya pertimbangan ini, maka jalan tengah yang harus dikaji adalah meninjau ulang Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009, terkait pengenaan pajak terhadap barang pertambahan nilai barang dan jasa. Sehingga perusahaan digital yang berada di luar negeri atau yang tidak memiliki BUT di Indonesia bisa dikenakan pajak.

"Itu belum bisa kita tentukan dia di luar negeri, jadi kalau nanti kita melakukan review peraturan perundang-undangan itu nanti yang akan kita tangani bisa dinyatakan perusahaan luar negeri sebagai wajib pungut (pajak) sehingga dia memungut dan menyetorkan ke kas negara. Ini sudah ada di lakukan di beberapa negara, yang saya tahu persis Australia," ujarnya.

Pertumbuhan Ekonomi Digital

Sementara itu, Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Hari Santosa Sungkari pernah menuturkan pertumbuhan ekonomi digital yang berkembang di Indonesia saat ini tecatat menjadi tertinggi di antara negara-negara anggota ASEAN lainnya. "Pada tahun 2015-2017 pertumbuhan dari ekonomi digital di Indonesia hampir 90%,” ujarnya di Purwokerto, belum lama ini.

Dia mengatakan, pelaku kreatif serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia paling banyak melakukan kegiatan melalui ekonomi digital.

Sementara pada tahun 2017, menurut dia, transaksi e-commerce di Indonesia mencapai US$8 miliar. Sekitar US$5 miliar transaksi perdagangan elektronik dilakukan melalui Bukalapak, Tokopedia, dan sebagainya. "Yang menarik dari US$5 miliar, transaksi seller dilakukan oleh perusahaan kecil yang dipimpin wanita," ujarnya.

Dia mengaku saat pergi ke beberapa daerah seperti Magelang, Salatiga, Bengkulu, dan sebagainya, menjumpai banyak ibu-ibu rumah tangga yang membuat kerajinan tangan maupun makanan dan produknya dijual dengan transaksi ekonomi digital. "Penting bagi kita adalah transaksi digital ini menguntungkan bangsa Indonesia. Jadi, kita nantinya seperti arahan Bapak Presiden, ekspor barang-barang Indonesia," ujar Hari.

Terkait dengan hal itu, kata dia, literasi digital penting dilakukan, salah satunya melalui kegiatan Bekraf Developer Day Purwokerto 2019 dengan mengundang semua pelaku ekonomi kreatif. Menurut dia, hal itu dilakukan karena saat sekarang banyak pelaku digital yang berada di daerah.

Lebih lanjut, Hari mengatakan bangsa Indonesia mempunyai kearifan lokal yang memiliki banyak kelebihan. "Kita punya budaya, kita punya kearifan lokal, itu kita bungkus ulang dengan kekinian menjadi ekonomi kreatif." ujarnya.

Menurut dia, ada 16 subsektor ekonomi kreatif yakni aplikasi dan pengembangan permainan, arsitektur, desain produk, fesyen, desain interior, desain komunikasi visual, film/animasi/video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni rupa, serta televisi dan radio.

Di sisi lain, industri pengolahan masih memberikan kontribusi terbesar terhadap nilai ekspor nasional. Pada periode Januari-Mei 2019, sektor manufaktur mampu mengapalkan produk-produk unggulannya hingga mencapai US$51,06 miliar atau menyumbang 74,59% pada total nilai ekspor nasional.

"Secara volume, ekspor industri manufaktur kita mengalami peningkatan 9,8% dari Januari-Mei 2019 dibanding periode yang sama tahun lalu. Selama ini industri manufaktur masih konsisten menjadi kontributor terbesar pada nilai ekspor kita," ujar Menperin Airlangga Hartarto, dalam keterangan tertulis, pekan ini.  

Menperin menyebutkan, beberapa sektor manufaktur yang berperan besar terhadap capaian ekspor pada lima bulan pertama tahun ini, di antaranya industri makanan yang menembus US$10,56 miliar, disusul industri logam dasar US$6,52 miliar, serta industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia US$ 5,38 miliar.

Sementara industri makanan menyumbang 20,69% dari total ekspor industri pengolahan pada Januari-Mei 2019. Kemudian, industri pakaian jadi menyetor nilai ekspor sekitar US$3,55 miliar serta industri kertas dan barang dari kertas US$3 miliar. bari/mohar/fba