KABUPATEN SUKABUMI

Wartawan Minta Representasi Peliputan Dibatalkan

NERACA

Sukabumi – Puluhan wartawan yang sehari-hari meliput di wilayah Kabupaten Sukabumi, lakukan aksi damai di depan Pendopo Negara Kabupaten Sukabumi, Kamis (11/7).

Kehadiran para pewarta itu, guna meminta pembatalan rancangan peraturan daerah (Raperda) Komunikasi Informasi Persandian (KIP) yang dinilai bertentangan dengan undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers.

Gunawan Yusuf, wartawan senior Kabupaten Sukabumi pada kesempatan itu mengatakan Pemkab Sukabumi berupaya menghalang-halangi wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistik.“Itu bisa kita lihat pada pasal 15 dalam raperda itu. Intinya, wartawan harus dapat izin dari Diskominfo untuk melakukan peliputan. Kalau tidak, ada sanksi. Tentu pasal 15 raperda tersebut sangat bertentangan dengan undang-undang pers,” tegas dia.

Hal senada diungkapkan Kusnawanto, wartawan koran mingguan lokal. Ia menilai, raperda itu merupakan bukti bahwa Pemkab Sukabumi alergi terhadap kritikan.“Saya sarankan, sebaiknya rekan-rekan media memboikot kegiatan Pemkab Sukabumi,” seru Ato panggilannya.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi, Herdi Somantri mengaku tidak setuju dengan raperda tersebut, dan sudah meminta direvisi.“Raperda dibuat sebelum saya menjabat. Dan saya tidak mau mengatur tugas jurnalistik, karena bukan ranah kami,” singkatnya. Ron