KLHK Hormati Gugatan Kualitas Udara Jakarta

KLHK Hormati Gugatan Kualitas Udara Jakarta

NERACA

Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menghormati gugatan yang dilayangkan Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibu Kota) atas kian buruknya kualitas udara Jakarta.

"Soal gugatan, saya jujur belum terima. Tetapi, saya sudah dengar. Kami sangat menghormati gugatan itu," kata Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Karliansyah, di Jakarta, dikutip dari Antara, kemarin.

Apalagi, kata dia, dalam UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terutama Pasal 91 sudah menjamin. Artinya, masyarakat berhak menggugat kalau hak-haknya tidak terpenuhi dan pihaknya akan segera memberikan respons atau jawaban atas gugatan tersebut.

Yang jelas, kata dia, sejauh ini KLHK sudah melakukan beberapa upaya perbaikan kualitas udara, misalnya dari regulasi dengan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41/1999, termasuk revisi nilai baku mutu udara ambien nasional. Kemudian, penerapan baku mutu emisi pembangkit listrik thermal melalui Peraturan Menteri KLHK Nomor 15/2019 yang memperketat antara 50-73 persen.

Upaya perbaikan kualitas udara, kata dia, dilakukan pula dengan edukasi dan kampanye "green lifestyle" dan kewajiban uji emisi bagi kendaraan umum dan pribadi."Kami juga mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan transportasi massal berbahan bakar ramah lingkungan dan mengembangkan 'car free day'," kata Karliansyah.

Sebelumnya, sejumlah individu yang tergabung dalam Ibu Kota resmi melayangkan gugatan warga negara ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (4/7) guna menuntut hak untuk menikmati udara bersih.

Gugatan ditujukan kepada tujuh tergugat, yakni Presiden, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten.

Penyampaian gugatan itu melibatkan lintas profesi, mulai dari pengojek, mahasiswa, peneliti, dosen, pengusaha, hingga advokat."Kami menggugat pemerintah terkait hal-hal yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran udara," ujar Juru Kampanye Energi Greenpeace Indonesia Bondan Andriyanu.

Adanya kerusakan dan pencemaran udara, menurut Bondan, dikarenakan baku mutu udara ambien yang ada sekarang di Indonesia belum terlalu ketat."Standar yang ada sekarang tidak bisa melindungi masyarakat dari polusi udara. Kadang indikator menunjuk sedang, tapi polusi udaranya tinggi. Kita belajar dari kejadian di Jambi waktu kebakaran hutan," kata Bondan menjelaskan.

Langkah konkret yang diharapkan Bondan dalam waktu dekat dengan adanya gugatan ini adalah pemerintah dapat membangun alat pemantau udara yang banyak di berbagai titik, lalu diumumkan ke publik setiap hari."Nah, dengan alat pantau kemudian dibikin kajian risetnya akan ketahuan tuh sumbernya dari mana saja," ujar Bondan.

Jokowi terdaftar beserta enam tergugat lainnya, karena dianggap bertanggung jawab menyediakan udara bersih di Jakarta. Selain Jokowi, ada pula nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Terdapat pula nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim turut serta dalam daftar tergugat tersebut.

Menurut Pengacara Publik LBH Jakarta Nelson Simamora, gugatan tersebut dilakukan agar pemerintah mengeluarkan kebijakan yang merujuk sumber permasalahan yang menyebabkan udara tidak bersih."Harusnya ada kebijakan merujuk ke sumber pencemaran udara, selama ini kan kita terus berdebat soal sumbernya dari transportasi atau sumbernya dari industri, tapi lagi-lagi datanya tidak ada. Harusnya ada datanya," ujar Nelson. Ant

BERITA TERKAIT

Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Pembakar Lahan Telah Dilakukan - Konsesi Restorasi Ekosistem WWF Disegel

Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Pembakar Lahan Telah Dilakukan Konsesi Restorasi Ekosistem WWF Disegel NERACA Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan…

Pentingnya UU SDA untuk Jaminan Penyediaan Air Bagi Masyarakat

Pentingnya UU SDA untuk Jaminan Penyediaan Air Bagi Masyarakat NERACA Jakarta - Hanya tinggal selangkah lagi, pengesahan Rancangan Undang-Undang Sumber…

Komisi VI Ajukan RUU Perkoperasian ke Sidang Paripurna

Komisi VI Ajukan RUU Perkoperasian ke Sidang Paripurna NERACA Jakarta - Komisi VI DPR RI memutuskan untuk menerima dan melanjutkan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Presiden Jokowi Tetap Ingin KPK Berperan Sentral

Presiden Jokowi Tetap Ingin KPK Berperan Sentral   NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo mengaku tetap ingin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)…

Komitmen Pemda Cegah Korupsi di Papua Barat Dinilai Rendah

Komitmen Pemda Cegah Korupsi di Papua Barat Dinilai Rendah   NERACA Manokwari - Komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pencegahan tindak…

Anggota DPR Kritisi Rencana Revisi PP PSTE

Anggota DPR Kritisi Rencana Revisi PP PSTE   NERACA Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mengkritisi rencana pemerintah yang…