Pembangunan Daerah Jangan Bergantung Dana Transfer APBN

NERACA

Jakarta - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo menginginkan pembangunan dan pemerataan wilayah di daerah bisa menggunakan instrumen pembiayaan dari BUMN maupun swasta dan tidak hanya bergantung dari dana transfer APBN. "Pendapatan daerah yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur masih sangat bergantung dari dana transfer yang terlihat dari dana transfer pada 2019 sebesar Rp826,77 triliun atau 38 persen dari APBN," kata Mardiasmo dalam pernyataan di Jakarta, Kamis (11/7).

Hal tersebut diungkapkan Mardiasmo dalam acara lokakarya mencari pola sinergi pengembangan pembangunan daerah bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dari 90 perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda) serta BUMN. Mardiasmo mengatakan ketergantungan dari sumber APBN membuat pembangunan di daerah masih terbatas dan pertumbuhan ekonomi masih terpusat di Jawa, sehingga pemerataan wilayah di seluruh Indonesia belum terbangun seluruhnya.

"Dengan ketergantungan daerah atas dana transfer dari pemerintah pusat, maka dapat kita ketahui bahwa dalam memaksimalkan pembangunan dan pemerataan pertumbuhan di wilayah RI, tidak akan cukup jika kita hanya menggunakan APBN dan APBD," ujarnya. Oleh karena itu, menurut Mardiasmo, instrumen pembiayaan lain berupa investasi dari BUMN maupun swasta sangat diperlukan sebagai penopang untuk pembiayaan proyek-proyek prioritas infrastruktur unggulan, terutama di daerah.

"Seluruh pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, swasta, maupun pihak-pihak lain perlu bersinergi dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pembiayaan tersebut," katanya. Selama ini, pemerintah menjalankan kebijakan kerja sama pendanaan yang tidak hanya berasal dari APBN atau APBD yaitu dari pinjaman daerah, penerusan pinjaman dari luar negeri kepada Pemda dan BUMN, Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA) serta kredit ultra mikro.

Kerja sama investasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta di berbagai proyek juga telah dilakukan di antaranya untuk pembangunan Bandara Kertajati, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan, dan pemberdayaan masyarakat kecil melalui pemberian Pembiayaan Ultra Mikro (Umi). Dengan kondisi ini, pemerintah mengharapkan adanya kerja sama investasi yang makin meningkat untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi agar tercipta peningkatan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat serta pengembangan usaha mikro di daerah.

Pemerintah juga akan menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah yang dapat menjadi payung hukum atas inovasi dan kerja sama pemerintah daerah, pemerintah pusat, BUMN, dan pihak swasta. Melalui inovasi dan skema investasi baru yang diatur dalam revisi PP tersebut maka akan dapat tercipta pembangunan infrastruktur di daerah yang selama ini belum terjangkau melalui skema investasi konvensional seperti APBN maupun APBD.

BERITA TERKAIT

Bikin Surat Palsu, Mafia Tanah Ditangkap Polisi

  NERACA Jakarta – Subdit 2 Harta dan Benda (Harda) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya kembali menangkap…

Sempat Tak Lolos, Puluhan Calon Anggota BPK akan Diuji Fit And Proper Test

    NERACA Jakarta - Rapat pleno Komisi XI DPR yang membahas pemilihan calon anggora Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berlangsung…

Chakra Jawara Targetkan Jual 60 Unit Truk - Pameran Indonesia Energy & Engineering Show 2019

      NERACA   Jakarta – Ajang Pameran Indonesia’s Energy & Engineering Show 2019 dijadikan sebagai langkah bagi distributor…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Profauna Apresiasi Penyelamatan Hius Paus Di Sekitar PLTU Paiton

    NERACA   Jakarta - Protection of Forest and Fauna (Profauna) mengapresiasi upaya pembebasan “Paitonah”, hiu paus yang berhasil…

Bikin Surat Palsu, Mafia Tanah Ditangkap Polisi

  NERACA Jakarta – Subdit 2 Harta dan Benda (Harda) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya kembali menangkap…

Sempat Tak Lolos, Puluhan Calon Anggota BPK akan Diuji Fit And Proper Test

    NERACA Jakarta - Rapat pleno Komisi XI DPR yang membahas pemilihan calon anggora Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berlangsung…