Oleh: Zainal C. Airlangga

Dalam banyak kasus, anak muda kerap kesulitan mendapat tempat dalam jabatan politik apalagi untuk pos sekelas menteri. Kondisi itu bisa saja berubah melalui wacana Jokowi untuk kabinet barunya nanti yang akan melibatkan anak muda.

Jokowi mengatakan kabinet ke depan memerlukan orang-orang yang dinamis, fleksibel dan mampu mengikuti perubahan zaman uang sangat cepat.

"Bisa saja ada menteri umur 20-25 tahun. Tapi, dia harus mengerti manajerial, manajemen, mampu mengeksekusi program yang ada. Umur 30-an juga akan banyak," kata Jokowi seperti dikutip dari Harian Kompas Edisi Selasa (2/7/2019).

Barangkali, pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia, Syed Saddiq, beberapa waktu lalu memberi kesan tersendiri bagi mantan Walikota Solo itu sehingga muncul wacana untuk memberikan jatah menteri kepada anak muda di tengah penantian pembentukan kabinet baru “Kabinet Kerja Jilid II”. Saat ditunjuk sebagai menteri, Saddiq baru berusia 25 tahun, usia yang sangat belia untuk ukuran pejabat setingkat menteri.

Syed Saddiq di Malaysia bukan satu-satunya contoh anak muda di bawah 30 tahun diberikan posisi menteri dalam sebuah kabinet. Sebenarnya, ada banyak contoh lain di dunia yang menggambarkan tren tersebut. Sosok yang paling fenomenal boleh jadi adalah Shamma Al Mazrui di Uni Emirat Arab. Ia menjadi Menteri Urusan Kepemudaan negara tersebut di usia 22 tahun dan menjadi menteri termuda yang ada di dunia.

Tak hanya itu, kabinet Justin Trudeau di Kanada juga dikenal karena memberi kesempatan kepada banyak anak muda. Sosok yang paling muda dalam kabinet tersebut adalah Karina Gould yang menjadi Menteri Institusi Demokrasi Kanada saat berusia 29 tahun.

Arief Rosyid, juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf percaya menteri dari kalangan milenial di kabinet mendatang bukan sekadar wacana. Menurut Arief anak muda perlu diberi kesempatan berperan dalam proses pengambilan kebijakan. Ini penting agar mereka tidak melulu menjadi objek tapi juga subjek yang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri.

Semenatra Ekonom sekaligus Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah Redjalam berpendapat, ide penarikan milenial menjadi menteri atau petinggi negara di bawah Jokowi merupakan sebuah rencana baik. Namun, menurutnya, kesempatan bagai muda-milenial hanya cocok diberikan untuk dua posisi jabatan menteri saja, yakni Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) serta Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf).

“Di luar kedua jabatan itu, milenial dianggap belum terlalu berkompeten untuk mendudukinya. Sebab, posisi menteri memiliki tanggung jawab besar yang harus disertai dengan pengalaman, khususnya di bidang ekonomi,” ujar Piter.

Jangan Sekadar Muda

Perkara usia dan politik sebenarnya sudah diperdebatkan sejak dahulu kala. Usia kerap dianggap sebagai salah satu faktor yang menentukan kelayakan seseorang menduduki suatu jabatan politik karena terkait dengan kematangan pengalaman dan juga pengambilan keputusan.

Di era Romawi Kuno, Marcus Tullius Cicero menganggap bahwa orang tua lebih layak untuk menduduki jabatan dalam politik. Ia menganggap bahwa orang yang lebih tua memiliki pengalaman lebih banyak ketimbang mereka yang muda.

Meski demikian, tak semua pihak sepakat dengan pandangan Cicero tersebut. Niccolo Machiavelli misalnya cenderung tidak mempersoalkan perkara batasan usia dalam jabatan politik. Meritokrasi dianggap menjadi hal yang lebih penting bagi pemikir asal Italia ini.

Bagaimanapun, perkara meritokrasi seperti yang diungkapkan oleh Macchiavelli merupakan hal yang lebih utama. Siapapun yang memang memiliki kompetensi terbaik, idealnya dapat dipilih untuk menjalankan berbagai kebijakan penting di negeri ini. Jika anak-anak muda yang menjadi menteri Jokowi nanti memenuhi perkara meritokrasi ini, maka berbagai harapan yang diidamkan boleh jadi akan terwujud.

Di zaman Presiden Soekarno, kabinet bahkan pernah dijabat oleh anak muda. Salah satunya, Wikana. Wikana adalah seorang politisi sekaligus tokoh pemuda yang menculik Soekarno dalam peristiwa Rengasdengklok. Wikana mulai menjabat menjadi Menteri Negara Urusan Pemuda di masa Orde Lama saat usianya sekitar 32 tahun. Ia menjabat dari tanggal 19 Juni 1946 hingga 29 Januari 1948.

Setelah itu, Wikana digantikan oleh Soepeno yang juga berumur 32 tahun. Soepeno adalah tokoh muda pergerakan sekaligus ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat.

Di masa Pesiden Soeharto (Orde Baru) lebih banyak lagi menteri berusia muda yang duduk di Kabinet Pembangunan. Di antaranya, Mendikbud Manshuri Shaleh (39), Menteri Perumahan Rakyat Cosmas Batubara (38), Menristek B.J. Habibie (43), Menhub Frans Seda (42), Menperin A.M. Jusuf Amin (40), Menhub Emil Salim (43), Menkeu Ali Wardana (45), Menpora Abdul Gafur (39), hingga Menteri Pertambangan Soemantri Brodjonegoro (42).

Tentu saja Presiden Soeharto memilih mereka sebagai menteri tidak semata-mata karena usia yang muda, tetapi lebih pada prestasi dan keahliannya. Terbuki, nama-nama menteri muda tersebut belakangan tercatat sebagai tokoh-tokoh legendaris di bidangnya.

Sebab itu, wacana menteri muda yang dilontarkan Jokowi idealnya tidak bisa asal muda saja. Ada perkara kompetensi yang harus dipenuhi, juga kematangan individu guna menjalankan tugas menteri yang tentu saja mahaberat. Di titik, Jokowi harus benar-benar selektif: meritokrasi perlu dikedepankan ketimbang pertimbangan politis, apalagi sekadar gimmick.

Di beberapa negara, memang sedang trend anak muda masuk kabinet. Penunjukan mereka selain karena berasal dari kalangan ahli di bidangnya, juga ditopang oleh kepemimpinan yang kuat dan mapan.

Di Indonesia dengan watak politik yang belum matang (seperti bercokolnya para bandar politik, titah oligarki, dan feodal) dan kepemimpinan yang 'tersandera' oleh berbagai kepentingan politik, tampaknya kehadiran anak muda di kabinet akan menemui jalan terjal. Mereka, bisa dihambat oleh ambisi elite partai koalisi atau  barangkali sebatas simbol dan 'etalase' kabinet belaka: dianggap 'memberdayakan' kaum muda. (www.nusantara.news)