UU Pertanahan Jangan Jadi Penghambat Iklim Usaha dan Investasi - Ketua Umum KADIN

UU Pertanahan Jangan Jadi Penghambat Iklim Usaha dan Investasi

Ketua Umum KADIN

NERACA

Jakarta - Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pertanahan yang nantinya akan menjadi Undang-undang, tidak boleh menjadi penghambat gerak dunia usaha dan iklim investasi asing di Tanah Air. Sebab ada beberapa pasal yang krusial yang berpotensi menjadi penghambat, apalagi jika sudah diundangkan, akan mengikat semua. Padahal Presiden Jokowi sudah berkali-kali mengingatkan agar investasi ke dalam negeri dipermudah dan berbagai penghalang baik regulasi dan birokrasi harus dipangkas.

“Kami dari KADIN meminta DPR-Pemerintah yang tengah membahas RUU Pertanahan ini untuk mengundang kami sebagai organisasi yang menaungi berbagai asosiasi pengusaha dan menyuarakan kepentingan pengusaha. Sinkronisasi antara regulasi dan dunia usaha sangat penting. Jangan sampai apa yang diinginkan UU tersebut bertabrakan dengan realitas dunia usaha,” papar Ketua umum Kamar Dagangdan Industri Indonesia (KADIN), Rosan P Roselani ketika dimintai tanggapanya atas proses pembahasan RUU Pertanahan tersebut, Rabu (10/7).

Dalam pandangan Rosan, RUU Pertanahan ini sangat penting mengingat regulasi itu menyangkut berbagai aspek, dan bersinggungan langsung dengan kalangan dunia usaha. Karena itu ada sekitar 9 asosiasi seperti Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Asosiasi Kawasan Khusus (KEK), asosiasi pertambangan dan sebagainya yang menulis surat ke KADIN dan memberikan berbagai masukan mengenai RUU Pertanahan tersebut.

“Karena itu secara resmi Kadin telah mengirim surat kepada Ketua DPR RI yang isinya meminta kepada Komisi II DPR RI yang membahas RUU Pertanahan ini untuk dapat menerima masukan dari KADIN secara langsung sehingga kami bisa menjelaskan dari sisi dan perspektif KADIN,” ujar Rosan.

Dalam surat tertanggal 4 Juli 2019 tersebut KADIN juga memohon kepada Presiden Joko Widodo untuk menunda pengesahan RUU Pertanahan ini mengingat RUU tersebut perlu dibahas secara mendalam dan perlu mendapat masukan-masukan langsung dari kalangan dunia usaha/KADIN.“Jadi pokok-pokok pikiran KADIN untuk RUU Pertanahan ini sangat penting,” katanya.

Jangan Reduksi Iklim Usaha

Lebih lanjut Rosan mengatakan, kita harus melihat ke depan, bagaimana dunia usah bisa berkembang maju seperti harapan Presiden dan tentunya harapan kita semua. Oleh karena itu jangan sampai membuat aturan/UU yang memberatkan kalangan dunia usaha.

“Pada aturan tertentu draft RUU ini malah memeprkecil ketentuan kawasan, karena mungkin belum mendapat masukan-masukan yang komprehensif dari kalangan dunia usaha,” tambahnya.

Rosan menekankan sebuah UU dalam kaitan ini pembahasan RUU Pertanahan nantinya malah mereduksi perkembangan dunia usah di Indonesia yang ingin menarik investasi asing lebih besar. Mengapa? Karena banyak pagar penghalang.“Jika penghalang atau hambatan berasal dari UU itu celaka. Selama ini ada anggapan birokasi ikut menghambat dan pemerintah sudah bertekad memangkas berbagai aturan penghalang, lalu kini akan muncul UU yang berpotensi menghambat. Nah, karena itu pembahasan RUU Pertanahan ini jangan tergesa-gesa dan perlu masukan langsung dari pihak yang sangat terkait, termasuk dari KADIN,” tambah Rosan. Mohar/Iwan

BERITA TERKAIT

Tumpak Hatorangan: Izin Dewas KPK Adalah Informasi Rahasia

Tumpak Hatorangan: Izin Dewas KPK Adalah Informasi Rahasia   NERACA Jakarta - Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Tumpak…

Ombudsman Minta Instansi Terkait Tindak Lanjuti Temuan Sidak

Ombudsman Minta Instansi Terkait Tindak Lanjuti Temuan Sidak NERACA Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia meminta seluruh instansi terkait menindaklanjuti hasil…

DPD RI Kritisi UU Pilkada, Minta Perhatikan Kekhususan Daerah

DPD RI Kritisi UU Pilkada, Minta Perhatikan Kekhususan Daerah   NERACA Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengkritisi…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Ahli Pertanyakan Kerugian Mahasiswa Gugat Aturan Nyalakan Lampu Motor

Ahli Pertanyakan Kerugian Mahasiswa Gugat Aturan Nyalakan Lampu Motor   NERACA Jakarta - Ahli hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas…

Pembentukan Dewan Keamanan Nasional Diminta Transparan

Pembentukan Dewan Keamanan Nasional Diminta Transparan   NERACA Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan meminta pemerintah transparan dan terbuka…

Bukti Jaksa Agung Burhanuddin Halalkan Kriminalisasi Jaksa - Sebut Kasus Chuck Sebagai Prestasi

Bukti Jaksa Agung Burhanuddin Halalkan Kriminalisasi Jaksa Sebut Kasus Chuck Sebagai Prestasi NERACA Jakarta - Jaksa Agung ST Burhanuddin tampaknya…