Penerapan Cukai Plastik Akan Berdampak Buruk Bagi Perekonomian

Penerapan Cukai Plastik Akan Berdampak Buruk Bagi Perekonomian

NERACA

Jakarta - Guru Besar Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof. Akbar Tahir mengatakan masalah sampah plastik yang kita hadapi saat ini merupakan kegagalan kita dalam mengelola sampah plastik tersebut. Karena tidak ada yang salah dengan plastik. Plastik adalah anugerah bagi umat manusia. Namun bila salah kelola akan menjadi bencana.

“Jadi untuk mengendalikan plastik, bukan pelarangan atau penerapan cukai yang saat ini sedang direncanakan pemerintah. Pasalnya penerapan cukai kantong plastik akan menyebabkan, antara lain, tambahan pengeluaran bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini akan berimbas pada kemampuan atau daya beli kelompok masyarakat miskin yang jumlahnya masih sangat banyak di RI,” ungkap Prof Akbar di Jakarta, Selasa (9/7).

Lebih lanjut Guru Besar Unhas ini mengungkap dengan pengenaan cukai 100%, harga kantong plastik akan meningkat 2 kali lipat. Dengan demikian akan terjadi penurunan penggunaan, yang sekaligus akan berdampak pada mata rante produksi yang jelas akan merugikan industri plastik di Indonesia, dengan Jumlah besar tenaga kerja yang terlibat.

“Perlu dipertimbangkan upaya lintas Kementerian/Lembaga untuk perbaikan sistem pengelolaan sampah guna meningkatkan penemuan kembali sampah plastik dari lingkungan (plastic waste recovery) yang masuk dalam mata rantai produksi sebagai bentuk nyata dukungan terhadap 'Circular Economy menuju RI yang lebih bersih dari sampah plastik,” kata Prof Akbar.

Menurutnya paling penting adalah kolaborasi antara para pihak dalam pelaksanaan plastic waste clean-up yang sebagian hasilnya harus masuk proses daur ulang. Program penyadaran masyarakat tentang dampak sampah plastik harus secara terencana dilakukan, dan harus terus dilakukan dan bukan merupakan program jangka pendek dan terkesan pencitraan saja.

Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) berharap pemerintah membatalkan rencana untuk mengenakan cukai plastik. Sebab, plastik dinilai bukan barang yang berbahaya sehingga perlu dibatasi konsumsinya.

Ketua Industri Olefin dan Polyolefin Inaplas, Edi Rivai mengatakan, meski telah menjadi sampah, plastik masih memiliki nilai jika dikelola dengan baik. Berbeda dengan alkohol dan rokok memiliki dampak negatif terhadap kesehatan.

"Ini bukan barang yang berbahaya, tidak beracun. Tetapi sampah plastik ini punya nilai, bisa jadi energi. Kalau alkohol, rokok kan itu jelas terkait sisi kesehatan. Kalau ini kan masalah pengelolaan, kenapa yang disalahkan material plastiknya. Pengelolaannya yang diperbaiki," ujar Edi.

Selain itu, lanjut Edi, pengenaan cukai pada plastik akan berdampak luas, bukan hanya terhadap industri tetapi juga masyarakat. Sebab plastik merupakan barang yang sehari-hari digunakan oleh masyarakat.

"Malah akan menjadi beban industri, beban masyarakat, akan naiknya inflasi. Kalau kita lihat lebih banyak jeleknya dari pada kebaikannya. Karena itu seharusnya pemerintah sudah berpikir selama 2-3 tahun ini, sudah bisa memahami itu, makanya mereka masih menunda," jelas dia.

Edi berharap pemerintah mengerti jika pengenaan cukai bukan solusi untuk mengurangi sampah plastik dan meningkatkan penerimaan negara. Untuk mengendalikan sampah bisa dilakukan dengan konsep pengelolaan yang lebih baik dan memberikan nilai tambah.

"Kita tetap menolak wacana cukai plastik tersebut, karena cukai ini tidak menjadi solusi. ‎Kita harapkan ke depan pemerintah lebih sadar bahwa sampah plastik itu adalah peluang, bukan seperti konsep cukai yang merusak lingkungan. Jadi cara berpikirnya baik dari masyarakat, pemerintah harus bergandengan tangan untuk menyelesaikan ini," tandas dia. Mohar/Iwan

BERITA TERKAIT

Menggeliatkan Roda Perekonomian Lewat Pemerataan Sinyal

Di era digital saat ini, semua pelayanan sudah bisa dilakukan melalui smartphone, mulai dari urusan pekerjaan kantor, bayar cicilan dengan…

Kemendagri Dorong Penegakkan Hukum Bagi Kepala Daerah dan ASN Pelaku Korupsi

  NERACA   Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga kini terus mendorong Penegakkan Hukum Bagi Kepala Daerah dan ASN…

Penerbitan Ingub Penerapan Ganjil Genap Setelah Fase Sosialisasi

  NERACA Jakarta - Pemprov DKI Jakarta akan menerbitkan Instruksi Gubernur soal kebijakan pembatasan kendaraan bermotor dengan plat nomor yang…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Ridwan Kamil Sampaikan Capaian Pembangunan Jabar di HUT ke-74 RI

Ridwan Kamil Sampaikan Capaian Pembangunan Jabar di HUT ke-74 RI   NERACA Bandung - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menyampaikan…

Gubernur Sumsel: Pemberian Beras untuk ASN Ditiru Provinsi Lain

Gubernur Sumsel: Pemberian Beras untuk ASN Ditiru Provinsi Lain   NERACA Palembang - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru mengatakan, pemberian…

Semester Pertama, Pajak Daerah Kota Sukabumi Sudah Mencapai 65,67 Persen

Semester Pertama, Pajak Daerah Kota Sukabumi Sudah Mencapai 65,67 Persen   NERACA Sukabumi - Realisasi pendapatan pajak daerah yang dikelola oleh…