Tunda Pengesahan RUU Pertanahan

NERACA 

Jakarta - Sebuah Undang-undang memiliki fungsi dan peran sangat penting dan mengatur seluruh aspek yang tercakup di dalamnya, terkait dengan itu, Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan yang kini masih dibahas di DPR RI perlu lebih mendalam lagi dibahas karena menyangkut kepentingan banyak sektor sumber daya alam, seperti hutan, tambang dan sebagainya dan bukan hanya masalah tanah semata.

“Mengingat pentingnya UU Pertanahan tersebut, maka sebaiknya pembahasan RUU Pertanahan dilanjutkan pada periode DPR selanjutnya. Saat ini pun pembahasna tidak efektif karena banyak anggota DPR yang tidak konsentrasi lagi,” ujar Guru Besar Institut Pertanian (IPB) Bogor, Hariadi Kartodihardjo, ketika dimintai tanggapannya atas RUU Pertanahan ini, Selasa (9/7).

Hariadi menjelaskan, pembahasan RUU Pertanahan jangan tergesa-gesa dangan waktu yang terbatas, mengingat urgensi kepentingan UU tersebut.“Menurut pandangan saya, lebih baik dimatangkan dan diselesaikan secara holistik diperiode mendatang. UU ini nantinya harus mampu mengisi kekosongan atau kelemahan yang ada dalam UU Pokok Agraria tahun 1960,” jelas dia.

Mengenai pandangan keseluruhan atas RUU Pertanahan ini, Hariadi menilai, RUU Pertanahan terkesan lebih membangun penguatan lingkup kewenangan kementerian yang membidangi pertanahan dan tata ruang daripada menjawab kebutuhan sebuah beleid menyeluruh yang mengatur tanah seperti diharapkan dalam naskah akademik rancangan ini, yakni meminimalkan ketidak-sinkronan undang-undang sektoral terkait bidang pertanahan maupun menegaskan berbagai penafsiran yang telah menyimpang dari falsafah dan prinsip dasar Undang-Undang Pokok Agraria.

Lebih lanjut Hariadi menjelaskan dalam dokumen naskah akademik RUU Pertanahan tanggal 17 Oktober 2017, yang dimaksud melengkapi dan menyempurnakan Undang-Undang Agraria adalah menguatkan isinya karena kemunculan aturan itu dulu tidak bisa melengkapi ketentuan pokok mengenai sumber daya alam lain selain tanah, sampai kemudian lahir undang-undang sektoral seperti Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Pertambangan, Undang-Undang Sumber Daya Air, yang semuanya berbasis lahan.

Akibat kondisi itu, Undang-Undang Pokok Agraria tidak bisa menjadi “payung” atau platform bagi pengelolaan sumber daya alam selain tanah. Bukan hanya itu, tumbuhnya berbagai undang-undang sektoral mengakibatkan Undang-Undang Pokok Agraria terdegradasi dan menyimpang dari tujuan awalnya sebagai lex generalis bagi landasan kerja semua sektor berbasis sumber daya alam.

“Dalam praktiknya, antara Undang-Undang Pokok Agraria dengan berbagai undang-undang sektoral itu punya, setidaknya, enam perbedaan semangat, falsafah maupun prinsip-prinsip yang berkaitan dengan orientasi, keberpihakan, pengelolaan dan implementasinya, perlindungan hak asasi manusia, pengaturan good governance, hubungan orang dan sumberdaya alam hingga hubungan antara negara dan sumberdaya alam. Hal itu menjadi penyebab undang-undang sektoral tidak sinkron, yang kemudian mendasari lahirnya Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam,” papar Hariadi.

Belum Penuhi Harapan

Hariadi memaparkan, Ketetapan MPR itu menentukan arah kebijakan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam dengan, antara lain, kajian ulang terhadap berbagai peraturan yang berkaitan dengan dua soal itu. Dengan demikian, penyempurnaan Undang-Undang Pokok Agraria dibuat untuk sinkronisasi kebijakan antar sektor yang terkait dengan pertanahan. Selain itu juga untuk melengkapi dan menegaskan berbagai penafsiran yang menyimpang, seperti enam perbedaan semangat, falsafah, dan prinsip-prinsip dasar yang telah digariskan oleh undang-undang itu seperti disebut di atas.

Draft RUU Pertanahan tampak belum memenuhi harapan itu. Dalam draft, hak pengelolaan menjadi kewenangan negara dengan turunan instansi pemerintah, pemerintah daerah, bank tanah atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara/Daerah. Mereka punya kewenangan menyusun rencana peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, menggunakan dan memanfaatkannya, memanfaatkan bagian tanah sebagai hak pengelolaan untuk dikerjasamakan dengan pihak lain, serta menentukan tarif dan menerima uang pemasukan dari pihak ketiga.

Instansi pemerintah wajib mendaftarkan bidang tanah dan kawasan ke dalam sistem pendaftaran tanah nasional untuk kemudian mendapatkan hak atas tanah atau hak pengelolaan. Namun, terselipnya kata “kawasan” di sana membuatnya tak lagi sesuai dengan hak pengelolaan yang dalam rancangan ini hanya untuk obyek tanah tanpa obyek kawasan. Dalam pasal ini dimunculkan istilah “tanah hak pengelolaan” yang bisa diberikan berbagai jenis hak di atasnya.

Terlepas dari inkonsistensi itu, dalam rancangan ini tidak diketahui persoalan pertanahan apa yang hendak diatasi dengan adanya hak pengelolaan itu. Sebab bentuk integrasi izin/konsesi yang selama ini diperlukan melalui sistem pemetaan nasional dan sistem pendaftaran tanah nasional telah ditetapkan melalui dua pasal lain—pasal 64 dan 66.

Dalam pasal 64 ayat (1) tertera bahwa semua izin/konsesi di kawasan hutan, pertambangan, pesisir dan pulau-pulau kecil, juga wilayah tanah masyarakat hukum adat diintegrasikan ke dalam “Sistem Pemetaan Nasional”. Sementara ayat (2) menyebut bahwa data izin/konsesi yang telah beroperasi disampaikan kepada kementerian yang mengurusi pertanahan dan tata ruang paling lama satu tahun setelah UU Pertanahan disahkan. Adapun pasal 66 mengatur bahwa bidang tanah dan kawasan wajib didaftarkan ke dalam “Sistem Pendaftaran Tanah Nasional”, setelah itu diberi hak atas tanah atau hak pengelolaan berdasarkan permohonan kementerian/lembaga negara.

Adanya sistem pemetaan dan sistem pendaftaran tanah secara nasional itu sangat baik, namun integrasinya seharusnya tak hanya menyatukan aspek pertanahan saja, tapi menghubungkannya dengan kebutuhan publik lain, seperti keterbukaan informasi, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta pengendalian pemanfaatan sumber daya alam dalam lingkup ekoregion seperti diatur pasal 5 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Maka, integrasi informasi izin/konsesi berbagai sektor tersebut semestinya bersifat resiprokal: semua kementerian dan lembaga memberi dan menerima semua informasi izin atau konsesi, kemudian ada kementerian lain yang mengolahnya untuk lingkup ekoregion. Untuk itu, lembaga seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau kementerian koordinator idealnya menjadi integrator yang menyatukan sistem perencanaan dan pengendalian berdasarkan informasi tersebut. Dengan demikian, sistem ini bisa menjadi “jembatan” atas hilangnya semangat, falsafah maupun prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam itu. Mohar/Iwan