Regulasi Perizinan Jadi Penghambat Pertumbuhan Ekonomi

NERACA

Jakarta – Panjangnya proses perizinan hingga regulasi, dituding menjadi penyebab lambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pasalnya, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini tidak akan melebihi dari 5,3% sejalan dengan regulasi perizinan yang masih menghambat.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoromengatakan bahwa angka tersebut merupakan hasil dari kajian dengan mempertimbangkan pemerintah berhasil melakukan semua upaya untuk mengatasi sejumlah hambatan, terutama di investasi dan ekspor impor.”Kenapa itu diangkat karena kami melakukan kajian di mana tahun 2019 ini ternyata tingkat pertumbuhan optimal kita maksimal, kalau kita melakukan segala sesuatunya secara 100% itu hanya 5,3%. Jadi sulit sekali untuk tumbuh di atas 5,3%," ujarnya usai sidang kaabinet paripurna di Istana Bogor, kemarin (8/7).

Dari sekian regulasi yang ada, regulasi terkait dengan investasi dan kepabean diakuinya menjadi penghambat pertumbuhan ekspor dan investasi di Tanah Air. Dia mencontohkan, urusan administrasi dan kepabeanan ekspor memakan waktu hingga 4,5 hari. Padahal, untuk urusan yang sama di Singapura hanya memakan waktu setengah hari dan 2 hari di Vietnam dan Malaysia.

Hal yang sama juga terjadi pada lama hari untuk memulai investasi di Indonesia yang memakan waktu rata-rata 19 hari."Selain itu ternyata biaya untuk memulai investasi di Indonesia pun lebih tinggi dibandingkan biaya memulai investasi di negara-negara tetangga," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sempat menyinggung mengenai strategi peningkatan investasi yang bergantung pada simplifikasi birokrasi perizinan."Tapi kejadian yang ada di lapangan tidak seperti itu. Dari Kementerian Kehutanan misalnya, masih lama. Ini urusan lahan. Nanti Pak Wapres cerita mengenai petrokimia yang kita perlukan tapi berhenti setahun lebih gara-gara berkaitan dengan lahan. Urusan kecil tapi ya ini menghambat," jelas Jokowi.

Presiden Jokowi juga mengingatkan sejumlah pekerjaan pemerintah pada 2019 yang masih harus diselesaikan. Isu pertama yang disorot Jokowi adalah penurunan ekspor sebesar 8,6% dalam periode Januari—Mei 2019 dan penurunan impor 9,2% dalam periode yang sama. Seperti diketahui, neraca perdagangan Indonesia defisit US$2,14 miliar.

Dalam rapat itu, Jokowi minta para menteri untuk mencermati angka-angka tersebut dan mempertanyakan kenapa nilai impor begitu tinggi. "Kalau didetailkan lagi impor migas juga naiknya gede sekali. Hati-hati di migas, Pak Menteri ESDM yang berkaitan dengan ini, Bu Menteri BUMN yang berkaitan dengan ini, karena paling banyak ada di situ [migas]," kata Jokowi.

Terkait dengan ekspor, Jokowi mengatakan Indonesia memiliki peluang yang besar untuk ekspor, terutama setelah terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Menurutnya, kesempatan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat itu besar sekali karena adanya pengenaan tarif terhadap produk-produk dari China."Ini kesempatan kita untuk meningkatkan kapasitas dari pabrik-pabrik, industri-industri yang ada. Tetapi sekali lagi pemerintah mestinya berikan insentif-insentif terhadap peluang-peluang yang ada. Kalau kita hanya rutinitas nggak bisa kasih insentif-insentif khusus bagi eksportir, baik yang kecil, besar maupun sedang, ataupun insentif-insentif yang berupa bunga misalnya sulit untuk mereka bisa nembus, baik ke pasar yang tadi saya sampaikan maupun pasar-pasar baru yang ada," kata Jokowi.

Selain soal ekspor dan impor, Jokowi juga menyinggung mengenai investasi. Jokowi mengingatkan bahwa dirinya sudah puluhan kali menyampaikan bahwa investasi yang berkaitan dengan ekspor, investasi yang berkaitan dengan subtitusi impor, harus diberi izin secepat-cepatnya. Di samping itu, Jokowi juga menyinggung mengenai kunjungan kerja terakhirnya ke Manado, Sulawesi Utara.

Jokowi menyatakan bahwa wilayah itu kekurangan hotel. Di sisi lain, ada banyak perusahaan yang ingin membangun hotel."Urusan yang berkaitan dengan tata ruang sebetulnya dari Menteri BPN bisa menyelesaikan dengan kesepakatan-kesepakatan yang memang harus itu dilakukan. Semua hal seperti ini kalau secara detil kita terbelit oleh rutinitas dan tidak berani melihat problem, melihat tantangan-tantangan yang riil kita hadapi ya kita akan sampai kapanpun kita tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada," tegas Jokowi yang meminta kerja terintegrasi dan kerja tim antar kementerian harus didahulukan. bani

BERITA TERKAIT

UPAYA MEMULIHKAN EKONOMI - Penurunan Suku Bunga Acuan Jadi Pilihan Tepat

NERACA Jakarta – Merespon kebijakan suku bunga The Fed yang sudah melandai, beberapa bank sentral dunia sudah mengambil langkah pelonggaran…

Regulasi Kondusif Dorong Peningkatan Ekspor Komoditas Pertanian RI

  NERACA Jakarta - Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat kinerja ekspor pertanian membaik dalam…

Targetkan Kredit Tumbuh 14% - BJTM Dorong Pertumbuhan Kredit Korporasi

NERACA Jakarta – Kejar pertumbuhan kredit 12-14%, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM) akan mendorong pertumbuhan kredit korporasi.”Dengan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Ada “Mafia” Dibalik Maraknya Gelandangan dan Pengemis

  NERACA   Jakarta - Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan maraknya gelandangan dan pengemis (gepeng) bukan hanya disebabkan faktor…

UPAYA MEMULIHKAN EKONOMI - Penurunan Suku Bunga Acuan Jadi Pilihan Tepat

NERACA Jakarta – Merespon kebijakan suku bunga The Fed yang sudah melandai, beberapa bank sentral dunia sudah mengambil langkah pelonggaran…

IMPOR MASIH MENDOMINASI - Presiden Ingin Defisit Garam Cepat Diatasi

NERACA Jakarta – Presiden Joko Widodo menilai bahwa potensi garam yang dihasilkan di tambak garam Desa Nunkurus Kabupaten Kupang, Nusa…