MPR Akan Wariskan Tujuh Poin Rekomendasi

MPR Akan Wariskan Tujuh Poin Rekomendasi

NERACA

Jakarta - MPR RI periode 2014 sampai dengan 2019 membuat rancangan rekomendasi berisi tujuh poin yang putusnya menjelang akhir masa tugasnya, kemudian mewariskannya kepada MPR RI periode berikutnya.

Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Saleh Partaonan Daulay pada diskusi "Empat Pilar: MPR dalam Sistem Presidensial" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (5/7), menyebutkan salah satu poin dari tujuh poin rekomendasi tersebut adalah menghidupkan lagi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai panduan arah pembangunan negara.

Menurut Saleh Partaonan Daulay, rekomendasi tersebut konteksnya adalah bagaimana agar poin-poin dalam rekomendasi itu bisa dilaksanakan dalam bentuk apa, apakah amendemen konstitusi atau yang lainnya."Persoalannya selama ini apakah semua fraksi-fraksi di MPR mau melakukan amendemen konstitusi lagi. Apalah melakukan amendemen konstitusi itu mudah?" kata dia.

Selama masa tugas MPR RI periode 2014 s.d. 2019, kataSaleh Partaonan, sudah membahas usulan amendemen UUD NRI Tahun 1945, termasuk di dalamnya ada usulan untuk menghidupkan kembali GBHN. Akan tetapi, realitasnya sikap fraksi-fraksi di MPR RI tidak semuanya sama."Karena usulan tidak sama, usulan amendemen konstitusi itu sulit berjalan," ujar dia.

Menurut dia, peta komposisi partai-partai politik pendukung pemerintah pada MPR RI periode mendatang berubah lagi."Apakah semua partai-partai politik, terutama partai pemenang pemilu mau melakukan amendemen itu?" kata dia.

Dalam pandangan Saleh Partaonan, untuk menghidupkan kembali GBHN harus melalui amendemen konstitusi. Namun, banyak partai yang sangat berhati-hati dalam hal usulan amendemen konstitusi karena khawatir setelah menyetujui, kemudian muncul bermacam-macam usulan. Bahkan, bisa jadi kewenangan pemerintah bisa berkurang.

Saleh juga mengakui bahwa MPR RI periode 2014 s.d. 2019 menjalankan tugasnya berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh MPR RI periode 2009 s.d. 2014. Namun, realitasnya sulit menjalankan rekomendasi itu karena di MPR RI periode saat ini sangat beragam kepentingan."Di MPR RI ada 10 fraksi plus kelompok DPD RI," kata dia.

Menurut dia, pada usulan amendemen konstitusi yang dibahas MPR RI periode 2014 s.d. 2019 meskipun sudah mengerucut menjadi amendemen terbatas, hanya menghidupkan GBHN dan menambahkan kewenangan MPR sebagai pengawas GBHN, praktiknya sulit dilakukan."Dikhawatirkan, kalau amendemen dilakukan, akan banyak kepentingan lain yang ikut membonceng untuk mengusulkan yang lainnya," kata dia.

Sekedar informasi, apabila dilihat dari anggotanya, MPR merupakan gabungan dari DPR dan DPD (Pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945). Namun begitu, MPR tetap memiliki kewenangannya sendiri. Ant

BERITA TERKAIT

Ketua MPR - Konstitusi Harus Sesuai Dengan Tuntutan Zaman

Zulkifli Hasan  Ketua MPR Konstitusi Harus Sesuai Dengan Tuntutan Zaman Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan berpendapat…

Pasar Non Tradisional - Indonesia Akan Perkuat Kerja Sama Perdagangan Dengan Afrika

NERACA Jakarta – Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan akan terus berupaya membuka akses pasar produk-produk Indonesia ke pasar non-tradisional, khususnya…

Tujuh Provinsi Dilanda Kekeringan

    NERACA   Jakarta - Data yang dimiliki organsiasi kemanusiaan nirlaba Aksi Cepat Tanggap (ACT) menyebutkan tujuh provinsi di…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Percepatan Larangan Ekspor Nikel, Siapa yang Diuntungkan?

Percepatan Larangan Ekspor Nikel, Siapa yang Diuntungkan? NERACA Jakarta - Beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan…

KPK Bantu Selamatkan Aset BMD dan Piutang Pajak Sultra Rp1,2 Triliun

KPK Bantu Selamatkan Aset BMD dan Piutang Pajak Sultra Rp1,2 Triliun   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantu Pemerintah…

Negara Berpotensi Rugi Rp6,4 Triliun Akibat Penyelundupan

Negara Berpotensi Rugi Rp6,4 Triliun Akibat Penyelundupan   NERACA Jakarta - Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan penyelundupan jutaan produk ilegal asal…