MPR Akan Wariskan Tujuh Poin Rekomendasi

MPR Akan Wariskan Tujuh Poin Rekomendasi

NERACA

Jakarta - MPR RI periode 2014 sampai dengan 2019 membuat rancangan rekomendasi berisi tujuh poin yang putusnya menjelang akhir masa tugasnya, kemudian mewariskannya kepada MPR RI periode berikutnya.

Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Saleh Partaonan Daulay pada diskusi "Empat Pilar: MPR dalam Sistem Presidensial" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (5/7), menyebutkan salah satu poin dari tujuh poin rekomendasi tersebut adalah menghidupkan lagi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai panduan arah pembangunan negara.

Menurut Saleh Partaonan Daulay, rekomendasi tersebut konteksnya adalah bagaimana agar poin-poin dalam rekomendasi itu bisa dilaksanakan dalam bentuk apa, apakah amendemen konstitusi atau yang lainnya."Persoalannya selama ini apakah semua fraksi-fraksi di MPR mau melakukan amendemen konstitusi lagi. Apalah melakukan amendemen konstitusi itu mudah?" kata dia.

Selama masa tugas MPR RI periode 2014 s.d. 2019, kataSaleh Partaonan, sudah membahas usulan amendemen UUD NRI Tahun 1945, termasuk di dalamnya ada usulan untuk menghidupkan kembali GBHN. Akan tetapi, realitasnya sikap fraksi-fraksi di MPR RI tidak semuanya sama."Karena usulan tidak sama, usulan amendemen konstitusi itu sulit berjalan," ujar dia.

Menurut dia, peta komposisi partai-partai politik pendukung pemerintah pada MPR RI periode mendatang berubah lagi."Apakah semua partai-partai politik, terutama partai pemenang pemilu mau melakukan amendemen itu?" kata dia.

Dalam pandangan Saleh Partaonan, untuk menghidupkan kembali GBHN harus melalui amendemen konstitusi. Namun, banyak partai yang sangat berhati-hati dalam hal usulan amendemen konstitusi karena khawatir setelah menyetujui, kemudian muncul bermacam-macam usulan. Bahkan, bisa jadi kewenangan pemerintah bisa berkurang.

Saleh juga mengakui bahwa MPR RI periode 2014 s.d. 2019 menjalankan tugasnya berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh MPR RI periode 2009 s.d. 2014. Namun, realitasnya sulit menjalankan rekomendasi itu karena di MPR RI periode saat ini sangat beragam kepentingan."Di MPR RI ada 10 fraksi plus kelompok DPD RI," kata dia.

Menurut dia, pada usulan amendemen konstitusi yang dibahas MPR RI periode 2014 s.d. 2019 meskipun sudah mengerucut menjadi amendemen terbatas, hanya menghidupkan GBHN dan menambahkan kewenangan MPR sebagai pengawas GBHN, praktiknya sulit dilakukan."Dikhawatirkan, kalau amendemen dilakukan, akan banyak kepentingan lain yang ikut membonceng untuk mengusulkan yang lainnya," kata dia.

Sekedar informasi, apabila dilihat dari anggotanya, MPR merupakan gabungan dari DPR dan DPD (Pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945). Namun begitu, MPR tetap memiliki kewenangannya sendiri. Ant

BERITA TERKAIT

Kebebasan Sipil di ASEAN Butuh Gerakan Nyata Masyarakat

Kebebasan Sipil di ASEAN Butuh Gerakan Nyata Masyarakat   NERACA Jakarta - Salah satu pendiri Yayasan Lokataru yang bergerak di bidang…

Perlu Doktrin Penguatan Ideologi Pancasila dengan Cara Kekinian

Perlu Doktrin Penguatan Ideologi Pancasila dengan Cara Kekinian   NERACA Batu-Malang - Direktur Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila…

Masyarakat Diimbau Lebih Teliti Lihat PP 71 Tahun 2019

Masyarakat Diimbau Lebih Teliti Lihat PP 71 Tahun 2019   NERACA Jakarta - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Sejumlah Program Nasional KLHK untuk Peningkatan Kesejahteraan - Menteri Siti Nurbaya

Sejumlah Program Nasional KLHK untuk Peningkatan Kesejahteraan Menteri Siti Nurbaya NERACA Bogor - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti…

Komisi III DPR Minta Jaksa Agung Tingkatkan Kinerja Internal

Komisi III DPR Minta Jaksa Agung Tingkatkan Kinerja Internal   NERACA Jakarta - Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung ST…

Uji Validasi Berubah, Calon Hakim Agung Didominasi Jalur Karier

Uji Validasi Berubah, Calon Hakim Agung Didominasi Jalur Karier   NERACA Jakarta - Komisi Yudisial (KY) menyatakan terdapat perubahan uji validasi…