Cukup mengejutkan, ketika melihat hasil survei tahunan yang dilakukan Marketing Research Indonesia (MRI) baru-baru ini  mengenai persepsi masyarakat atas kondisi pada 2012. Survei bertema Consumer Confidence Toward 2012 itu, terlihat pandangan masyarakat atas situasi ekonomi dan sosial belakangan ini. Ternyata, masyarakat paling khawatir dengan masalah kenaikan harga barang dan jasa, termasuk harga bahan bakar minyak (BBM), Sembako, tarif listrik, dan sebagainya (60%). Pada tahun sebelumnya, persoalan itu belum mengganggu pikiran banyak orang (9%).

Masalah sosial yang ditengarai meningkat adalah,  angka penggangguran (41%) termasuk salah satu dari tiga persoalan bangsa yang paling banyak disebut dalam survei MRI, selain masalah ekonomi  dan korupsi (40%). Semua persepsi masyarakat terlihat merosot jika dibandingkan kondisi  tahun sebelumnya. Masyarakat juga makin mengkhawatirkan soal korupsi, yang hasil survei terlihat  meningkat dari 18% pada tahun sebelumnya menjadi 40% pada tahun ini.

Dari gambaran survei tersebut terungkap kondisi psikologis masyarakat saat ini. Penting untuk disimak bahwa optimisme dan keyakinan masyarakat atas situasi ke depan dipengaruhi banyak faktor, namun yang paling utama adalah kenaikan harga barang/ jasa, kenaikan harga BBM, dan korupsi. Data ini penting sebagai pijakan kebijakan strategis untuk menjaga dan meningkatkan kembali keyakinan masyarakat atas kondisi sosial-ekonomi di negeri ini.

Keyakinan itu penting karena faktor belanja masyarakat sangat menunjang angka pertumbuhan ekonomi yang masih didominasi konsumsi sekitar 60% dari nilai PDB. Masyarakat yang optimistis terhadap keadaan ekonomi diyakini lebih berani membelanjakan uangnya.

Selain itu, lambannya langkah pemerintah menaikkan harga BBM bisa menjadi momentum gerakan antikenaikan harga menjadi kekuatan riil politik. Di Indonesia, BBM sudah menjadi  komoditas politik. Tatkala harga BBM diturunkan ada partai memanfaatkan momen itu, seolah-olah partai itulah pendukung kebijakan penurunan harga. Karena itu, menjadi logis ketika harga BBM naik, isu politik jauh lebih kuat ketimbang isu ekonomi.

Gerakan moral ini perlu muncul ke permukaan di saat faktor ketidakadilan masih terjadi dalam tatanan hidup bermasyarakat. Gerakan moral juga harus tidak bersifat pragmatis. Bila kenaikan harga BBM menjadi isu seksi untuk menolak kebijakan pemerintah, hal itu lebih karena kebijakan itu terasa sangat tidak adil bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.

Kita tentu merasakan ketidakadilan itu dalam wujud kenaikan harga barang-barang kebutuhan sekaligus penurunan daya beli masyarakat. Semua itu lebih banyak dirasakan oleh rakyat berpenghasilan minim. Agar gerakan antikenaikan harga BBM ini tidak bersifat pragmatis, perlu beberapa pertimbangan sekaligus perhitungan, untuk menghindari makin berkuasanya praktik ketidakadilan tersebut. 

Pertimbangan itu a.l. subsidi untuk BBM akan meningkat dan defisit APBN akan membengkak jika harga BBM domestik tidak dinaikkan. Alasan ini terlalu klise tapi rasional. Konsumsi rata-rata BBM kita sekitar 1,3 juta barel/ hari, sementara produksi rata-rata 950 ribu barel, sehingga ekspor bersih hanya sekitar 350 ribu barel. Dari gambaran itu, dengan harga minyak di pasar internasional US$105  per barel,  pemerintah memperkirakan subsidi naik Rp 40 triliun, menjadi Rp 187 triliun.

Atas dasar alasan tersebut, bila harga BBM tidak dinaikkan, defisit APBN membengkak melampaui 3 %. Posisi ini di atas ambang batas aman dan di luar ketentuan undang-undang. Jika hal ini terjadi, tidak ada pilihan lain untuk menutup defisit kecuali dengan memotong belanja di semua kementerian dan lembaga (K/L). Pertimbangan ini sejatinya menjadi kajian pemerintah untuk berani bertindak memotong anggaran K/L,  sebagai  momentum menyikat PNS yang tidak produktif di masa depan.