Jakarta-Meski pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) menyepakati target pertumbuhan ekonomi 2020 berada di kisaran 5,2-5,5%, anggota dewan meminta pemerintah tetap hati-hati dalam menarik tambahan utang untuk pembiayaan pembangunan. Dan setiap penambahan utang harus melalui persetujuan DPR.

NERACA
"Catatan, jika pemerintah memutuskan menambah utang untuk mempercepat pembangunan negara agar pemerintah melakukannya dengan prinsip kehati-hatian dan tetap menjaga rasio utang sesuai dengan undang-undang dan persetujuan DPR," ujar anggota Komisi III DPR-RI John Kennedy Azis di  Jakarta, Senin (8/7).

Menurut John, arah dan strategi kebijakan pembiayaan utang ke depan harus mengedepankan aspek kehati-hatian melalui pengendalian rasio utang dalam batas aman berkisar 29,4% hingga 30,1% PDB untuk mendukung keseimbangan fiskal .

"Kedua, pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif. Kemudian, Terciptanya efisiensi biaya utang. Selain itu, pemerintah juga harus menjaga keseimbangan makro dengan menjaga komposisi utang domestik dan valas dalam batas terkendali serta pendalaman pasar keuangan," ujarnya.

Sementara itu untuk pembiayaan non utang, DPR meminta pemerintah harus mendorong efektivitas pembiayaan investasi pada kisaran 0,3% hingga 0,5% dari PDB. "Kedua meningkatkan pembiayaan kreatif dan inovatif untuk akselerasi pembangunan infrastruktur kewajiban penjaminan, peningkatan akses pembiayaan UMKM, UMI," ujarnya.

Dalam rapat kerja tersebut, selain anggota DPR, hadir juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro dan Gubernur BIPerry Warjiyo. Raker membahas asumsi makro Rancangan Anggaran dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 yang telah dibahas oleh empat panitia kerja (panja).

John Kennedy mengatakan, target pertumbuhan ekonomi pada 2020 itu lebih rendah dari kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEMPPKF) yang sebelumnya dipatok 5,3-5,6%.  

"Perkiraan tersebut cukup realistis dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi domestik dan prospek pelemahan ekonomi global. Ini juga mempertimbangkan terobosan kebijakan yang akan ditempuh pemerintah," ujarnya.

Sementara itu, laju inflasi ditetapkan sesuai dengan KEMPPKF, yakni di rentang 2-4%. Menurut John, target tersebut akan ditopang oleh strategi pemerintah dalam mengendalikan inflasi. Antara lain, dengan menjaga harga pasar, menstabilkan ketersediaan pasokan, dan memastikan kelancaran distribusi. "Laju inflasi diharapkan juga stabil dan bergerak menurun untuk mendukung terjaganya daya beli masyarakat, peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat," ujarnya.  

Banggar juga menentukan nilai tukar rupiah dalam RAPBN 2020 berada dalam rentang Rp14 ribu sampai Rp14.500 per US$. Beberapa faktor yang akan mempengaruhi pola gerak rupiah, kata John, antara lain perang dagang dan dampaknya pada volume perdagangan, pertumbuhan ekonomi global, dan defisit neraca transaksi berjalan. "Tapi ada faktor yang akan mendorong apresiasi nilai tukar adalah tidak berlanjutnya normalisasi kebijakan moneter The Fed dan justru bisa saja penurunan suku bunga The Fed," jelas John.

Kementerian Keuangan mencatat realisasi pembiayaan melalui utang pada 2018 sebesar Rp 366,7 triliun atau 91,8% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam APBN, pemerintah menargetkan pembiayaan melalui utang sebesar Rp 399,2 triliun.

Sebelumnya Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, utang tersebut berasal dari SBN (financial deepening) sebesar Rp 358,4 atau 86,5% dari target Rp 414,5 triliun. Kemudian pinjaman, realisasi sementara Rp 8,3 triliun atau sekitar 54% dari target APBN sebesar Rp 15,3 triliun. "Penerbitan SBN mengalami penurunan 18,9%. Ini adalah suatu bukti kita terus menjaga APBN," ujarnya saat memberi keterangan pers di Kantor Kemenkeu, belum lama ini.

Secara keseluruhan, realisasi pembiayaan baik utang atau sumber lainnya pada tahun 2018 mencapai Rp 300,4 triliun. Realisasi tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi pembiayaan tahun 2017 yang sebesar Rp 366,6 triliun.

Penurunan realisasi pembiayaan tersebut diiringi dengan penurunan realisasi pembiayaan utang neto. Kebijakan ini ditempuh dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi dan fiskal serta efisiensi APBN di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian gIobal dan tren peningkatan suku bunga serta penguatan USD.

Persetujuan DPR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) laporan pertanggungjawaban pemerintah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2018. Seperti diketahui, sebelumnya pemerintah lebih dulu melaporkan beberapa pokok-pokok pencapaian pertumbuhan ekonomi 2018.

"Apakah RUU tentang pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2018 ini dapat disetujui?," kata Pimpinan Rapat Paripurna, Utut Adiyanto di Ruang Sidang Paripurna DPR RI, Jakarta, Kamis (4/7).

Merespon pertanyaan Utut yang juga merupakan anggota Fraksi dari PDIP, seluruh peserta paripurna kompak menyerukan setuju. Usai pernyataan itu, kemudian Utut yang memimpin jalannya sidang mengetok palu menandakan bahwa seluruh peserta atau anggota DPR menyetujui laporan pertanggungjawaban pemerintah dalam APBN 2018.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta. Di hadapan para anggota DPR, Sri Mulyani melaporkan beberapa pokok-pokok pencapaian pertumbuhan ekonomi 2018.

Menurut dia, pelaksanaan APNN 2018 menunjukkan capaian yang cukup baik, di mana perekonomian Indonesia mencapai 5,17% lebih tinggi dibandingkan capaian 2017 sebesar 5,07%. "Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 merupakan pertumbuhan tertinggi selama 4 tahun terakhir," ujar Sri Mulyani.

Menurut Menkeu, peningkatan pertumbuhan ekonomi 2018 tersebut turut ditopang oleh kondisi ekonomi makro yang juga berjalan kondusif. Indikasi tersebut tercermin dengan tingkat inflasi pada 2018 yang terjaga sebesar 3,13% atau di bawah target inflasi ditetapkan pemerintah yakni 3,50%.

"Rendahnya tingkat inflasi tersebut turut dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam menjaga harga energi domestik, terutama harga bahan bakar dan listrik yang berdampak pada terjaganya daya beli masyarakat," ujarnya. bari/mohar/fba