Bulog Diminta untuk Pastikan Berasnya Berkualitas Baik

NERACA

Jakarta – Bulog harus memastikan berasnya berkualitas baik supaya bisa bersaing dengan beras dari pihak swasta yang juga disalurkan pada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Transformasi dari skema Beras Sejahtera (Rastra) ke BPNT membuat beras Bulog tidak lagi menjadi pemasok utama beras dalam skema ini. Peran Bulog dalam penyaluran beras semakin jauh berkurang karena suplai beras dapat juga diperoleh dari distributor lainnya seperti swasta.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania mengatakan, penunjukan oleh Menteri Sosial ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Bulog. Selain perlu inovasi untuk meningkatkan dan menjaga kualitas berasnya, Bulog juga perlu memperkuat koordinasi dengan Kementerian Sosial terkait data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan juga proses penyalurannya. Penunjukan ini juga diharapkan tidak membuat Bulog kehilangan fungsinya untuk menjaga kestabilan harga beras.

“Pemerintah harus serius mendukung penunjukan Bulog sebagai penyalur beras pada skema BPNT. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah dengan mengevaluasi kembali besaran HPP yang diterapkan. Besaran HPP yang sudah tidak realistis dengan harga pasar ini membuat Bulog seringkali kesulitan untuk menyerap beras dan mendapatkan beras berkualitas baik dari petani,” jelas Galuh.

Saat ini, HPP GKP berada di kisaran angka Rp3.700,00 per kilogram, dengan fleksibilitas harga sebesar 10%. Artinya, Bulog bisa menawarkan harga pembelian sekitar Rp4.050,00 per kilogram. Sejak ditetapkan pada 2015 lalu hingga sekarang, tentunya banyak sekali faktor-faktor yang mengakibatkan adanya perubahan harga seperti inflasi, biaya transportasi, dan perubahan margin keuntungan petani yang meningkat dari tahun ke tahun.

Transformasi program Rastra ke BPNT dilakukan secara bertahap mulai tahun 2017 ini menargetkan setidaknya 15,6 juta KPM sebagai pihak yang berhak menerima bantuan. BPNT memang bertujuan agar para penerima dapat memperoleh bantuan pangan, khususnya beras dan telur, lewat sistem non-tunai/kartu elektronik. Masyarakat penerima bantuan dapat membeli beras dan telur lewat e-Warong dengan mendapatkan jatah Rp 110.000/bulan.

Galuh menambahkan, di satu sisi, skema BPNT memberikan keuntungan bagi masyarakat untuk dapat memilih barang kebutuhan pokok yang lebih berkualitas, semisal saja dengan memilih beras kualitas premium dibandingkan kualitas biasa. Program penyaluran BPNT juga lebih memudahkan kontrol dan mengurangi penyimpangan dan berkontribusi pula pada peningkatan inklusi keuangan karena penyalurannya dilakukan lewat transaksi perbankan melalui Bank HIMBARA.

Kementerian Sosial akhirnya menunjuk Bulog sebagai penyalur beras untuk BPNT. Diungkapkan Menteri Sosial Agus Gumiwang, penunjukan ini dilakukan untuk menyelamatkan stok beras Bulog yang berlimpah saat ini. Sebelumnya, Menteri Sosial mewacanakan untuk memberikan prioritas bagi Bulog sebagai penyalur dalam program BPNT untuk lebih dari 70%.

BERITA TERKAIT

Ini 5 Alasan Harus Pilih HPB Untuk Portfoliomu

Ini 5 Alasan Harus Pilih HPB Untuk Portfoliomu  NERACA Jakarta - Belakangan ini, di forum-forum diskusi blockchain sedang ramai-ramainya membahas…

APRESIASI BRI UNTUK TIM PASKIBRAKA NASIONAL

Anggota Tim Paskibraka Nasional 2019 menunjukkan Kartu ATM BRIZZI disela acara penyerahan dana pembinaan total sebesar Rp.241 juta berupa Tabungan…

KPPU Makassar Diminta Tegas Awasi Persaingan Usaha

KPPU Makassar Diminta Tegas Awasi Persaingan Usaha   NERACA Makassar - Kantor Wilayah VI Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Makassar diminta…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Pasar Non Tradisional - Indonesia Akan Perkuat Kerja Sama Perdagangan Dengan Afrika

NERACA Jakarta – Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan akan terus berupaya membuka akses pasar produk-produk Indonesia ke pasar non-tradisional, khususnya…

Kebijakan Diskon Rokok Dinilai Hambat Visi Pemerintah Tingkatkan SDM Unggul

NERACA Jakarta – Pemerintah Indonesia memiliki visi membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga dapat menjadi pondasi dalam meningkatkan perekonomian…

Ekspor Obat Hewan Tembus Rp26 Triliun Sejak 2015

NERACA Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat rekomendasi ekspor produk peternakan sejak 2015 sampai semester I 2019 sebesar Rp38,39 triliun…