Jangan Bebani APBN - PLN Diminta Terbitkan Obligasi Rp 50 T

NERACA

Jakarta--Besaran subsidi PLN yang hanya Rp65 triliun bisa membuat  perusahaan setrum ini cepat bangkrut.  Karena itu PLN harus segera ditolong, bukan melalui dana APBN. Namun dengan cara menjual obligasi sekitar Rp50 triliun. “Salah satunya, PLN dengan jaminan pemerintah menerbitkan obligasi konversi senilai 50 trilliun yang wajib dibeli oleh semua BUMN dan PEMDA propinsi/kabupaten/kota,” kata anggota Komisi XI DPR, Sadar Subgayo kepada wartawan di DPR,28/3.

 Selain menjual obligasi, kata Sadar, PLN mau tak mau harus berani menaikkan tarif dasar listrik (TDL) dengan nilai keekonomian. “Serta dengan menaikkan tarif dasar listrik. Rakyat sangat mengerti dan bersedia berkorban untuk negara, tetapi jangan sekali-kali membodohi rakyat,” tambahnya.

 Lebih jauh kata Sadar, secara keseluruhan PLN minus Rp35.72 trilliun terdiri dari net income minus Rp17,25 trilliun dan kewajiban membayar hutang sebesar 18.47 trilliun.  “Sekarang menjadi sangat masuk akal jika pemerintah ngotot merubah asumsi makro serta menaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp1500,” terangnya.

Sadar menambahkan alasan perubahan asumsi makro akan menambah pemasukan sebesar Rp47 trilliun dan penaikan harga BBM bersubsidi akan menambah pemasukan Rp60 trilliun. Sehingga total penerimaan akan bertambah 107 trilliu. “Dana inilah yang akan dipakai untuk menolong PLN sebesar Rp48 trilliun, BLT Rp30,6 trilliun dan sisanya sebesar Rp28,4 T untuk penyesuaian dana pendidikan dan cadangan resiko volume konsumsi BBM serta untuk percepatan pembangunan infrastruktur,” ungkapnya.

Menurut anggota Badan Akuntabilitas DPR ini, ada hal yang sangat menarik terkait pemakaian solar dari 2011 ke 2012 turun sampai 50%. Namun anehnya subsidi malah naik lebih dari 100%. “Keanehan tersebut memaksa kita melihat lebih dalam lagi ada apa dengan produsen listrik kita yang  penjualannya dimonopoli oleh PLN dan ternyata selama ini ada borok membusuk di proses penyediaan listrik yang selama ini tersembunyikan,” paparnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PLN Nur Pamudji mengungkapkan harga jual listrik di Indonesia merupakan yang termurah di dunia, akibatnya PT PLN (Persero) terus mengalami defisit dan harus menutup dengan utang. "Beda dengan Thailand, pembangunan listrik di Indonesia itu didominasi oleh uang utang. Kenapa bisa begitu? Karena harga jual listrik kita yang murah, akibatnya PLN terus mengalami defisit dan harus menutup dengan utang," paparnya

Nur mengungkapkan, pada tahun 2012 ini saja utang PLN yang harus dibayar mencapai Rp18 triliun. Hal ini terjadi karena return on aset (ROA) PLN juga masih kecil dibandingkan negara lain, yaitu hanya 3%. "Thailand itu ROA-nya 8%, sehingga mereka mengukur berapa dana untuk investasinya, beda dengan kita," ujarnya.

Terkait ROA rendah, ia menjelaskan bahwa hal tersebut memang kebijakan pemerintah yaitu tidak mengikuti harga pasar. Ia menperkirakan, defisit yang dialami Indonesia akan semakin besar dari rasio utang yang ada. "Bisa jadi tahun depan lebih besar lagi," pungkasnya. *cahyo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERITA TERKAIT

Pemerintah Pastikan Defisit APBN Dikelola dengan Baik

  NERACA Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terkelola dengan baik. “(Defisit)…

Kemenkeu : Fiskal dan Moneter Terus Bersinergi untuk Jaga Rupiah

  NERACA Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan kebijakan fiskal dan moneter terus disinergikan…

Kereta akan Menghubungkan Kawasan Inti IKN dengan Bandara Sepinggan

    NERACA Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan kereta Bandara menghubungkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Pemerintah Pastikan Defisit APBN Dikelola dengan Baik

  NERACA Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terkelola dengan baik. “(Defisit)…

Kemenkeu : Fiskal dan Moneter Terus Bersinergi untuk Jaga Rupiah

  NERACA Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan kebijakan fiskal dan moneter terus disinergikan…

Kereta akan Menghubungkan Kawasan Inti IKN dengan Bandara Sepinggan

    NERACA Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan kereta Bandara menghubungkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP…