RUU Pertanahan Dinilai Terlalu Berorientasi Bisnis - Tak Berkorelasi Kesejahteraan Rakyat

Tak Berkorelasi Kesejahteraan Rakyat

RUU Pertanahan Dinilai Terlalu Berorientasi Bisnis

Jakarta--Pembahasan RUU Pengadaan Tanah dinilai terlalu berpihak pada kepentingan bisnis ketimbangan membela rakyat kecil. Sehingga ditengarai RUU ini terkesan "disponsori" swasta. Alasanya swasta bisa menguasai kepemilikan tanah demi alasan kepentingan umum.

"Ada kecenderungan membela kepentingan swasta, terutama menyangkut aspek bisnis dan komersil, misalnya terkait pembangunan jalan tol," kata kata Anggota Pansus RUU Pengadaan Tanah, Abdul Malik Haramain ditemui disela-sela Panja RUU Pertananan dengan Konsorsium Pembaharuan Agraria di Jakarta,10/3.

Lebih jauh kata politisi PKB ini, memberi contoh Pasal (4) dalam RUU tersebut dijelaskan pengadaan tanah untuk pembangunan meliputi kepentingan umum dan kepentingan swasta. "Kami mempertanyakan kenapa swasta menggunakan RUU ini. Karena masuknya swasta dalam UU ini, pasti demi kepentngan bisnis dan komersil. Kita menolak swasta masuk karena akan mendistorsi pengadaan tanah," cetusnya.

Namun demikian, kata Mantan Sekjen Ansor ini, swasta diberikan hak sepenuhnya untuk melaksanakan pembangunan proyek infrastruktur melalui tender yang dilakukan pemerintah. "Yang membebaskan tanahnya harus pemerintah, jangan swasta. Tapi swasta diberikan mengerjakan proyek tersebut," tambahnya.

Ditanya soal ketidaksepakatan pasal pelibatan swasta dalam pembebasan tanah, Malik meminta agar pasal tersebut sebaiknya dihilangkan. "Sebaiknya memang dibatalkan saja pasal itu,"tegasnya.

Malik tak menyalahkan niat baik pemerintah menarik sebanyak-banyaknya investor ke dalam negeri, seperti yang tertuang dengan baik dalam RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan. Namun masalahnya RUU ini justru potensial merampas hak warga. Seperti diketahui, RUU ini terdiri 11 bab dan 73 pasal. Beberapa pasal dianggap krusial terkait agenda pemerintah soal pembangunan infrastuktur.

Diakui Malik, beberapa poin dalam RUU tersebut perlu diklarifikasi kembali karena rawan penyalahgunaan. Seperti Pasal (4) disebutkan pengadaan tanah untuk pembangunan meliputi untuk kepentingan umum dan kepentingan swasta. Demikian pula pasal 35 terkait "Penilaian Ganti Kerugian".

Sebelumnya, Dianto Bachriadi dari Agrarian Resource Center (ARC) RUU mengatakan pengadaan tanah untuk pembangunan terdapat empat potensi kemudharatan, antara lain pengkhianatan populisme UU PA tahun 1960 yang membela kepentingan rakyat dan petani. "RUU ini juga memiliki semangat menggusur. Rakyat ditempatkan sebagai korban, calon korban atau potensial korban penggusuran," paparnya.

Kemudaratan lainnya, menurut Dianto, RUU ini mengedepankan ideologi pasar dan bahkan kemandirian bangsa takluk oleh kekuatan asing atas nama pembangunan. "Karena pihak Asia Development Bank (ADB) setuju membiayai proyek penyusunan RUU Pertanahan ini sekitar Rp5 miliar. Syaratnya, memuat proses penggusuran dan akuisisi tanah yang sesuai standar intenasional," pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

KKP Bikin Percontohan Teknologi RAS Pada Unit Pembenihan Rakyat

NERACA Yogyakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti melakukan tinjauan langsung ke Unit Pembenihan Rakyat (UPR) di desa wisata…

Jokowi: Ada 42 Ribu Aturan Hambat Investasi - KEBIJAKAN DESENTRALISASI DINILAI BERMASALAH

Jakarta-Presiden Jokowi mengungkapkan, masih ada peraturan di tingkat pusat hingga daerah yang menghambat investasi, bahkan jumlahnya mencapai 42.000 aturan. Sementara…

Kondisi TPSA Sukabumi Tak Sanggup Tampung Sampah Lagi

Kondisi TPSA Sukabumi Tak Sanggup Tampung Sampah Lagi NERACA Sukabumi - Kondisi Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Kota Sukabumi tergolong…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pengendalian Harga Mencegah PLN Bangkrut Akibat Harga Batubara

      NERACA   Jakarta - Sesuai prinsip berbagi keadilan Kabinet Kerja Joko Widodo, maka pengendalian harga batubara melalui…

Kemampuan Moneter Calon Gubernur BI Harus Teruji

      NERACA   Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati,…

Mendes Sebut Penyerapan Dana Desa Terus Meningkat

    NERACA   Semarang - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo menyebutkan penyerapan dana…