Pendidikan dan Kesehatan Masih Prioritas APBD Banten 2020

Pendidikan dan Kesehatan Masih Prioritas APBD Banten 2020

NERACA

Serang - Pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan serta penyediaan infrastruktur masih menjadi program prioritas dalam penyusunan RAPBD Banten tahun 2020 yang saat ini masih dalam pembahasan di badan anggaran legislatif.

"Untuk rencana anggaran 2020 masih dalam pembahasan. Bidang pendidikan dan kesehatan masih menjadi prioritas termasuk infrastruktur meskipun turun jika dibanding tahun-tahun sebelumnya," kata Kepala Biro Administrasi Pembangunan Pemprov Banten Mahdani di Serang, Rabu (3/7).

Mahdani mengatakan, dalam pembahasan awal mengenai rencana umum kebijakan anggaran Provinsi Banten Tahun 2020, untuk bidang pendidikan dianggarkan sekitar Rp1 triliun untuk program pendidikan gratis SMA/SMK di Banten termasuk alokasi untuk Bosda. Selain itu juga untuk pembangunan ruang kelas baru dan sekolah SMA/SMK baru.

"Angka pastinya belum bisa kita sebutkan karena nanti kan ada juga dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pendidikan ini," kata Mahdani.

Selain bidang pendidikan, kata dia, anggaran untuk bidang kesehatan juga menjadi prioritas dalam APBD Banten 2020 mendatang karena berkaitan dengan program kesehatan gratis yang dilaksanakan Pemprov Banten melalui kerjasama program dengan BPJS Kesehatan, dengan anggaran yang mencapai Rp350 miliar untuk program kesehatan gratis.

"Rp350 miliar itu dengan asumsi belum ada kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Kalau pemerintah menetapkan ada kenaikan iuran BPJS maka anggarannya naik bisa menjadi Rp550 miliar," kata dia.

Selain program kesehatan gratis, kata Mahdani, kaitannya dengan bidang kesehatan juga pada 2020 mendatang yakni adanya pembangunan dua rumah sakit yakni rumah sakit jiwa dan rumah sakit Cilograng di wilayah Banten Selatan."Dua rumah sakit yang dibangun pemprov itu kan lahannya selesai tahun ini. Nah untuk fisiknya nanti di Tahun 2020," ujar Mahdani.

Sedangkan untuk infrastruktur, kata dia, anggarannya ada penurunan di Tahun 2020 karena program pembangunan jalan provinsi yang sudah dilaksanakan beberapa tahun sebelumnya sudah hampir selesai. Ant

BERITA TERKAIT

Pengamat Ekonomi: Harga Avtur Berbeda, Konsekuensi Negara Kepulauan

Jakarta-Pengamat ekonomi Drajad Wibowo menilai wajar saat ini harga avtur berbeda di berbagai wilayah di Tanah Air, karena hal itu…

Komisi IV DPR Desak Pemerintah Lakukan Pemulihan Lingkungan dengan RHL

Komisi IV DPR Desak Pemerintah Lakukan Pemulihan Lingkungan dengan RHL   NERACA Jakarta - Komisi IV DPR RI dalam Rapat Kerja…

LPDB KUMKM Siap Dukung Pengembangan Usaha Primkopti Harum

LPDB KUMKM Siap Dukung Pengembangan Usaha Primkopti Harum NERACA Kendal - Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM Braman…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Pengamat Ekonomi: Harga Avtur Berbeda, Konsekuensi Negara Kepulauan

Jakarta-Pengamat ekonomi Drajad Wibowo menilai wajar saat ini harga avtur berbeda di berbagai wilayah di Tanah Air, karena hal itu…

Komisi IV DPR Desak Pemerintah Lakukan Pemulihan Lingkungan dengan RHL

Komisi IV DPR Desak Pemerintah Lakukan Pemulihan Lingkungan dengan RHL   NERACA Jakarta - Komisi IV DPR RI dalam Rapat Kerja…

LPDB KUMKM Siap Dukung Pengembangan Usaha Primkopti Harum

LPDB KUMKM Siap Dukung Pengembangan Usaha Primkopti Harum NERACA Kendal - Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM Braman…