Saut Situmorang: Jangan Ada Kekhawatiran KPK Berpaham Radikal

Saut Situmorang: Jangan Ada Kekhawatiran KPK Berpaham Radikal

NERACA

Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang menegaskan tidak perlu ada kekhawatiran masyarakat terkait radikalisme di KPK.

"Permintaan data ke BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) itu sesuatu normatif saja, dulu juga 'dihighlight' (ditekankan) dengan melibatkan Lemhanas (Lembaga Ketahanan Nasional) dan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) mengenai ideologi bangsa Indonesia dan setelah saya di KPK 4 tahun, tidak ada yang seperti itu, jangan jangan dilihat hanya dari jenggot, kumis, sepatu yang dipakai," kata Saut Situmorang di auditorium gedung Anti Coruption Learning (ACLC) KPK Jakarta, dikutip dari Antara, kemarin.

Isu radikalisme di KPK berkembang karena panitia seleksi calon pimpinan (pansel capim) KPK 2019-2023 melibatkan pelacakan oleh BNPT agar jangan sampai pimpinan KPK terpapar radikalisme karena dugaan kecenderungan radikalisme di lembaga tersebut.

"Saya sih setuju ke kantor pakai 'jeans', tapi kan tidak semua bilang begitu. KPK itu merah putih makanya kantornya gedung Merah Putih, ada Garuda Pancasila yang besar di kantor kami dan sekali lagi KPK bagian dari sistem ketatanegaraan, jadi saya tidak terlalu 'worry' dengan radikalisme itu karena ada alat untuk mengetes orang-orang yang berintegritas dan tidak dipengaruhi ideologi lain selain ideologi antikorupsi," jelas Saut.

Apalagi menurut Saut, sistem "check and balance" di KPK tinggi dengan menggunakan Key Performance Index yang terukur ditambah dengan Pengawasan Internal KPK yang kuat.

Sedangkan mengenai calon pimpinan yang mendaftar ke KPK hingga saat itu Saut menilai semua pihak sah-sah saja untuk mengajukan namanya."Sah-sah saja mengajukan semua nama asal sesuai dengan ketentuan dan persyaratan, tapi kan akan ada penilaian, jadi disaring dulu sebelum dites. Biarkan sebanyak mungkin nama tapi apakah semua memenuhi kriteria, pasti pansel punya metodenya sendiri, ditambah akan ada banyak rekomendasi dari publik," tambah Saut.

Sebelumnya beredar salinan surat Kapolri nomor B/722/VI/KEP/2019/SSDM tertanggal 19 Juni 2019 yang ditandatangani Asisten bidang SDM (As SDM) Kapolri Irjen Eko Indra Heri yang membuat 9 nama perwira tinggi Polri yang akan mengikuti seleksi capim KPK.

Sembilan nama tersebut adalah Wakabreskrim Polri Irjen Antam Novambar, Pati Polri penugasan di BSSN Irjen Dharma Pongkerum, Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri Irjen Coki Manurung, Analis Kebijakan Utama bidang Polair Baharkam Polri Irjen Abdul Gofur, Pati Polri penugasan Kemenaker RI Brigjen Muhammad Iswandi Hari.

Kemudian Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri Brigjen Bambang Sri Herwanto, Karo Sunluhkum Divisi Hukum Polri Brigjen Agung Makbul, Analis Kebijakan Utama bidang Bindiklat Lemdiklat Polri Brigjen Juansih dan Wakapolda Kalbar Brigjen Sri Handayani.

"Tidak ada jatah dari Polri berapa atau dari mana berapa, ini pansel menjaring kemudian dipilih. Kalau tidak cocok disingkirkan. Jadi sejauh apa pretensi pansel menjaring orang-orang yang berintegritas kita lihat saja," ungkap Saut. Ant

BERITA TERKAIT

Satu Regulasi untuk Sejuta Masalah Rokok

Satu Regulasi untuk Sejuta Masalah Rokok NERACA Jakarta – Kampanye serentak #SatuPuntungSejutaMasalah telah dimulai di 9 Kota di Indonesia pada…

Prabowo Janji Cari Kebocoran di Pengadaan Alutsista

Prabowo Janji Cari Kebocoran di Pengadaan Alutsista NERACA  Jakarta - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berjanji akan mencari celah kebocoran di…

HUT ke 42, BANI Luncurkan Buku Pemahaman Arbitrase di Indonesia

HUT ke 42, BANI Luncurkan Buku Pemahaman Arbitrase di Indonesia NERACA Jakarta - Dalam rangka memberikan pemahaman tentang dunia arbitrase…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Presiden Jokowi: Program Pemberantasan Korupsi Perlu Dievaluasi

Presiden Jokowi: Program Pemberantasan Korupsi Perlu Dievaluasi   NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo menilai bahwa program pemberantasan korupsi terutama yang…

Menkumham Resmikan 130 Desa Sadar Hukum di Jabar

Menkumham Resmikan 130 Desa Sadar Hukum di Jabar   NERACA Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan…

KY: Peran Jurnalisme Investigasi Penting Wujudkan Peradilan Bersih

KY: Peran Jurnalisme Investigasi Penting Wujudkan Peradilan Bersih NERACA Jakarta - Ketua Bidang Layanan Informasi dan Hubungan Antar-Lembaga Komisi Yudisial…