Pengusaha Minta Reshuffle Kabinet Lebih Cepat - USIA BUKAN FAKTOR UTAMA PENENTUAN CALON MENTERI

Jakarta-Kalangan pengusaha menilai Presiden Jokowi perlu segera melakukan perombakan (reshuffle) kabinet. Bahkan reshuffle tersebut harus dilakukan sebelum Jokowi kembali dilantik menjadi Presiden untuk periode ke-2 pada Oktober mendatang. Pasalnya, kriteria usia bukan menjadi patokan apakah seseorang mampu menjadi menteri atau tidak. Namun yang harus dipastikan sosok menteri yang dipilih memiliki pengalaman yang banyak dan memiliki karakter seorang pemimpin.

NERACA

Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia, Bob Azzam menyatakan, terlalu lama jika reshuffle kabinet baru dilakukan pada Oktober 2019. Hal ini dinilai hanya membuang waktu dan membuat menteri di kabinet selanjutnya tidak bisa langsung bekerja di awal masa jabatannya.

"Menurut saya kalau menunggu Oktober kejauhan. Di Malaysia itu kan, hari ini diumumkan menang, Mahatir (Perdana Menteri Malaysia) besok dilantik, dan menterinya diumumkan secara bertahap. Hari ini tiga menteri, besoknya empat menteri. Jadi enggak ada waktu terbuang," ujarnya di Jakarta, Rabu (3/7).

Menurut Bob, jika memang dirasa perlu ada menteri yang diganti, maka hal tersebut harus dilakukan segera. Nantinya menteri tersebut bisa langsung melanjutkan di periode kabinet selanjutnya. "Jadi enggak perlu menunggu Oktober dirasa ada kebutuhan, momentum jangan sampai hilang. Kita belum definitifnya, tapi momentum sudah datang. Intinya secepatnya bekerja," ujarnya seperti dikutip merdeka.com.

Namun demikian, Bob berharap menteri yang ada saat ini tetap fokus bekerja hingga akhir masa jabatannya. Setidaknya harus menyelesaikan pekerjaan dan programnya dalam 3 bulan ke depan. "(Menteri yang akan diganti) Belum lah. Jangan bikin menterinya enggak bisa tidur. Tetaplah menteri kerja keras, tetap butuh dia 3 bulan bukan waktu yang pendek. Banyak keputusan penting yang bisa diambil," tutur dia.

Sebelumnya, Presiden terus memberikan sinyal untuk melakukan perombakan kabinetnya. Bahkan sinyalnya pun juga diberikan saat menghadiri halal bihalal dengan para aktivis 1998, belum lama ini.

Menko Polhukam Wiranto pun mengatakan, untuk urusan mengutak-atik kabinet itu sudah menjadi hak prerogatif Presiden. "Itu hak prerogatif Presiden. Sepenuhnya hak prerogatif Presiden," ujarnya di kantornya, Jakarta, Senin (17/6).

Karenanya dia meminta jangan ada pihak-pihak yang meributkan soal perombakan kabinet. Apalagi waktunya masih lama, yakni bulan Oktober. Menurut dia, Presiden Jokowi sudah mempunyai pertimbangan. Siapa saja yang akan diganti atau dipertahankan di kabinetnya.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, sebenarnya usia bukan menjadi patokan apakah seseorang mampu menjadi menteri atau tidak. Namun yang harus dipastikan sosok yang dipilih menjadi orang nomor satu di kementerian tersebut memiliki pengalaman yang banyak dan memiliki karakter seorang pemimpin.

"Masalah matang dan usia hal yang beda. Ada yang muda tapi punya pengalaman seperti usia 50 tahun. Usia tidak bisa jadi tolak ukur. Tapi bagus Pak Jokowi mau mengangkat para generasi muda. Namun yang harus dipastikan bagaimana mereka bisa memimpin," ujarnya.

Profesionalisme Penting

Selain soal usai, lanjut dia, profesionalisme juga menjadi penting untuk menjadi pertimbangan dalam pemilihan menteri di kabinet selanjutnya. Terlepas sosok tersebut berasal dari kalangan pengusaha, politis maupun akademisi, harus memiliki profesionalisme agak tidak mendahulukan kepentingan pribadi maupun golongan.

"Profesionalisme menjadi kunci bagaimana dari pengusaha, politik, akademisi.Rekam jejak harus ada dan bisa menjalankan, bisa eksekusi dan dia tahu apa yang terjadi di lapangan. Kita tidak bisa tunggu-tunggu lagi. Ke depan ini menjadi kunci. Kabinet yang terpilih harus bisa langsung jalan, baik akan mempertahankan atau ada yang diganti," ujarnya.

Shinta Widjaja mencontohkan Nadiem memiliki kompetensi yang cukup untuk masuk dalam jajaran kabinet. "Nadiem saya melihat figur yang sangat kuat, kompeten. Kalau mau berdedikasi untuk negara silahkan dan saya rasa luar biasa ada generasi muda seperti Nadiem yang mau," ujarnya.

Namun demikian, sosok-sosok yang akan diangkat menjadi menteri nanti harus ditempatkan di kementerian yang tepat. Sehingga mereka bisa langsung bekerja karena telah mengerti permasalahan yang dihadapi di sektornya masing-masing. "Tapi porfolio mesti jelas apa yang mau diambil. Ini semua tidak punya lagi salah waktu dan tempat. Presiden sudah tahu harus lari dan cari tim yang solid siapa. Ini jadi kunci," jelas dia.

Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto. Menurut dia, usia tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai seseorang layak atau tidak menduduki jabatan menteri. Namun yang paling penting yaitu niatnya untuk membuat Indonesia lebih baik.

"Ini kan hak prerogatif presiden. Kematangan dan emosi butuh proses. Tidak bisa dipukul rata, tergantung individu. Janji Pak Jokowi memang mau merangkul milenial. Boleh populer di medsos tapi harus bisa kerja di lapangan. Spiritnya untuk Indonesia yang lebih baik," ujarnya.

Sementara dari kalangan pengusaha lain, sejumlah nama yang sudah memiliki jam terbang tinggi juga dinilai cocok menjadi menteri di kabinet selanjutnya. Nama-nama tersebut seperti Ketua Umum Kadin Rosan P Roeslani dan Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani.

"Kita dari pelaku usaha ada beberapa seperti Ketua Umum Kadin, Ketua Umum Apindo semua itu juga menurut kami bisa dan layak menjadi salah satu menteri," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan sepenuhnya terkait menteri kabinet kerja selanjutnya yang akan dipimpin Presiden-Wakil Presiden terpilih Joko Widodo- Ma'ruf Amin, periode 2019-2024.

"Saya tidak tahu, itu pak Jokowi sendiri yang sendiri yang menentukan. Kan ada estafet dari bapak ke Maruf. Apakah perbedaannya akan gimana di porsi peran wapres di kabinet baru," ujar JK di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Selasa (2/7).

Dia menjelaskan jika kabinet kerja selanjutnya diisi dari koalisi partai pendukung dan profesional merupakan hal wajar. Saat ini menurut JK, terdapat 15 dari partai politik dan 19 dari profesional.

"Wajar saja akan terjadi hal tersebut. Setidak-tidaknya antara menteri dari partai, dan itu juga tidak berarti tidak profesional. Banyak juga menteri dari partai juga profesional, di samping yang profesional sendiri," ujarnya.

Secara terpisah, Kepala Staf Presiden, Moeldoko mengatakan, penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden. Menurut dia, hingga kini belum ada pembahasan soal calon menteri. "Itu haknya presiden. Itu hak prerogatif presiden," ujarnya.

Dalam pesan berantai itu, terdapat empat Menteri Koordinator, 30 daftar calon menteri, tiga pejabat setingkat menteri, hingga tiga kepala lembaga pemerintahan non kementerian. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

Impor Produk Tekstil Dikenakan Bea Masuk Hingga 67%

NERACA Jakarta-Pemerintah melalui SK Kementerian Keuangan PMK 162/PMK.010/2019 menetapkan kebijakan bea masuk tindakan pengamanan sementara (BMTPS) untuk tekstil dan produk…

KEMENDAGRI-POLRI USUT DUGAAN DESA FIKTIF - Ekonom: Basis Data Pusat-Daerah Lemah

Jakarta-Ekonom Universitas Indonesia (UI) tidak terkejut dengan penemuan desa fiktif. Masalahnya, basis data yang dimiliki pemerintah juga masih terbatas, khususnya…

Ekonomi Bergerak Stagnan, Pertumbuhan Kuartal III Hanya 5,05%

NERACA Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi pertumbuhan ekonomi kuartal III/2019 sebesar 5,05%. Artinya, ekonomi dalam negeri bergerak stagnan dibandingkan dengan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

KABINET INDONESIA MAJU DIMINTA TEKAN DEFISIT PERDAGANGAN - Presiden: Satu Permen Baru Cabut 40 Aturan Lama

Jakarta-Presiden Jokowi meminta jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju untuk sedikitnya mencabut 40 aturan sekaligus saat ingin menerbitkan sebuah ketentuan baru misalnya,…

Jokowi Kecewa Pemberdayaan UMKM Belum Optimal

NERACA Jakarta – Komitmen pemerintah meningkatkan daya saing pelaku industri usaha mikro kecil dan menengah, belum dilakukan secara optimal dan…

Impor Produk Tekstil Dikenakan Bea Masuk Hingga 67%

NERACA Jakarta-Pemerintah melalui SK Kementerian Keuangan PMK 162/PMK.010/2019 menetapkan kebijakan bea masuk tindakan pengamanan sementara (BMTPS) untuk tekstil dan produk…