Defisit Transaksi Berjalan Kronis, Kedaulatan Ekonomi Terancam

Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)

Neraca Transaksi Berjalan mulai mengalami defisit sejak triwulan IV 2011. Defisit ini terus berkelanjutan hingga sekarang. Bahkan defisit transaksi berjalan tahun lalu, 2018, semakin membesar. Mencapai 31,1 miliar dolar AS, atau 2,98 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto).

Triwulan I tahun ini (Q1-2019), neraca transaksi berjalan masih defisit 6,97 miliar dolar AS. Setara 2,6 persen dari PDB. Defisit ini lebih besar dari tahun lalu (Q1-2018) yang mengalami defisit 5,2 miliar dolar AS saja, atau hanya 2,01persen dari PDB.

Defisit transaksi berjalan akan membuat kurs rupiah tertekan. Karena defisit berarti terjadi arus keluar dolar keluar negeri (dolar outflow). Kurs rupiah (Bank Indonesia) pada akhir triwulan III (30 September) 2011 tercatat Rp 8,823 per dolar AS. Sejak itu, transaksi berjalan mengalami defisit berkelanjutan, dan kurs rupiah pun terdepresiasi sangat tajam, tembus Rp 15.200 per dolar AS pada Oktober 2018.

Untuk menjaga kurs rupiah agar tidak terdepresiasi maka pemerintah harus berupaya menarik masuk aliran dolar melalui investasi asing. Yang terdiri dari Investasi Langsung dan Investasi Portfolio, atau hot money. Investasi Langsung adalah investasi di sektor riil. Sedangkan Investasi Portfolio adalah investasi di surat berharga, baik saham maupun surat utang.

Dengan semakin membesarnya defisit transaksi berjalan, incoming dollar melalui Investasi Langsung tidak memadai lagi menutupi defisit tersebut. Sedangkan investasi saham mengandung risiko cukup tinggi, sehingga lebih terbatas. Oleh karena itu, investasi di surat utang sangat diminati. Khususnya surat utang pemerintah dan perusahaan-perusahaan milik negara (BUMN).

Berarti, defisit transaksi berjalan mengakibatkan utang luar negeri meningkat. Kalau tidak, maka kurs rupiah akan anjlok. Jadi, semakin besar defisit transaksi berjalan, semakin besar pula penambahan utang luar negeri yang diperlukan. Tidak heran, total utang luar negeri Indonesia naik pesat. Dari 141,2 miliar dolar AS pada akhir 2007 menjadi 377,6 miliar dolar AS pada akhir 2018. Atau naik 236,4 miliar dalam 11 tahun, setara 167 persen. Utang luar negeri pemerintah juga naik pesat, dari 76,9 miliar dolar AS pada akhir 2007 menjadi 183,2 miliar dolar AS pada akhir 2018. Naik 106,3 miliar dolar AS, atau 138,2 persen.

Kalau defisit transaksi berjalan terus berlanjut, dan bahkan bertambah besar, maka Indonesia akan menghadapi buah simalakama. Pertama, defisit transaksi berjalan akan membuat kurs rupiah tertekan. Bukan tidak mungkin kurs rupiah akan anjlok tembus Rp15.000, bahkan Rp16.000 per dolar AS. Kalau tidak mau kurs rupiah anjlok, maka utang luar negeri harus meroket untuk mengkompensasikan defisit tersebut.

Selama tiga bulan pertama 2019, utang luar negeri Indonesia naik 10 miliar dolar AS. Padahal defisit transaksi berjalan hanya 7 miliar dolar AS. Jadi, jauh melebihi keperluan, alias overdosis. Dampaknya, kurs rupiah menguat tajam akibat penarikan utang luar negeri yang overdosis tersebut.

Pada gilirannya, utang luar negeri yang membengkak akan menambah risiko krisis kurs. Rasio utang luar negeri terhadap ekspor meningkat tajam, dari 20,7 persen pada tahun 2007 menjadi 54,3 persen pada tahun 2018. Hal ini menandakan risiko utang luar negeri Indonesia semakin besar. Bisa berakibat fatal kalau investor asing menahan investasinya di Indonesia.

Di lain pihak, pemerintah sepertinya belum mampu mengurangi defisit transaksi berjalan secara terprogram. Artinya, neraca transaksi berjalan berada di luar kendali pemerintah, dan tergantung dari fluktuasi harga komoditas internasional andalan ekspor Indonesia seperti batubara, minyak sawit dan karet, serta harga minyak bumi. Kalau harga komoditas naik dan harga minyak bumi turun, maka neraca transaksi berjalan akan membaik. Kalau terjadi sebaliknya, maka neraca transaksi berjalan akan memburuk, defisit akan membesar. Dalam hal ini, kita hanya bisa menunggu belas kasihan asing agar mau membeli surat utang kita. Utang luar negeri akan meningkat, dan risiko krisis valuta seperti yang terjadi di Argentina dan Turki semakin besar. (www.watyutink.com)

BERITA TERKAIT

Potensi Korupsi di Sektor Migas

Oleh: Fahmy Radhi, Pengamat Ekonomi Energi UGM Potensi korupsi di sektor Minyak dan Gas (Migas) sesungguhnya cukup besar, baik itu…

Meneropong Kabinet Jokowi 2.0

Oleh: William Henley, Founder Indosterling Group Joko Widodo dan Ma'ruf Amin akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia masa…

Menjaga Kondusivitas Jelang Pelantikan Presiden dan Wapres

  Oleh : Rebecca Marian, Mahasiswi Papua tinggal di Jakarta   Pelantikan Jokowi-Ma’ruf sebagai Presiden dan Wapres periode 2019-2024 menjadi…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Capaian Energi Berkeadilan bagi Rakyat Indonesia

Oleh: Fahmy Radhi, Pengamat Ekonomi Energi UGM Energi Berkeadilan merupakan program Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menyediakan…

Keberhasilan Pembangunan Pemerintahan Jokowi-JK

  Oleh : Dodik Prasetyo, Peneliti di Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI) Pelantikan Jokowi untuk menjadi Presiden pada periode…

Pers dan Masyarakat Wujudkan Kondusivitas Jelang Pelantikan RI-1 dan RI-2

    Oleh : Ahmad Pahlevi. Pengamat Sosial Politik   Kesuksesan Pemilu tentu membutuhkan peran banyak pihak, tidak hanya KPU…