NERACA

Jakarta –Meskipun banyak pemerintah daerah dinilai layak dan berminat untuk menerbitkan obligasi daerah atau municipal bond, namun belum satupun terealisasi. Padahal respon pasar cukup positif jika ada pemerintah daerah yang sukses menerbitkan obligasi daerah dan termasuk jika pemerintah daerah DKI Jakarta sebagai ibu kota negara mengawali penerbitan obligasi daerah.

Menurut Head of Business Development Division Henan Putihrai Asset Management (HPAM), Reza Fahmi, jika Pemorov DKI Jakarta mengeluarkan obligasi daerah di tahun ini maka minat yang ada akan tinggi lantaran saat ini suplai sedang terbatas. "Di tengah penurunan yield, harga obligasi akan naik karena banyak peminat sementara suplai masih terbatas,"ujarnya di Jakarta, kemarin.

Apalagi, wilayah DKI Jakarta memiliki keunggulan dengan kesiapannya dalam membangun infrastruktur. Pasalnya, banyak proyek bernilai tinggi dan sexy untuk dibiayai seperti MRT, LRT dan tol. Namun obligasi daerah DKI Jakarta tetap memiliki risiko, yaitu gagal bayar. Oleh sebab itu, Pemprov DKI Jakarta baiknya menyiapkan tenaga kerja dan sistem monitoring administrasi yang rapi agar laporan arus kas dapat dimonitor oleh investor dengan baik.

Penentu obligasi DKI Jakarta akan laris atau tidak juga tergantung dari rating dan keperluan pembiayaan proyek. Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hoesen pernah bilang, penerbitan obligasi daerah tergantung pada kesiapan pemerintahan daerah karena OJK selaku regulator hanya memfasilitasi. “Yang minat kelihatannya cukup banyak. Tapi saya tidak berani menyebutkan secara spesifik karena 'trigger'-nya lebih ke kesiapan pemda," katanya.

Disampaikannya, sejak OJK menerbitkan paket regulasi obligasi daerah pada akhir tahun lalu, cukup banyak pemda yang tertarik untuk menerbitkan obligasi daerah. Hoesen menjelaskan, persiapan di daerah merupakan tahap awal dari mekanisme penerbitan obligasi daerah. Oleh karena itu, kepala daerah harus membentuk tim persiapan. Nantinya, tim persiapan kemudian menentukan kegiatan dan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penerbitan obligasi daerah.”Lalu, kepala daerah harus meminta persetujuan dari DPRD," ujar Hoesen.

Setelah melakukan persiapan di daerah, kepala daerah baru kemudian meminta pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan mengajukan usulan penerbitan obligasi daerah kepada Menteri Keuangan. Tahap selanjutnya adalah persiapan registrasi kepada OJK. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK, Fakhri Hilmi mengatakan, saat ini ada tiga pemda yang relatif siap menerbitkan obligasi daerah yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemprov Jawa Tengah, dan Pemprov DKI Jakarta. Namun, Pemprov Jateng yang sudah menunjukkan keseriusannya untuk menerbitkan obligasi daerah dengan melakukan persiapan di daerah.”Memang sedang dalam proses, disiapkan secara intens. Kalau saya lihat jangka waktunya bisa sampai dengan akhir tahun ini. Mereka masih di tahap awal persiapan di daerahnya. Masih ada tahapan meminta persetujuan dari DPRD dan pengajuan ke Kemenkeu dan Kemendagri. Kalau sudah ada baru 'filing' ke OJK," kata Fakhri.