Pengelolaan Sampah Terpadu Efektif Kurangi Sampah Impor

Pengelolaan Sampah Terpadu Efektif Kurangi Sampah Impor

NERACA

Jakarta - Pelaku usaha di sektor daur ulang sampah yang tergabung dalam Indonesia Plastic Recycles (IPR), menegaskan, sistem pengelolaan sampah modern dan terpadu dapat mengurangi masuknya sampah impor ke Indonesia. Menurut Business Development Director IPR Ahmad Nuzuludin, melalui pengoptimalan daur ulang sampah domestik, maka kebutuhan sampah impor juga akan menurun.

"Sampah impor sebenarnya masih diperlukan, karena pelaku daur ulang sampah kekurangan supply dari dalam negeri. Lantas, agar sampah impor tidak over supply, maka diperlukan sistem pengelolaan sampah plastik terpadu," ucap Ahmad, Selasa (2/7).

Dia menyarankan, sebaiknya Pemerintah pusat maupun daerah dapat bersinergi untuk membantu industri daur ulang plastik berkembang ke depannya. Apalagi dengan segala potensi dari sisi penyerapan tenaga kerja dan value added sampah plastik.

“Dengan melakukan pengelolaan yang sampah yang baik, sampah plastik yang jumlahnya 16 persen dari total sampah dapat diolah kembali dan dimanfaatkan sebagai energi listrik, pupuk, dan bahan baku scrap industri recyling plastik," papar Ahmad.

Senada dengan IPR, Asosiasi Industri Aromatika, Olefin, dan Plastik (Inaplas) menilai, untuk pengelolaan sampah plastik di dalam negeri harus dimulai dari hulu atau sejak di lingkup rumah tangga. Sekretaris Jenderal Inaplas, Fajar Budiyono, mengatakan, faktor pencemaran sampah terhadap lingkungan yaitu sebenarnya perilaku konsumen yang belum melihat hal ini sebagai nilai ekonomi.

"Saat ini industri daur ulang plastik hanya jalan 80 persen kapasitasnya, padahal sampah plastik masih banyak, ini disebabkan karena sampah kita belum terpilah. Biaya sortir atau pilah berkisar 50 persen dari cost recycle," tutur Fajar.

Menurut Fajar, plastik sangat bermanfaat bagi kehidupan, dan dianggap menjadi masalah ketika sudah menjadi sampah. Maka, yang perlu dibenahi adalah pengelolaan sampah.Tapi yang penting itu, perubahan perilaku masyarakat yang tidak lagi melihat plastik sebagai sampah, tapi sebagai sesuatu yang bernilai ekonomi tinggi. Kemudian menerapkan prinsip zero waste to landfill dengan memilah sampah di rumah, daur ulang dan composting, dan lainnya.

Revisi Permendag

Menanggapi permasalahan impor sampah berbahaya yang masuk ke Indonesia melalui Batam dan Surabaya, Kementrian Perdagangan berencana memperbaiki peraturan yang menjadi dasar bagi importir sampah.

Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, Karyanto Suprih, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non-bahan Berbahaya dan Beracun segera direvisi. Pasalnya, Permendag ini memiliki kelemahan sehingga memungkinkan masuknya material plastik daur ulang yang terkontaminasi ke dalam sampah impor.

Salah satu hal yang akan dibahas dalam revisi tersebut adalah metode sampling pada impor clean plastic yang dilakukan surveyor.

Menurut Karyanto, Kementerian Perdagangan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan merinci teknis evaluasi serta pengawasan terhadap surveyor dalam aturan visi tersebut. Evaluasi terbesar dari masuknya sampah dan bahan lain di luar clean plastic adalah metode sampling dari surveyor.

“Revisi Permendag Nomor 31 Tahun 2016 tersebut juga akan membahas mengenai kata “dan lain-lain", kode HS terkait, serta definisi clean plastic. Kalau secara kandungan clean plastic ini sudah dimiliki di dalam negeri, maka tidak perlu lagi diimpor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dalam negeri,” tegas Karyanto. Mohar/Iwan

BERITA TERKAIT

Kota Sukabumi Masuk Nominasi Pengelolaan JDIH Terbaik Nasional

Kota Sukabumi Masuk Nominasi Pengelolaan JDIH Terbaik Nasional NERACA Sukabumi - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi masuk dalam nominasi pengelolaan Jaringan…

KPK: Suap Impor Pangan Karena Dua Kementerian Tidak Sinkron

KPK: Suap Impor Pangan Karena Dua Kementerian Tidak Sinkron   NERACA Jakarta - KPK menilai berulangnya Operasi Tangkap Tangan (OTT) di…

Pemerintah Bentuk Sentra Pelayanan Pascapanen Terpadu

NERACA Jakarta – Kementerian Pertanian membentuk Sentra Pelayanan Pertanian Padi Terpadu (SP3T) untuk penanganan pascapanen yang baik dan pengelolaan yang…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KKJ Minta Kapolri Usut Kekerasan Jurnalis

KKJ Minta Kapolri Usut Kekerasan Jurnalis NERACA Jakarta - Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) mendesak pengusutan tuntas kasus kekerasan terhadap jurnalis…

KPPU Usulkan Pemkot Makassar Buat Penyimpanan Stok Pangan

KPPU Usulkan Pemkot Makassar Buat Penyimpanan Stok Pangan   NERACA Makassar - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengusulkan kepada Pemerintah Kota…

Jaksa Agung dari Nonparpol, IPW: Yenti Ganarsih Berpeluang

Jaksa Agung dari Nonparpol, IPW: Yenti Ganarsih Berpeluang   NERACA Jakarta - Indonesia Police Watch (IPW) menilai Yenti Ganarsih berpeluang menggantikan…