NERACA

Jakarta – Kementerian Perindustrian mengklaim industri kecil menengah (IKM) telah mampu membuat alat konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG) atau konverter kit. Bahkan, Kemenperin mengungkapkan, IKM asal daerah Klaten, Jawa Tengah, telah siap memproduksi alat tersebut secara massal untuk mempercepat pelaksanaan program konversi BBM ke BBG.

“IKM telah berhasil membuat konverter kit dan kini siap produksi. IKM yang telah berhasil membuat converter kit ini berasal dari Klaten, Jawa Tengah,” ungkap Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah Kemenperin Euis Saedah di Jakarta, Selasa.

Lebih jauh Euis mengungkapkan, pengusaha industri konverter kit yang tergabung dalam sebuah koperasi tengah menunggu uji hak paten dari produk yang dibuatnya. “Kami berharap industri konverter kit yang dikembangkan oleh IKM di Klaten ini nantinya bisa menunjang kebutuhan konverter kit dalam program pengalihan BBM ke BBG bagi kendaraan bermotor,” kata Euis.

Euis mengaku optimis konverter kit yang dibuat oleh IKM tidak kalah dari produk impor. Apalagi harganya hanya Rp7 juta per unit sedangkan produk impor di atas Rp10 juta. Dia juga berharap tidak hanya Klaten yang membuat converter kit tetapi juga IKM daerah lain. IKM ini telah melakukan uji alat konverter berbahan 100% lokal. Hasilnya terbilang memuaskan. Mereka menguji tabung gas dengan volume tiga dan 12 kilogram (kg). “Tabung 12 kilo sudah diuji dari Jakarta ke Bandung,” ujarnya.

Pada tahap awal, rencananya koperasi ini akan memproduksi 2 ribu unit dengan harga jual sekitar Rp 7 juta. Harga jual yang murah ini sangat menguntungkan karena harga jual konverter kit yang ada bisa mencapai Rp 12- Rp 15 juta . Investasi yang diperlukan sebesar sekitar Rp 10 miliar ini semuanya berasal dari anggota koperasi yang kebanyakan berasal dari daerah.

Euis juga mengungkapkan akan membantu IKM agar unit produksinya masuk di kawasan industri. Nantinya akan ada semacam subsidi pembelian atau penyewaan lahan industri untuk IKM. "Kita ingin share, jadi 35 % pembelian klaster dari kemenperin," kata Euis.

Berdasarkan peraturan pemerintah No 24 tahun 2009 tentang kawasan industri pasal 25 ayat 1 E bahwa timnas kawasan industri bertugas mengusulkan patokan harga jual atau sewa kavling dan/atau bangunan industri di kawasan industri. Timnas ini terdiri dari pemerintah pusat, pemda, pemkab, kadin yang diangkat dan ditetapkan oleh Kemenperin.

Euis menuturkan Kemenperin sedang berusaha bernegosiasi dengan pihak pemilik kawasan industri Jababeka untuk menetapkan harga dengan sistem sharing. Diharapkan Jababeka memberikan diskon harga 35% setiap pembelian kavling industri untuk IKM. "Ini sedang dalam proses negosiasi, Jababeka kasih diskon 35%, Kemenperin 35%, IKM nya 30%. Biar IKM yang masuk sini (Jababeka) makin banyak," ungkapnya.

Dukungan Perbankan

Sebelumnya Euis juga berharap kalangan perbankan atau lembaga keuangan lainnya mau menyediakan modal awal untuk kegiatan wirausaha baru, tentunya ini akan mendorong terciptanya wirausahawan baru, sehingga bisa menciptakan lapangan kerja dan mendorong pengembangan perekonomian daerah. "Hampir tidak ada bank yang mau menyediakan modal bagi wirausaha baru, padahal bantuan dana untuk memulai usaha sangat dibutuhkan," kata Euis Saedah.

Dia menjelaskan, perbankan atau lembaga keuangan umumnya hati-hati dalam menyalurkan modal untuk wirausaha baru. Alasannya kekhawatiran terhadap kelanggengan usaha. Untuk menyalurkan kredit permodalan, perbankan umumnya mensyaratkan agunan dan baru mau menyalurkannya jika usaha sudah berjalan selama dua tahun. "Pihak perbankan kebanyakan tidak mau ambil risiko apabila nanti wirausaha baru tersebut bangkrut," jelasnya.

Menurut dia, Indonesia sesungguhnya membutuhkan wirausaha baru untuk menunjang agar Indonesia menjadi negara maju. Ini juga sekaligus mendorong menciptakan lapangan pekerjaan sebagai solusi mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Data menunjukkan dari sekitar 231,8 juta penduduk Indonesia, hanya 55.60 jiwa atau 0,24 % yang menjadi wirausaha. "Dibanding dengan negara Asia lain, persentase wirausaha di Indonesia masih kecil. Di China jumlah wirausahanya 10% dan di Singapura 7 %," ujarnya.

Kemenperin sendiri dalam menciptakan wirausaha baru melakukan pendekatan dengan cara by design dan fast track. Untuk pendekatan by design dilakukan melalui kegiatan pelatihan, magang, dan pemberian modal usaha sebelum orang menjadi wirausaha. Sedangkan pendekatan fast track bisa dilakukan dengan cara membeli waralaba industri, sehingga seseorang dalam waktu singkat menjadi wirausaha baru. "Diharapkan dengan pendekatan tersebut bisa menciptakan 300-400 wirausaha baru setiap tahunnya" urainya.