Mencari Figur Kabinet

Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan tim kuasa hukum Prabowo-Sandi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah resmi menetapkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai Presiden RI periode 2019-2024, maka tugas selanjutnya presiden baru menyiapkan kriteria calon menteri yang akan membantu kelancaran tugas kenegaraan di waktu mendatang.

Rakyat Indonesia bersama KPU sudah menyelesaikan pekerjaan berat memenangkan pemilu. Itu baru kemenangan procedural. Masih ada kemenangan lain yang wajib diraih, yakni kemenangan substansial, yaitu rakyat yang menyerahkan suaranya di bilik suara berhak mendapatkan manfaat positif.

Karena itu, kemenangan substansial itu diawali dengan menyelesaikan tugas berat di depan mata yaitu menyusun kabinet. Dan, kalau nanti kabinet sudah tersusun, presiden harus bisa memastikan kabinet itu benar-benar berfungsi dan menghasilkan kinerja yang mampu  menyelesaikan persoalan bangsa dan negara. Ini semua merupakan pekerjaan tidak mudah.

Menyusun kabinet baru pada hakikatnya sebuah kerja keras. Sebab, menurut UUD, presiden dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan. Oleh karena itu, menteri-menteri itu sangat menentukan keberhasilan pemerintahan Jokowi 2019-2024.

Pertama sekali tugas presiden setelah dilantik 20 Oktober 2019, adalah memetakan berbagai persoalan di dalam dan luar negeri. Pemetaan secara umum ini mungkin sudah dilakukan.   Dari situ mereka bisa menyusun struktur kabinet, struktur yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan persoalan.

Pembidangan urusan tertentu di bidang pemerintahan itu mencerminkan kemampuan presiden dalam penguasaan masalah. Pemahaman menyeluruhnya tentang persoalan bangsa dan negara akan diwujudkan dalam formasi bidang pemerintahan. Rancang bangun atau bahkan nomenklatur kementerian dan lembaga amat bergantung pada peta permasalahan yang dihadapi, serta kebijakan dan strategi menyelesaikan masalah itu.

Pekerjaan berikutnya, adalah mencari dan memilih orang yang cocok untuk mengisi struktur tersebut. Ini lagi-lagi pekerjaan amat sulit. Negara ini mempunyai banyak orang pintar, mempunyai banyak orang jujur, mempunyai banyak orang berani, juga punya banyak orang yang visioner, progresif, punya jaringan kerja luas dan sebagainya.

Tetapi, jarang ada orang yang mempunyai berbagai kelebihan itu sekaligus. Pintar saja tak cukup. Jujur saja tak cukup. Pintar dan jujur tetapi tidak berani, juga percuma. Pintar, jujur, berani, punyai visi, tetapi tak mengetahui seluk-beluk permainan dalam rimba raya birokrasi, itu juga akan membuatnya tersandera di tengah lingkaran setan organisasinya.  

Padahal pemerintah mendatang memerlukan orang dengan kualifikasi njelimet seperti itu.  Jika disederhanakan, dengan mengambil contoh figur almarhum Baharuddin Lopa. Karena kabinet baru nanti memerlukan orang dengan kualifikasi sempurna seperti almarhum untuk posisi Jaksa Agung. Secara akademis, dia sangat pintar di bidangnya. Lopa adalah guru besar hukum pidana di Universitas Hasanuddin. Dia jujur bahkan zuhud. Hidupnya amat sangat sederhana, padahal dia pernah menjabat berbagai semua jabatan “basah’ di negeri ini.  Lopa pun dikenal sangat berani melakukan perbaikan dan perubahan dengan risiko apa pun. Dan dengan segala kelebihannya itu, dia sangat agresif.

Masih ada sejumlah tokoh lainnya yang masih hidup yang juga memiliki kualifikasi hampir sempurna seperti itu di bidang masing-masing. Tinggal hak prerogratif presiden yang nanti menentukan, setelah mendapatkan rekomendasi clear dari KPK, PPATK, BIN dan BNPT.

Bagaimanapun, presiden perlu ekstra cermat dalam menentukan para menteri yang akan membantunya. Sebab, kekeliruan memilih menteri akan menjadi batu sandungan bagi keberhasilan memberikan kemenangan substansial kepada rakyat. Jika menterinya tidak mempunyai kualifikasi sempurna, maka probabilitas kegagalan mengelola negara makin besar. 

 

BERITA TERKAIT

Kejar Pajak Tambang !

    Usaha menaikkan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seperti royalti dari perusahaan tambang batubara merupakan sebuah tekad…

Pemerintah Berutang 2 Tahun?

  Wajar jika Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan kaget saat mendengar kabar bahwa Kementerian Perdagangan belum…

Hilirisasi Strategis bagi Ekonomi

Menyimak pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 tumbuh sebesar 5,4 persen ditopang oleh sektor manufaktur yang mampu tumbuh sebesar 4,9…

BERITA LAINNYA DI Editorial

Kejar Pajak Tambang !

    Usaha menaikkan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seperti royalti dari perusahaan tambang batubara merupakan sebuah tekad…

Pemerintah Berutang 2 Tahun?

  Wajar jika Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan kaget saat mendengar kabar bahwa Kementerian Perdagangan belum…

Hilirisasi Strategis bagi Ekonomi

Menyimak pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 tumbuh sebesar 5,4 persen ditopang oleh sektor manufaktur yang mampu tumbuh sebesar 4,9…