Menanti Rekonsiliasi Tokoh Bangsa Pasca Pilpres 2019

Oleh : Muhamad Akbar, Pemerhati Masalah Sosial Kemasyarakatan

Ribuan massa yang mengawal sidang MK akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Namun mereka tampaknya belum puas dengan apa yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi. Bahkan mereka tetap tidak mengakui kemenangan Jokowi dan meminta Prabowo tetap menjadi oposisi.

Mantan Penasihat KPK Abdullah Hehamahua, menilai bahwa rekonsilasi antara Jokowi dan Prabowo merupakan hal yang baik, karena keduanya memberikan contoh bagaimana persaingan tidak memutus tali pertemanan. Namun apabila Prabowo mengakui kemenangan Jokowi hanya demi mendapatkan kursi jabatan, itu tak patut.

“Kalau rekonsiliasi dalam pengertian negara aman dan damai sah-sah saja,” tutur Abdullah.

Namun jika rekonsiliasi Prabowo – Sandiaga mengakui kemenangan Jokowi sehingga kemudian mendapatkan beberapa kursi, Abdullah menyebutnya sebagai pelacur.

Dirinya baru saja mengikuti aksi mengiringi persidangan dengan agenda putusan untuk gugatan hasil Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo – Sandiaga. Ia merupakan koordinator aksi Gerakan Kedaulatan Rakyat (GKR) dalam aksi ini.

Masyarakat juga telah mengetahui bahwa dorongan rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo sudah menguat. Rekonsiliasi diharapkan bisa mengakhiri ketegangan kedua kubu pendukung capres tersebut.

Pelaksanaan rekonsiliasi dikatakan kedua pihak masih terus diusahakan. Seiring bergulirnya isu rekonsiliasi. Namun menguar pula isu terkait kemungkinan Prabowo akan bergabung ke Jokowi. Isu tersebut dihembuskan oleh politikus PAN , Faldo Maldini.

“So, mungkin nggak yang 12 persen gabung sama Jokowi? Gue nggak bilang sih, kalau Gerindra gabung ke Jokowi itu buruk. Itu realistis. Itu pilihan bagi parpol, berada dalam lingkaran kekuasaan tentu lebih baik,” tutur Faldo dalam videonya.

Pada kesempatan berbeda, Capres Prabowo dan Cawapres Sandiaga Uno menonton bareng pembacaan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di kediaman Capres nomor 02 Prabowo Subianto, bersama dengan tokoh partai politik mitra koalisi. Suasana nobar sangat gayeng, menyenangkan dan sejuk.

“Suasana di dalam sangat menyenangkan ya, situasi sejuk, tenang, koalisi sangat kompak dan nanti kita akan makan malam bersama,” tutur juru bicara BPN, Andre Rosiade.

Kendati demikian Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan pamit terlebih dahulu, Andre mengatakan semua mitra koalisi ada di dalam untuk mendampingi Prabowo dan Sandiaga untuk menantikan putusan MK.

Saat itu Andre juga memastikan apapun hasil putusan MK nanti, Prabowo dan Sandiaga akan menerimanya. Keduanya akan menyampaikan juga pidato singkat kepada masyarakat.

“Apapun keputusan yang diambil, kami, pak Prabowo dan bang Sandi tentu akan memberikan pidato nanti malam setelah keputusan resmi diambil di MK,” ujar Caleg yang berhasil terpilih di kursi DPR.

Sementara itu PAN menyerahkan kepada Calon Presiden Nomor urut 02, Prabowo Subianto untuk menentukan masa depan koalisi adil makmur yang mengusung Prabowo – Sandiaga.

“Itu nantilah soal itu kita rapat dulu. Soal bagaimana koalisi nanti tentu pimpinan Koalisi Partai Gerindra, Pak Prabowo akan menyampaikan,” tukas Zulkifli.

Dalam kesempatan yang lain, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebutkan, ada sekelompok pihak yang tidak menginginkan Jokowi dan Prabowo melakukan rekonsiliasi.

“Kami mensinyalir ya, ada bahwa proses menuju rekonsiliasi berjalan dengan baik. Tapi ada kelompok – kelompok yang tidak bisa menerima itu,” tutur Moeldoko.

Padahal rekonsiliasi yang dimaksudkan adalah dialog penyelesaian masalah. Sekjend PDI-P Hasto Kristiyanto juga telah menegaskan bahwa “rekonsiliasi sebagai dialog penyelesaian masalah, bukan bagi – bagi jabatan di kabinet,” tutur Hasto

Di sisi lain, Hasto menyatakan, pihaknya mengupayakan rekonsiliasi dengan pihak – pihak yang berseberangan selama Pilpres 2019.

“Rekonsiliasi adalah sikap yang sesuai dengan kepribadian bangsa, yaitu gotong – royong, melakukan musyawarah, mufakat dan menghargai perbedaan,” tutur Hasto

Hasto juga menegaskan, bahwa penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

“Dengan selesainya putusan MK ini maka legitimasi dan legalitas Jokowi – Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih sudah tetap. Dengan demikian, rekonsiliasi sebagai jalan yang bukanlah untuk diberi jabatan di kabinet,” ujarnya.

Demokrasi memang tidak menyenangkan semua pihak, namun bukan berarti pihak yang kalah lantas berasumsi tanpa dasar hingga membuat suasana pasca pemilu masih belum stabil.

BERITA TERKAIT

PAMERAN UMRAH DAN HAJI 2019

Sekretaris Perusahaan BNI Syariah, Rima Dwi Permatasari (kedua kiri), bersama Pemimpin Divisi Dana Ritel BNI Syariah, Bambang Sutrisno (kedua kanan),…

Mengedepankan GCG, PT PII Raih Penghargaan Top GRC 2019

  NERACA Jakarta - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PII dinobatkan sebagai salah satu pemenang penghargaan TOP Governance, Risk…

Wujudkan Cita-cita Bangsa dengan Kontribusi Pajak

  Oleh: Sarah Faizatun Nisa, Staf Ditjen Pajak Menginjak usia 74 tahun, Indonesia diharapkan menjadi negara yang semakin maju dan…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Utang Makin Besar, Kemampuan Biayai Pembangunan Berkurang

Oleh: Riza Annisa Pujarama, Peneliti INDEF Postur APBN 2020 terdapat ekspansi untuk memperbaiki perekonomian tetapi secara secara asumsi makro tidak terlihat…

Ibu Kota Baru di Kalimantan, Bukan Soal Pemerataan Saja

Oleh:  Fransina Natalia Mahudin, Studi S2 bidang Kebijakan Publik Pemerintah akhirnya memilih memindahkan ibu kota dengan alternatif ketiga, yaitu pilihan…

Stop Rasisme dan Hargai Perbedaan Demi Keutuhan NKRI

  Oleh : Edward Krey, Mahasiswa Papua, tinggal di Yogyakarta   Wajar kiranya apabila kita marah ketika martabat bangsa dilecehkan,…