Pembenahan Tata Kelola Bakal Undang Investor Pembiayaan Hijau

NERACA

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan pentingnya tata kelola dan simplifikasi format pelaporan untuk mengundang minat investor dalam penerbitan surat utang berbasis lingkungan (green bond). Sri Mulyani dalam pernyataannya mengatakan pembenahan ini diperlukan karena investor global yang berminat dalam pembiayaan hijau masih sedikit.

Saat ini, meskipun minat para investor internasional cukup tinggi, green bond yang diterbitkan Indonesia sejak tahun 2018 dan 2019 belum sepenuhnya berbasis lingkungan. Menurut Sri Mulyani, hal ini terlihat dari portofolio pembeli green bond milik pemerintah Indonesia yaitu sebanyak 29 persen merupakan investor hijau dan 71 persen adalah investor reguler.

"Dari preferensi pembeli dan dihubungkan dengan proyeknya, green bond Indonesia belum benar-benar menggambarkan sebagai green bond," ujar Sri Mulyani saat mengisi Seminar Sustainable Finance and Development in Emerging Markets: Challenges and Opportunities yang diselenggarakan Bloomberg Emerging + Frontier Forum 2019 di London, Selasa (25/6) waktu setempat.

Untuk itu, selain memperkuat tata kelola dan simplifikasi format pelaporan, hal lain yang perlu dilakukan adalah mendorong pembenahan dalam regulasi serta belajar pembuatan instrumen ke tempat lain. Sri Mulyani juga mengajak swasta untuk berpartisipasi dalam pasar pembiayaan berbasis lingkungan dengan preferensi pembeli yang direfleksikan dengan sinyal kuat terhadap harga. Namun, tambah dia, tidak hanya harga yang memegang peranan utama, karena stabilitas negara juga memegang andil yang sangat penting dalam isu pasar karbon dan harga karbon.

Seperti diketahui, Indonesia menerbitkan Sukuk sebagai salah satu instrumen pembiayaan syariah. Sebagai contoh, pemerintah telah menerbitkan Sukuk Wakalah Global yang merupakan Sukuk Hijau pertama di Indonesia dan Asia. Penerbitan Green Bond atau Sukuk Hijau merupakan salah satu komitmen Indonesia untuk SDGs terkait isu perubahan iklim atau terkait dengan isu lingkungan seperti energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, pengelolaan limbah, dan bangunan hijau. Tahun 2019, Indonesia menerbitkan Sukuk Hijau senilai US$750 juta selain sukuk jenis lainnya sebesar US$1,25 miliar.

BERITA TERKAIT

Pemerintah Yakin Dana Amnesti Pajak Tidak Kembali ke Asing

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan hingga masa penahanan dana (holding period)…

Eksploitasi Air Tanah Sebabkan Penurunan Tanah Jakarta

    NERACA   Jakarta - Penurunan tanah (landsubsidence) di DKI Jakarta salah satu faktornya adalah disebabkan eksploitasi air tanah…

Internet Lambat Ikut Hambat Bisnis

    NERACA   Jakarta - Lembaga riset global Legatum Institute mengungkapkan bahwa koneksi internet yang lambat dan bandwidth jaringan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Haris Azhar Bakal Laporkan Majelis Hakim PT Jakarta ke KY dan Bawas - Diduga Tak Periksa Berkas Banding

      NERACA   Jakarta - Jaksa berprestasi Chuck Suryosumpeno tidak pernah lelah untuk menuntut keadilan hukum di Indonesia.…

ITDC Fokus Kembangkan The Mandalika - Katalisator Pembangunan Ekonomi NTB

    NERACA   Jakarta - PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), BUMN pengembang dan…

UMP 2020 Disebut Masih Mengacu PP 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan

    NERACA   Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebutkan besaran upah minimum provinsi (UMP) untuk 2020 diperkirakan masih…