Bus KPK Mulai "Sapa" Warga Ngawi Sampaikan Pesan Antikorupsi

Bus KPK Mulai "Sapa" Warga Ngawi Sampaikan Pesan Antikorupsi

NERACA 

Jakarta - Bus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) "Jelajah Negeri, Bangun Antikorupsi" pada Selasa (25/6) mulai "menyapa" warga Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, untuk menyampaikan pesan antikorupsi.

"Setelah pelepasan seremonial yang digelar pada Jumat (21/6) di halaman Gedung Merah Putih KPK, hari ini bus KPK 'Jelajah Negeri, Bangun Antikorupsi' mulai menyapa warga Ngawi dan sekitarnya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, dikutip dari Antara, kemarin.

Dalam sambutannya pada pembukaan kegiatan jelajah bus KPK yang bertempat di Pendopo Wedya Graha Kabupaten Ngawi pada Selasa pagi (25/6), kata Febri, Ketua KPK Agus Rahardjo mengingatkan kepada 300 peserta agar terus melakukan perbaikan dan berbenah diri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Peserta tersebut merupakan pejabat dan aparatur pemerintahan mulai dari bupati, camat hingga kepala desa."Kalau kita lihat tahun 2018, skor IPK (Indeks Persepsi Korupsi) kita di angka 38. Ini merupakan paling rendah di ASEAN. Oleh karena itu, saya selalu mengingatkan, mari kita perbaiki, sistemnya sama-sama kita perbaiki, agar nanti rakyat bisa melihat apa yang dilakukan pemerintah untuk rakyatnya," kata Agus dalam sambutannya.

Agus juga menyampaikan bahwa tugas KPK sangat banyak dan tidak hanya penindakan tetapi juga memiliki kewenangan pencegahan."Salah satunya dilakukan dengan menyelenggarakan sosialisasi dan pendidikan antikorupsi. Dengan menggunakan bus sebagai media kampanye, KPK ingin terus menambah "penumpang" antikorupsinya," kata Agus.

Sementara itu, Bupati Ngawi Budi Sulistyanto menyampaikan pesan dan harapan kepada para jajarannya agar mengambil manfaat dari program bus KPK ini.

"Yang hadir hari ini dari berbagai perangkat desa agar memviralkan. Bisa 'ngomongi kancane' untuk antikorupsi sehingga kita bisa sama-sama bersih. Program bus KPK ini mengajari antikorupsi sejak dini mulai dari anak-anak supaya tidak menyontek. Semoga apa yang kita sajikan bisa memberikan manfaat yang luar biasa," kata Budi.

Usai pembukaan, kata Febri, rangkaian acara pun langsung digelar, mulai dari sosialisasi gratifikasi bagi aparatur pemerintah daerah hingga pelayanan publik.

Selanjutnya, kegiatan bermain (play day) yang sarat dengan nilai-nilai antikorupsi untuk anak-anak seperti "boardgames", mendongeng, nonton film antikorupsi dengan peserta mulai dari siswa TK, SD hingga SMP/MTS juga tenaga pendidik mulai dari guru hingga kepala sekolah.

"Harapannya, simulasi pendidikan antikorupsi menggunakan permainan seperti 'boardgames', mendongeng atau film menjadi cara yang menyenangkan dan mudah diterapkan bagi pendidik ke depannya untuk mengenalkan nilai-nilai antikorupsi pada siswa didiknya," ujar Febri.

Demikian juga, kata Febri, dengan sosialisasi/diseminasi pendidikan antikorupsi dan pengenalan aplikasi JAGA kepada pendidik diharapkan dapat meningkatkan literasi antikorupsi pendidik.

Bus KPK tiba di Ngawi pada Sabtu (22/6) pukul 14.30 WIB. Di tiap kabupaten/kota Bus KPK dijadwalkan singgah dengan durasi 2-3 hari.

Untuk Kabupaten Ngawi dijadwalkan pada 25-26 Juni 2019 sebelum bertolak ke Kota Madiun. Selain Ngawi dan Madiun, bus akan singgah di 26 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Timur, Bali, dan Jawa Tengah.

Di setiap daerah yang dilewati, KPK akan berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui berbagai program pencegahan korupsi.

Beberapa pogram antikorupsi yang diperkenalkan kepada masyarakat Ngawi di antaranya adalah edukasi antikorupsi untuk pelajar dan juga guru, pameran pelayanan publik, sosialisasi tentang gratifikasi untuk aparatur daerah, sosialisasi antikorupsi untuk komunitas dan masyarakat sipil.

28 daerah yang dijelajah bus antikorupsi tahun ini berada di Jawa Timur, Bali, dan Jawa Tengah, yaitu Ngawi (25-26 Juni), Kota Madiun (28-30 Juni), Nganjuk (2-3 Juli), Jombang (5-7 Juli), Kota Mojokerto (9-10 Juli), Kota Surabaya (12-14 Juli), Kota Probolinggo (16-17 Juli), Situbondo (19-21 Juli), Banyuwangi (23-24 Juli). Ant

 

 

BERITA TERKAIT

Perangi Korupsi - RUU Perampasan Aset Harus Segera Disahkan

Komitmen pemerintah dan DPR terhadap agenda pemberantasan korupsi kembali dipertanyakan publik seiring dengan sikap kedua institusi negara itu yang masih…

Jokowi Harap Keanggotaan Penuh RI di FATF Perkuat Pencegahan TPPU

NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo berharap keanggotaan penuh Indonesia di Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrrorism…

KPK Akan Evaluasi Pengelolaan Rutan dengan Dirjen PAS

NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Perangi Korupsi - RUU Perampasan Aset Harus Segera Disahkan

Komitmen pemerintah dan DPR terhadap agenda pemberantasan korupsi kembali dipertanyakan publik seiring dengan sikap kedua institusi negara itu yang masih…

Jokowi Harap Keanggotaan Penuh RI di FATF Perkuat Pencegahan TPPU

NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo berharap keanggotaan penuh Indonesia di Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrrorism…

KPK Akan Evaluasi Pengelolaan Rutan dengan Dirjen PAS

NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)…