BBM, Demo dan Korupsi

Oleh : Cecep Effendi

Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta

Maraknya aksi demonstransi anti kenaikan harga BBM di berbagai daerah hanyalah wujud dari puncak kekecewaan masyarakat atas kondisi bangsa yang carut marut. Masalahnya hal ini telah dibiarkan lama dan tanpa solusi yang jelas. Ketidakberesan lembaga negara, mulai dari eksekutif dari pusat sampai daerah, yudikatif dan legislative membuat masyarakat makin putus asa.

Kekecewaan publik makin tinggi, karena ditambah ada faktor lain seperti korupsi dan kebocoran pendapatan dan pengeluaran negara yang merebak di hampir semua instansi. Bahkan banyak pejabat negara tidak berempati, jauh dari rasa keadilan dan lain sebagainya

Intinya, masyarakat tidak akan marah atau melakukan takkan melakukan aksi-aksi demo. Kalau memang kenaikan BBM itu jalan sebagai solusi terakhir yang harus ditempuh. Masalahnya, saat ini ada anggapan masyarakat yang dipaksa menanggung beban negara akibat kesalahan para penyelenggara negara yang korup dan berkinerja rendah mulai dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. Manajemen pemerintahan amburadul mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Jadi, mana ada masyarakat yang bisa menerima kondisi seperti ini.

Langkah pemerintah yang mengambil satu-satunya opsi mengatasi gejolak kenaikan harga BBM dunia dengan menaikan BBM dalam negeri tanpa mau terlebih dahulu membenahi manajemen pemerintahan, tentunya sulit diterima. Kalau penggunaan anggaran negara optimal dan kebocoran negara sudah ditekan dan pemerintah belum sanggup menanggung beban APBN, maka boleh saja menaikkan harga BBM. Rakyat ingin melihat dulu langkah pemerintah untuk memaksimalkan anggaran, setelah itu terlihat, mau menaikkan harga BBM rakyat akan menerima dengan lapang dada

Selain itu masalah fasilias yang diberikan kepada pejabat negara juga tidak sesuai dengan kinerja yang diharapkan. Banyak pejabat Negara bergaya hidup mewah. Padahal para pejabat yang seharusnya menjadi contoh dan panutan. Inilah yang tidak bisa diterima publik. Karena itulah penghematan seharusnya juga bisa dilakukan kepada pejabat negara saat ini. Sekarang ini pejabat negara kalau berpergian selalu menggunakan kelas bisnis, itu kan bisa dihemat dengan menggunakan kelas ekonomi. Faslitas lainnya seperti pengawalan pun bisa dikurangi dan tidak berlebihan seperti sekarang

Yang jelas kenaikan BBM sebesar 30%. Dan tidak dilakukan secara bertahap membuat syok rakyat. Padahal pemerintah sudah tahu, sejak perang teluk, harga BBM ini tidak pernah stabil, tapi pemerintah tetap saja tidak mencari solusi alternatif. Misalnya dengan pengembangan energi alternatif. Disisi lain, kebocoran BBM menimbulkan disparitas tinggi. Sehingga memancing oknum untuk melakukan penyelundupan BBM. Tapi ini malah menjadi keluh kesah pemerintah. Aneh kan ? Padahal itu pemberantasan penyelundupan menjadi tugas pemerintah. Tapi kok anehnya, penyelundupan ini yang jadi kambing hitam kenaikan harga BBM bersubsidi.

Related posts