RI Dukung Deregulasi Perdagangan Internasional

NERACA

Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendukung penyederhanaan prosedur perdagangan internasional, demikian disampaikan Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Dody Edward pada pembukaan lokakarya Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Workshop on Best Practices of Trade Facilitation Agreement (TFA) Implementation within APEC Economies: Opportunities and Challenges.

“Dengan implementasi TFA, diharapkan dapat menyederhanakan dan mengharmonisasi prosedur perdagangan internasional sehingga lebih transparan dan tidak diskriminatif,” ujar Doddy lewat keterangannya diterima di Jakarta, disalin dari Antara.

Menurut dia, hambatan tarif pada perdagangan internasional terus menurun. Namun, di sisi lain terdapat kecenderungan peningkatan hambatan perdagangan nontarif yang bertumpu pada pemberlakuan standar, kesehatan, keamanan, keselamatan, dan lingkungan hidup.

“Penerapan hambatan perdagangan terkait nontarif yang tidak benar berdampak pada meningkatnya biaya perdagangan dan biaya administrasi dalam perdagangan internasional yang akhirnya dapat bersifat proteksionisme,” kata Dody.

Lokakarya yang digelar di Kabupaten Badung, Bali, itu digelar untuk meningkatkan kemampuan anggota ekonomi APEC dalam melaksanakan komitmennya terhadap TFA, khususnya menyangkut penyederhanaan prosedur ekspor dan impor.

Selain itu lokakarya juga memfasilitasi anggota untuk berbagi pengetahuan serta pengalaman dalam pelaksanaan TFA sesuai kesepakatan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Acara yang berlangsung selama dua hari ini diikuti 125 peserta yang berasal dari anggota Ekonomi APEC.

Selain itu acara tersebut merupakan bentuk realisasi dari disepakatinya inisiatif Indonesia melalui Kemendag yang diajukan pada forum Komite Perdagangan dan Investasi APEC tahun 2018 di Papua Nugini.

Acara ini dihadiri oleh perwakilan kedutaan besar Ekonomi APEC di Jakarta, kementerian/lembaga, akademisi, dan dunia usaha. Turut hadir juga pakar perjanjian fasilitasi perdagangan di antaranya Yann Duval dari United Nations Economic and Social Commision for Asia and the Pacific (UNESCAP) dan Alexandre Larouche Maltais dari United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) selaku pembicara.

Diharapkan lokakarya tersebut dapat menghasilkan rekomendasi Implementasi FTA WTO dari aspek kerangka legislatif dan perampingan birokrasi, serta implementasi dari aspek teknologi komunikasi informasi, dan prosedur institusional. “Rekomendasi ini akan disampaikan pada pertemuan Komite Perdagangan dan Investasi pada forum APEC di Puerto Varas, Chile pada bulan Agustus 2019 mendatang,” kata Doddy.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyampaikan reformasi terhadap Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dapat mengembalikan fungsi lembaga tersebut terhadap penyelesaian sengketa dagang internasional.

Dalam Pertemuan Tingkat Menteri G20, Enggartiasto Lukita mengatakan Indonesia secara khusus menyoroti peranan dan fungsi WTO, serta mendukung reformasi terhadap lembaga tersebut.

Mendag memaparkan, hal utama yang menjadi fokus dan prioritas saat ini adalah mekanisme penyelesaian sengketa (Dispute Settlement Mechanism) dan penetapan anggota badan majelis banding (Appellate Body).

"Kami mendukung dilakukannya reformasi. Secara khusus kami sampaikan Appellate Body yang kalau tidak diisi pada Desember ini, WTO akan kehilangan fungsinya untuk Dispute Settlement," kata Enggartiasto.

Menurut Enggar, Indonesia memandang reformasi WTO sebagai hal penting untuk memulihkan sistem perdagangan multilateral dan mengembalikan kredibilitas WTO. Ia menilai tingginya tensi perang dagang antara AS dengan China saat ini membuat kepercayaan di antara negara-negara G20 atas pelaksanaan sistem multilateral menjadi sangat rendah.

Oleh karena itu, penguatan peran WTO melalui reformasi harus dilakukan agar harapan terhadap keberadaan lembaga ini tidak makin mengecil dan membahayakan kondisi perdagangan global.

Dalam kesempatan sebelumnya, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo mengatakan saat ini peran WTO atas negosiasi serta pengawasan sudah tidak berjalan dengan baik.

Peran lainnya yaitu penyelesaian sengketa juga terancam tidak berfungsi karena kosongnya anggota Appellate Body di WTO yang bertugas mengatasi persoalan sengketa. "Anggota Appelate Body itu harus ditetapkan segera," kata Iman.

BERITA TERKAIT

Pasar Kopi Kian Seksi

NERACA Jakarta – Suka tidak suka bahwa fakta dilapangan saat ini konsumsi kopi di dunia termasuk di Indonesia semakin meningkat.…

Tembakau Sayang, Tembakau Malang

NERACA Jakarta - Benar, bahwa tidak sedikit cukai dari industri hilir tembakau (IHT) yang masuk ke Negara. Tapi dari banyaknya…

Kementan Berharap Usaha Tani Menjadi Skala Bisnis

NERACA Makassar - Pengalaman selama ini menunjukkan sektor pertanian mampu bertahan dalam kondisi pelambatan perekonomian Indonesia maupun dunia. bahkan sektor…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Naikkan Harga BBM, SPBU Asing Diduga Langgar Kepmen ESDM

Jakarta-SPBU asing seperti Shell dan Total diduga menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Akibatnya, harga BBM di SPBU asing tersebut…

Pemerintah Melakukan Lintas Kementerian Menuju Pertanian Mandiri

NERACA Jakarta - Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan ketahanan pangan salah satunya yaitu dengan menjalin kerjasama antara Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian…

Persiapan WTO, Kemendag Lobi Menteri WTO

NERACA Jakarta – Pada hari etrakhir dalam World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss Kementerian Perdagangan melobi beberapa menteri yang…