Pertumbuhan Ekonomi Q1-2019 Sebesar 5,07%: Apakah Riil?

Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)

Pertumbuhan ekonomi triwulan pertama 2019 (Q1-2019) tercatat 5,07 persen. Cukup tinggi, dan cukup mengejutkan. Mengejutkan karena pertumbuhan ekonomi Q1-2019 ini lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu dengan pertumbuhan 5,06 persen. Padahal banyak indikator ekonomi tahun ini (Q1-2019) menunjukkan pelemahan dibandingkan dengan tahun lalu.

Pertama, pertumbuhan konsumsi dalam negeri pada Q1-2019 lebih rendah dari Q1-2018. Yang dimaksud konsumsi dalam negeri terdiri dari konsumsi masyarakat Rumah Tangga (C), konsumsi Pemerintah (G) dan Investasi (I) yang juga dikenal dengan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

Pertumbuhan konsumsi dalam negeri pada Q1-2019 hanya 4,90 persen. Lebih rendah dari Q1-2018 yang sebesar 5,51 persen. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan Investasi pada Q1-2019 anjlok menjadi 1,65 persen saja. Sedangkan pertumbuhan Investasi pada Q1-2018 masih mencapai 2,54 persen.

Kedua, dengan anjloknya konsumsi dalam negeri diperkirakan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan juga akan ikut anjlok. Apalagi kita tahu bahwa ekspor dan impor pada Q1-2019 ini sangat terpuruk dibandingkan tahun lalu. Neraca perdagangan Q1-2019 mengalami defisit 62,8 juta dolar AS. Padahal neraca perdagangan Q1 2018 masih surplus 314,4 juta dolar AS. Ekspor pada Q1-2019 turun 8,28 persen dibandingkan Q1-2018. Dan impor pada Q1-2019 juga turun, tetapi lebih sedikit, yaitu 7,48 persen. Lebih rendah dari penurunan ekspor.

Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi Q1-2019 ternyata masih bertahan di 5,07 persen. Salah satu faktor anomali ini karena sumber pertumbuhan dari perdagangan internasional, yaitu ekspor dan impor, memberi kontribusi cukup tinggi, yaitu, 1,16 persen. Kok bisa? Padahal ekspor dan impor pada Q1-2019 turun. Bahkan secara nilai nominal ekspor turun lebih besar dari impor. Ekspor turun 8,28 persen dan impor turun 7,48 persen.

Tetapi, ternyata, berdasarkan nilai riil, artinya nilai nominal dikoreksi dengan perubahan harga, ekspor turun tetapi jauh lebih rendah dari penurunan impor. Artinya, kenaikan harga rata-rata ekspor jauh lebih rendah dari kenaikan harga rata-rata impor. (Atau, penurunan harga rata-rata ekspor jauh lebih besar dari penurunan harga rata-rata impor.)

Alhasil, kontribusi ekspor terhadap pertumbuhan PDB, yang juga dikenal dengan sumber pertumbuhan, hanya turun 0,46 persen. Sedangkan sumber pertumbuhan dari impor turun 1,62 persen. Sehingga Eskpor dikurangi impor menjadi positif 1,16 persen. Sungguh besar sekali selisihnya. Masyarakat patut mempertanyakan bagaimana perhitungan ini diperoleh. Istilah ekonominya, berapa deflator untuk ekspor dan impor pada Q1-2019 ini?

Mempertanyakan bukan berarti curiga. Kesalahan bisa saja terjadi, seperti juga terjadi di Situng KPU. Katanya human error bisa saja terjadi.

Sebagai contoh, belum lama berselang, ekonom India yang juga mantan penasehat ekonomi pemerintah India, Arvind Subramanian, mempublikasikan penelitiannya tentang pertumbuhan ekonomi India untuk tahun fiskal 2011-12 hingga 2016-17. Penelitian ini dipublikasi pada bulan Juni 2019 ini, jadi masih sangat fresh, sebagai Working Papers di lembaga Center for International Development at Harvard University dengan judul “India’s GDP Mis-estimation: Likelihood, Magnitudes, Mechanisms, and Implications”.

Arvind Subramanian menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi India untuk periode di atas terlalu tinggi 2,5 persen. Pertumbuhan ekonomi yang tercatat secara resmi pada periode tersebut rata-rata 7 persen per tahun. Tetapi menurut penelitian Arvind Subramanian, riil-nya mungkin hanya sekitar 4,5 persen per tahun, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin error 1 persen. Artinya, pertumbuhan sebenarnya antara 3,5 persen – 5,5 persen saja. Jauh di bawah 7 persen menurut catatan resmi pemerintah India.

Bagaimana dengan Indonesia, apakah juga bisa terjadi over-estimate? Apakah pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah riil? (www.watyutink.com)

BERITA TERKAIT

Peran Media Menanggulangi Hoax

Oleh : Isna Azhari, Mahasiswa Komunikasi PTS Media tentu sangat berperan penting dalam menanggulangi hoax. Oleh karena itu, diharapkan pers…

Pansus Hambat Pencairan Dana Nasabah Jiwasraya

    Oleh: Yahya Bahasoan, Pengamat Ekonomi   Akhir tahun 2019 masyarakat Indonesia dikagetkan dengan munculnya kasus dugaan korupsi PT…

Dukung RI Lawan Uni Eropa di Sidang WTO : Demi SDA Indonesia Masa Depan

  Oleh : Jonathan Alfred Talenggen, Pemerhati Ekonomi Internasional Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menuturkan, dalam kasus sawit, Kementerian Perdagangan…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Ayo BPK dan KPK Babat Habis Praktik Korupsi!

  Oleh : Johan Kogoya, Pengamat Ekonomi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memperkuat sinergi untuk…

Proglenas 2020-2024 dan Revisi UU Otsus Papua

  Oleh : Wilnas, Peneliti Masalah Papua Sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, pelaksanaan…

Realisasi Omnibus Law Mendukung Kepastian Hukum

  Oleh : Edi Jatmiko, Pemerhati Kebijakan Publik Penyederhanaan regulasi merupakan salah satu program Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Penyederhanaan tersebut merupakan cara…