Oleh: Kamsari

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Barangkali Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo tertawa terbahak-bahak melihat gaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang agak lamban mengambil sikap belakangan ini terhadap situasi politik di negeri ini.

Sewaktu mengikuti rapat di Istana Bogor, Fauzi Bowo, dipermalukan SBY dengan sindiran pedas. Foke, begitu panggilan Fauzi Bowo, disebut hanya menyajikan laporan "pepesan kosong" soal investasi dan infrastruktur.

Dalam hitungan hari, ternyata fakta yang terjadi malah terbalik. Bukan Foke, justru pernyataan SBY dan Partai Demokrat yang nadanya mirip "pepesan kosong" yang tak ada isinya.

Demokrat dan SBY yang kecewa dengan sikap Partai Golkar dan PKS, melontarkan pernyataan yang berbau "ancaman" tentang reshuffle anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II. Golkar dan PKS sempet keder dengan ancaman itu. Tapi belakangan, nyali SBY justru melempem. SBY tak berani memecat menteri dari partai Golkar dan PKS yang nyata-nyata "menusuk" dari belakang lewat usulan Hak Angket Mafia Pajak. Kalau saja usulan Hak Angket itu sukses di Rapat paripurna DPR, bukan tidak mungkin Hak Angket DPR itu bisa blunder bagi pemerintahan SBY-Boediono.

Semua orang tahu bahwa Golkar dan PKS memakai standar ganda dalam berkoalisi dengan partai penguasa. Di satu sisi mengaku mendukung pemerintahan SBY, tapi di sisi lain selalu mencoba-coba untuk "mengganggu" presiden dari tampuk kepemimpinannya.

Meski Golkar dan PKS telah jelas-jelas "berkhianat", dan beberapa partai pendukung SBY seperti PKB, PAN, PPP dan Demokrat sudah lantang menyuarakan ketidaksukaannya pada kedua partai tersebut, namun SBY malah terkesan bersikap lain.

SBY malah memberi angin kepada Golkar dan PKS. Lemahnya leadership SBY bukan tidak mungkin bakal berakibat fatal di kemudian hari. Partai yang semula ‘anak manis’ akan ikut-ikutan nakal. Toh tak ada hukuman dari SBY. Malah kalau nakal, bisa menekan SBY untuk mendapat tambahan kursi menteri.

Di masa depan, kegaduhan politik tak lagi hanya diakibatkan langkah mbalelo Golkar atau PKS. Beberapa partai lain juga bakal ikut-ikutan nakal. Kegaduhan politik bakal kian menjadi-jadi.

Sisa waktu pemerintahan SBY dalam 3,5 tahun tampaknya tak akan tenang. Gangguan dari partai bakal muncul terus menerus. Jangankan untuk mengurusi pembangunan ekonomi nasional, untuk mengamankan SBY dari gangguan partai politik saja, Demokrat pasti sudah kehabisan nafas. Sementara partai lain, boleh jadi sudah bersikap masa bodoh dengan SBY. Lantaran mereka juga punya agenda lain untuk menyambut pemilu 2014.

Tak pelak, masa pemerintahan SBY-Boediono akan terus menerus mendapat gangguan sehingga kurang berjalan efektif. Apalagi, semua partai sekarang berlomba mencari "muka" pada rakyat.

Kondisi pasca kisruh koalisi bukan tidak mungkin bisa berbuntut jelek pada perekonomian nasional. Padahal, Indonesia sedang dincar negara lain sebagai pasar yang menggiurkan. Dengan 230 juta penduduk, plus empat juta orang diantaranya memiliki daya beli super tinggi, maka Indonesia adalah santapan empuk negara lain yang ingin menjual produknya.

Langkah partai yang terus mengganggu pemerintah, tak lagi bisa membuat pemerintah serius mengurusi masalah ekonomi. Hasilnya, ekonomi babak belur dan rakyat kian jauh dari sejahtera. Jadi SBY, sudah saatnya bertindak tegas menghadapi partai "pengganggu". Jangan sampai ada kesan mengurus koalisi saja tidak fokus, apalagi mau mengurusi perekonomian Indonesia di masa depan.